kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45984,06   2,11   0.21%
  • EMAS1.179.000 1,29%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%
FOKUS /

Gaduh Penetapan UMP, Menanti Solusi Adil Bagi Pengusaha dan Buruh


Senin, 04 Desember 2023 / 19:04 WIB
Gaduh Penetapan UMP, Menanti Solusi Adil Bagi Pengusaha dan Buruh
ILUSTRASI. Jelang tutup tahun, kisruh soal penetapan besaran upah minimum provinsi (UMP) pasti kembali terjadi. (KONTAN/Fransiskus Simbolon)


Reporter: Handoyo, Lailatul Anisah, Pulina Nityakanti, Riset Kontan | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jelang tutup tahun, kisruh soal penetapan besaran upah minimum provinsi (UMP) pasti kembali terjadi. Meski sudah ada landasan jelas, soal aturan main penetapan UMP, namun masih saja ada pihak-pihak yang tidak puas. Tentu saja, utamanya dari kalangan buruh. 

Sekedar catatan, Pemerintah daerah (Pemda) tingkat provinsi telah menetapkan besaran UMP tahun 2024 pada 21 November 2023. Dari daftar UMP 2024 tersebut, UMP Jakarta 2024 adalah yang tertinggi dibandingkan daerah lain. Selain itu, UMP 2024 tak lagi ada yang di bawah Rp 2 juta. Pada tahun 2023, UMP Jawa Tengah, Jawa Barat dan Yogyakarta masih di bawah Rp 2 juta.

Secara besaran kenaikan UMP, Maluku Utara menjadi provinsi dengan kenaikan tertinggi. Secara proporsi naik 7,5% dari 2023 atau secara nominal sebesar Rp 223.280. Kedua terbesar adalah DKI Jakarta yang naik 3,4% atau sebesar Rp 165.583. Kenaikan upah terkecil yakni Gorontalo dengan proporsi 1,2% atau hanya Rp 35.750. Disusul Sulawesi Barat sebesar 1,5% atau Rp 43.174.

Baca Juga: Kalangan Buruh Menuntut Kenaikan UMK Harus Melampaui Pertumbuhan UMP

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, kepastian kenaikan upah minimum tersebut diperoleh melalui penerapan Formula Upah Minimum dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 yang mencakup 3 variabel yaitu Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu. 

Indeks Tertentu sebagaimana dimaksud ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata/median upah. Selain itu, hal yang menjadi pertimbangan lainnya faktor-faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

Lebih rinci, dalam ketetapan UMP 2024 ditambahkan formula indeks tertentu atau alfa yang merupakan kontribusi ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Kemudian alfa ditetapkan pada rentang nilai 0,1 - 0,3 saja karena kontribusi ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi ternyata masih terbilang sangat rendah. Hal ini yang menjadikan rentang alfa tidak bisa lebih dari 0,3. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebut penentuan formula UMP melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 51 Tahun 2023 ini sudah melalui diskusi panjang dan disepakati bersama antara pelaku usaha, pemerintah, serikat pekerja dan pakar. 

Kebijakan Upah Minimum tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun. Bagi pekerja/buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun atau lebih, wajib diberlakukan kebijakan Pengupahan Berbasis Produktivitas atau Kinerja dengan menggunakan instrumen Struktur Skala Upah (SUSU).  

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) memberi apresiasi atas proses penetapan upah menurut PP 51 tahun 2023 yang dilakukan pemerintah karena melibatkan stakeholders (pengusaha, serikat pekerja, akademis pemerintah daerah) disertai waktu panjang untuk mencapai kesepakatan. Sebagai representasi dunia usaha, APINDO juga memiliki beberapa catatan tentang pengupahan, yang menjadi faktor untuk mencapai pertumbuhan perekonomian nasional.  

“Sesuai dengan fungsi strategis upah minimum dalam stabilitas perekonomian nasional, faktor keputusan berinvestasi, reformasi struktural perekonomian jangka panjang dan bentuk peran negara dalam memberi perlindungan kepada pekerja, kami di APINDO menilai bahwa formula perhitungan UMP 2024 dengan mengacu pada PP No. 51/2023 sudah baik,” kata Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani.

PP 51 tahun 2023 mampu mendukung keberlanjutan usaha dengan tetap mempertimbangkan keadilan tenaga kerja. Karena itu, harapannya adalah Pemerintah Daerah menghormati dan mengikuti hasil penetapan UMP 2024 yang didasarkan pada PP No. 51/2023.

Dialog bipartit antara pekerja dan perusahaan pemberi kerja dan musyawarah untuk mufakat merupakan hal yang selalu didorong oleh APINDO, selain dialog sosial agar PP No. 51/2023 dapat dilaksanakan sebaik mungkin di perusahaan dan produktivitas disertai kenaikan upah merupakan hal yang esensial untuk perekonomian Indonesia. 

Shinta berharap semua pihak menyikapi ini dengan kepala dingin, menghormati ketentuan ini karena salah satu semangat dari PP No. 51/2023 adalah memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan berinvestasi di Indonesia. 

“Dunia usaha mengharapkan penentuan upah minimum hendaknya terhindarkan dari politik praktis. Penetapan upah minimum hendaknya semata mata dilandasi pada kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa, sehingga harus dijauhkan dari kepentingan politik sesaat menjelang kontestasi Pemilu 2024. Kami juga berharap penetapan UMP sesuai PP terbaru dapat menggairahkan Kembali Upaya-upaya penciptaan lapangan kerja,” Shinta W. Kamdani menutup. 

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menilai, kenaikan upah dengan formula di regulasi upah terbaru melalui Peraturan Pemerintah (PP) 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan memang masih belum berkeadilan bagi semua pihak khususnya buruh. 

"Formula upah di PP 51 secara substantif belum ada win-win solution," kata Elly.

Baca Juga: Apindo Sebut Mogok Kerja Terkait UMP Bisa Rugikan Pekerja Sendiri

Dampak Kenaikan UMP ke Emiten

Head of Business Development Division Henan Putihrai Asset Management (HPAM) Reza Fahmi mengatakan, efek kenaikan UMP terhadap saham emiten dapat dilihat dari pergerakan harga saham, volume perdagangan, dan rasio valuasi emiten. 

Secara umum, emiten yang mendapatkan katalis positif dari kenaikan UMP akan mengalami kenaikan harga saham, volume perdagangan, dan rasio valuasi, seperti price to earnings ratio (PER) dan price to book value ratio (PBV). 

“Sebaliknya, emiten yang mendapatkan katalis negatif dari kenaikan UMP akan mengalami penurunan harga saham, volume perdagangan, dan rasio valuasi,” tuturnya.

Emiten yang bisa tersulut katalis positif dari kenaikan UMP adalah emiten yang bergerak di sektor konsumsi, ritel, dan properti. Sebab, kenaikan upah pekerja akan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga permintaan terhadap produk dan jasa dari sektor-sektor tersebut akan naik. 

Sementara, emiten yang dirugikan dan harus menanggung beban kenaikan UMP ini adalah emiten yang bergerak di sektor manufaktur, tekstil, dan energi. Alasannya, kenaikan upah pekerja akan menambah biaya produksi, sehingga menurunkan margin laba dari sektor-sektor tersebut.  Selain itu, sektor-sektor ini juga terpapar risiko pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga bahan baku global. 

Berikut daftar UMP 2024 yang telah ditetapkan masing-masing gubernur:

1. DKI Jakarta (naik 3,38%)

UMP 2024: Rp 5.067.381 
UMP 2023: Rp 4.901.798

2. Papua (naik 4,14%)

UMP 2024: Rp 4.024.270 
UMP 2023: Rp 3.864.696

3. Papua Selatan (naik 4,14%)

UMP 2024: Rp 4.024.270 
UMP 2023: Rp 3.864.696

4. Papua Pegunungan (naik 4,14%)

UMP 2024: Rp 4.024.270 
UMP 2023: Rp 3.864.696

5. Papua Barat Daya (naik 4,14%)

UMP 2024: Rp 4.024.270 
UMP 2023: Rp 3.864.696

6. Papua Tengah (naik 4,13%)

UMP 2024: Rp 4.024.270 
UMP 2023: Rp 3.864.700

7. Kepulauan Bangka Belitung (naik 4,04%)

UMP 2024: Rp 3.640.000 
UMP 2023: Rp 3.498.479

8. Sulawesi Utara (naik 1,67%)

UMP 2024: Rp 3.545.000 
UMP 2023: Rp 3.485.000

9. Aceh (naik 1,38%)

UMP 2024: Rp 3.460.672 
UMP 2023: Rp 3.413.666

10. Sumatera Selatan (naik 1,55%)

UMP 2024: Rp 3.456.874 
UMP 2023: 3.404.177

11. Sulawesi Selatan (naik 1,45%)

UMP 2024: Rp 3.434.298 
UMP 2023: 3.385.145

12. Kepulauan Riau (naik 3,76%)

UMP 2024: Rp 3.402.492 
UMP 2023: Rp 3.279.194

13. Papua Barat (naik 3,38%)

UMP 2024: Rp 3.393.000 
UMP 2023: Rp 3.282.000

14. Kalimantan Utara (naik 3,38%)

UMP 2024: Rp 3.361.653 
UMP 2023: Rp 3.251.702

15. Kalimantan Timur (naik 4,98%)

UMP 2024: Rp 3.360.858 
UMP 2023: Rp 3.201.396

16. Riau (naik 3,2%)

UMP 2024: Rp 3.294.625 
UMP 2023: Rp 3.191.662

17. Kalimantan Selatan (naik 4,22%)

UMP 2024: Rp 3.282.812 
UMP 2023: Rp 3.149.977

18. Kalimantan Tengah (naik 2,53%)

UMP 2024: Rp 3.261.616 
UMP 2023: Rp 3.181.013

19. Maluku Utara (naik 7,5%)

UMP 2024: Rp 3.200.000 
UMP 2023: Rp 2.976.720

20. Jambi (naik 3,2%)

UMP 2024: Rp 3.037.121 
UMP 2023: Rp 3.191.625

21. Gorontalo (naik 1,19%)

UMP 2024: Rp 3.025.100 
UMP 2023: Rp 2.989.350

22. Maluku (naik 4,88%)

UMP 2024: Rp 2.949.953 
UMP 2023: Rp 2.812.827

23. Sulawesi Barat (naik 1,5%)

UMP 2024: Rp 2.914.958 
UMP 2023: Rp 2.871.794

24. Sulawesi Tenggara (naik 4,6%)

UMP 2024: Rp 2.885.964 
UMP 2023: Rp 2.758.948

25. Bali (naik 3,68%)

UMP 2024: Rp 2.813.672 
UMP 2023: Rp 2.719.672

26. Sumatera Barat (naik 2,52%)

UMP 2024: Rp 2.811.449 
UMP 2023: Rp 2.742.476

27. Sumatera Utara (naik 3,67%)

UMP 2024: 2.809.915 
UMP 2023: Rp 2.710.493

28. Sulawesi Tengah (naik 5,28%)

UMP 2024: Rp 2.736.698 
UMP 2023: Rp 2.599.546

29. Banten (naik 2,5%)

UMP 2024: Rp 2.727.812 
UMP 2023: Rp 2.661.280

30. Lampung (naik 3,16%)

UMP 2024: Rp 2.716.497 
UMP 2023: Rp 2.633.284

31. Kalimantan Barat (naik 3,6%)

UMP 2024: Rp 2.702.616 
UMP 2023: Rp 2.608.601

32. Bengkulu (naik 3,86%)

UMP 2024: Rp 2.507.079 
UMP 2023: Rp 3.404.177

33. Nusa Tenggara Barat (naik 3,06%)

UMP 2024: Rp 2.444.067 
UMP 2023: Rp 2.371.407

34. Nusa Tenggara Timur (naik 2,96%)

UMP 2024: Rp 2.186.826 
UMP 2023: Rp 2.123.994

35. Jawa Timur (naik 6,13%)

UMP 2024: Rp 2.165.244 
UMP 2023: Rp 2.040.244

36. DI Yogyakarta (naik 7,27%)

UMP 2024: Rp 2.125.897 
UMP 2023: Rp 1.981.782

37. Jawa Barat (naik 3,57%)

UMP 2024: Rp 2.057.495 
UMP 2023: Rp 1.986.670

38. Jawa Tengah (naik 4,02%)

UMP 2024: Rp 2.036.947 
UMP 2023: Rp 1.958.169.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mastering Corporate Financial Planning & Analysis Mastering Data Analysis & Visualisation with Excel

[X]
×