kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45689,33   17,20   2.56%
  • EMAS917.000 0,11%
  • RD.SAHAM 0.85%
  • RD.CAMPURAN 0.47%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.24%

Ekonomi porak poranda akibat corona, bagaimana langkah penyelamatan oleh pemerintah?


Minggu, 29 Maret 2020 / 07:00 WIB
Ekonomi porak poranda akibat corona, bagaimana langkah penyelamatan oleh pemerintah?
ILUSTRASI.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie, Bidara Pink, Grace Olivia, Herlina KD | Editor: Herlina Kartika Dewi

Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan Recovery Bond rencananya akan diterbitkan dalam denominasi rupiah. Surat utang ini nantinya akan dibeli oleh Bank Indonesia (BI) atau investor swasta lain sehingga mengalirkan dana segar untuk pemerintah. 

Kemudian dana dari surat utang tersebut akan disalurkan oleh pemerintah untuk dunia usaha melalui skema kredit khusus. 

“Skema kredit khusus ini nantinya kami buat seringan mungkin bagi pengusaha untuk membangkitkan kembali usahanya,” jelas Susi.

Namun, ada dua syarat bagi perusahaan yang hendak memanfaatkan skema kredit khusus tersebut. Pertama, perusahaan tidak boleh melakukan PHK terhadap pekerjanya sama sekali.

Baca Juga: Pemerintah berencana terbitkan Recovery Bond untuk sokong likuiditas korporasi

Kedua, kalaupun perusahaan terpaksa melakukan PHK, perusahaan harus mempertahankan 90% dari jumlah pekerjanya tanpa melakukan pemotongan gaji.

Restrukturisasi kredit

Di sektor keuangan, OJK juga mengeluarkan beberapa kebijakan countercyclical melalui POJK tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran covid-19. POJK ini berisi antara lain:

Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19, termasuk debitur UMKM. 

Kebijakan stimulus ini, terdiri dari penilaian kualitas kredit hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga untuk kredit hingga Rp 10 miliar.

Bank bisa melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit tanpa melihat batasan plafon kredit atau jenis debitur, termasuk debitur UMKM. Kualitas kredit yang dilakukan restrukturisasi ditetapkan lancar setelah direstrukturisasi.

Perubahan anggaran

Berbagai langkah ini tentu akan berdampak pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tak hanya dari sisi belanja, tetapi juga dari sisi pembiayaan. 

Untuk mengakomodasi pembengkakan anggaran penanganan Covid-19, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah merelaksasi defisit APBN 2020 dari asumsi awal 1,76% terhadap PDB atau Rp 307,2 triliun menjadi 2,5% dari PDB atau sekitar Rp 432,2 triliun. Dengan begitu, proyeksi tambahan defisit anggaran mencapai Rp 125 triliun. 

Lantaran berbagai insentif terus bergulir yang akan beferek ke anggaran, pemerintah kini tengah menyiapkan postur APBN perubahan dengan kemungkinan pelebaran defisit anggaran yang melebihi batas yang ditetapkan Undang-Undang (UU) No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu sebesar 3% terhadap PDB.

Dalam konferensi pers yang digelar secara virtual Selasa (24/3) lalu, Sri Mulyani mengungkapkan saat ini fokus pemerintah adalah kesehatan dan keselamatan masyarakat dan mengurangi risiko ekonomi bagi masyarakat dan dunia usaha terutama dari kemungkinan kebangkrutan. Karenanya, pemerintah saat ini tidak akan memaksakan agar defisit di bawah 3% sesuai UU.

Baca Juga: Indonesia siapkan quantitative easing hadapi krisis akibat wabah virus corona

Menurutnya, landasan hukum untuk APBN Perubahan 2020 akan diputuskan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kemungkinan besar melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sesuai rekomendasi yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPR.

Menkeu juga menegaskan KSSK yang beranggotakan Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia, OJK dan LPS juga telah berkomunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik Banggar maupun Komisi XI untuk membahasnya. 

Perubahan pada APBN 2020 memang dibutuhkan karena berbagai faktor. Pertama, landasan indikator makroekonomi yang menjadi dasar perhitungan anggaran telah mengalami perubahan besar. Mulai dari asumsi pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, harga minyak, hingga suku bunga.

Kedua, perubahan besar juga terjadi pada alokasi anggaran seiring dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 yang meminta adanya realokasi dan refocussing belanja pada APBN untuk penanganan Covid-19 di Indonesia.

Belanja kementerian dan lembaga, serta transfer ke daerah mengalami perubahan signifikan seiring dengan respons kebijakan pemerintah untuk menanggulangi wabah Covid.

Begitu pula dengan paket-paket kebijakan stimulus yang dikeluarkan pemerintah, menurut Sri Mulyani, membutuhkan landasan hukum baru bagi APBN agar pemerintah dapat mengakomodasi keluarnya paket-paket stimulus yang dibutuhkan selanjutnya.



TERBARU

[X]
×