kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45689,33   17,20   2.56%
  • EMAS917.000 0,11%
  • RD.SAHAM 0.85%
  • RD.CAMPURAN 0.47%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.24%

Ekonomi porak poranda akibat corona, bagaimana langkah penyelamatan oleh pemerintah?


Minggu, 29 Maret 2020 / 07:00 WIB
Ekonomi porak poranda akibat corona, bagaimana langkah penyelamatan oleh pemerintah?
ILUSTRASI.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie, Bidara Pink, Grace Olivia, Herlina KD | Editor: Herlina Kartika Dewi

BI juga lakukan aksi

Di sisi moneter, BI juga melakukan berbagai langkah untuk mendukung stimulus fiskal yang telah digelontorkan pemerintah guna meredam efek virus corona terhadap perekonomian.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berakhir Kamis (19/3) BI kembali memangkas suku bunga BI 7 day reverse repo rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,5% dan suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 3,75% dan suku bunga lending facility sebesar 25 bps menjadi 5,25%. 

Selain itu, Bank Indonesia juga telah menetapkan tujuh langkah kebijakan sebagai kelanjutan stimulus yang sudah digelontorkan BI sebelumnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah penyebaran virus corona. 

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, langkah ini dilakukan demi memperkuat bauran kebijakan yang diarahkan untuk mendukung upaya mitigasi risiko untuk mendorong momentum  pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Kata Gubernur BI: beda krisis 1997/1998, tahun 2008 dan kondisi saat ini

Ketujuh langkah kebijakan BI tersebut adalah: 

Pertama, BI akan memperkuat intensitas kebijakan triple intervention untuk menjaga stabilitas rupiah baik di pasar spot, domestic non deliverable forward (DNDF) maupun pembelian SBN di pasar sekunder.

Kedua, BI akan memperpanjang tenor repo SBN hingga 12 bulan dan menyediakan lelang setiap hari dalam jumlah berapapun untuk memperkuat pelonggaran likuiditas rupiah perbankan. Kebijakan ini telah berlaku efektif sejak 20 Maret 2020.

Ketiga, BI akan menambah frekuensi lelang forex swap tenor satu bulan, tiga bulan, enam bulan dan 12 bulan dari tiga kali seminggu menjadi setiap hari guna memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang. Kebijakan ini berlaku efektif mulai 19 Maret 2020.

Keempat, BI akan memperkuat instrumen Term Deposit valuta asing guna meningkatkan pengelolaan likuiditas valuta asing di pasar domestik, serta mendorong perbankan untuk menggunakan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) valuta asing yang telah diputuskan Bank Indonesia untuk kebutuhan di dalam negeri. 

Kelima, mempercepat berlakunya ketentuan penggunaan rekening rupiah dalam negeri (Vostro) bagi investor asing sebagai underlying transaksi dalam transaksi DNDF, sehingga dapat mendorong lebih banyak lindung nilai atas kepemilikan Rupiah di Indonesia. Kebijakan ini berlaku efektif paling lambat pada 23 Maret 2020 dari semula 1 April 2020.

Keenam, memperluas kebijakan insentif pelonggaran GWM harian dalam rupiah sebesar 50 basis poin (bps) yang semula hanya ditujukan kepada bank-bank yang melakukan pembiayaan ekspor-impor, ditambah dengan yang melakukan pembiayaan kepada UMKM dan sektor-sektor prioritas lain. Kebijakan ini berlaku efektif sejak 1 April 2020.

Ketujuh, memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung upaya mitigasi penyebaran Covid-19 melalui:

  • ketersediaan uang layak edar yang higienis, layanan kas, dan backup layanan kas alternatif, serta menghimbau masyarakat agar lebih banyak menggunakan transaksi pembayaran secara nontunai.
  • mendorong penggunaan pembayaran nontunai dengan menurunkan biaya Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dari perbankan ke Bank Indonesia yang semula Rp 600 menjadi Rp 1 dan dari nasabah ke perbankan semula maksimum Rp 3.500 menjadi maksimum Rp 2.900, berlaku efektif sejak 1 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020; dan
  • mendukung penyaluran dana nontunai program-program Pemerintah seperti Program Bantuan Sosial PKH dan BPNT, Program Kartu Prakerja, dan Program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah.

"Berbagai langkah kebijakan Bank Indonesia tersebut ditempuh dalam koordinasi yang sangat erat dengan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memitigasi dampak COVID-19 sehingga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga, serta momentum pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan," kata Perry dalam telekonferensi hasil rapat Dewan Gubernur BI Kamis (19/3).

Baca Juga: BI yakin cadangan devisa masih cukup untuk stabilkan rupiah

Hingga Selasa (24/3), BI menyatakan telah melakukan injeksi likuiditas di pasar uang dan perbankan hampir Rp 300 triliun, yakni melalui pembelian SBN Rp 168 triliun, repo Rp 55 triliun dan dari penurunan GWM sebesar Rp 75 triliun.

Ke depan, Perry bilang, BI akan terus menempuh berbagai langkah dengan menggunakan berbagai instrumen yang ada untuk memperkuat dan menstabilisasi pasar valas dan pasar keuangan. "BI bersama pemerintah dan OJK juga akan menyediakan berbagai aspek yang berkaitan dengan penyediaan pembiayaan perbankan," jelasnya.



TERBARU

[X]
×