kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45689,33   17,20   2.56%
  • EMAS917.000 0,11%
  • RD.SAHAM 0.85%
  • RD.CAMPURAN 0.47%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.24%

Ekonomi porak poranda akibat corona, bagaimana langkah penyelamatan oleh pemerintah?


Minggu, 29 Maret 2020 / 07:00 WIB
Ekonomi porak poranda akibat corona, bagaimana langkah penyelamatan oleh pemerintah?
ILUSTRASI.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie, Bidara Pink, Grace Olivia, Herlina KD | Editor: Herlina Kartika Dewi

Menurut Sri Mulyani, efek wabah virus corona terhadap ekonomi diperkirakan masih dapat diatasi sehingga ekonomi tumbuh di atas 4% pada tahun ini. Namun, dengan skenario yang lebih berat, ekonomi Indonesia diproyeksi hanya akan tumbuh 2,5% dan bahkan 0%.

Sementara itu, Bank Indonesia juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dari semula 5%-5,4% menjadi hanya 4,2%-4,6%.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan revisi pertumbuhan ekonomi ini tidak terlepas dari efek penyebaran wabah virus corona atau Covid-19. "Covid-19 juga memberikan tantangan bagi Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan," kata Perry dalam telekonferensi Kamis (19/3).

Baca Juga: Hadapi Wabah Virus Corona, Pemerintah Racik Ulang Anggaran Anti-Krisis

BI juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini dari 3% menjadi 2,5% dengan risiko yang cenderung bisa ke bawah.

Demi memperkecil efek virus corona bagi perekonomian, pemerintah telah merilis berbagai stimulus fiskal yang ditujukan bagi masyarakat dan sektor-sektor yang terdampak. Ke depan, pemerintah masih akan terus mengeksplorasi berbagai langkah yang bisa dilakukan untuk membendung efek covid-19 terhadap perekonomian.

Beberapa stimulus fiskal yang telah digelontorkan pemerintah antara lain, pada paket stimulus pertama difokuskan untuk meredam risiko pada sektor pariwisata yaitu hotel, restoran, dan kawasan wisata di daerah-daerah. 

Pada paket stimulus berikutnya, pemerintah memberikan insentif pajak untuk meredam dampak wabah virus corona. Sebagai payung hukumnya, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. 

Kemenkeu memberikan empat jenis insentif pajak terkait ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh pasal 22 impor, PPh pasal 25 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  

Pertama, insentif PPh Pasal 21 akan diberikan kepada para pemberi kerja dari klasifikasi 440 lapangan usaha yang tercantum dalam  lampiran PMK 23/2020 dan merupakan perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Melalui insentif ini, pemerintah akan menanggung PPh Pasal 21 dari pegawai dengan penghasilan bruto tetap dan teratur, yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 200 juta dalam setahun. 

Baca Juga: Sri Mulyani bersiap lebarkan defisit APBN 2020 ke atas 3% dari PDB

Untuk mendapatkan insentif ini, pemberi kerja dapat menyampaikan pemberitahuan untuk pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 kepada Kepala KPP terdaftar. Insentif pemerintah ini akan diberikan sejak Masa Pajak April 2020 hingga September 2020.

Kedua, insentif PPh Pasal 22 Impor yang dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang. WP yang dapat dibebaskan dari pungutan ini adalah usaha yang sesuai dengan kode klasifikasi pada lampiran PMK 23/2020 dan telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE.

Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 harus diajukan oleh WP secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP Pusat terdaftar. Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh berlaku sejak tanggal Surat Keterangan Bebas diterbitkan sampai dengan tanggal 30 September 2020.

Ketiga, pemerintah memberikan insentif pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dari angsuran yang seharusnya terutang. Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar. 



TERBARU
Terpopuler

[X]
×