kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |

Dua regulasi baru perlindungan bagi pemilik rumah susun atau apartemen


Minggu, 03 Maret 2019 / 10:31 WIB
Dua regulasi baru perlindungan bagi pemilik rumah susun atau apartemen

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

Regulasi PPPSRS

Sebenarnya, payung hukum tentang rumah susun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Dalam beleid tersebut mengamanatkan: 

Pasal 75

(1) Pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) paling lambat sebelum masa transisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) berakhir - paling lama satu tahun sejak penyerahan pertama kepada pemilik

(2) Dalam hal PPPSRS telah terbentuk, pelaku pembangunan segera menyerahkan pengelolaan benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama kepada PPPSRS.

Pasal 97

Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun

Pasal 98

Pelaku pembangunan dilarang membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB):

a. yang tidak sesuai dengan yang dipasarkan; atau

b. sebelum memenuhi persyaratan kepastian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) -- status kepemilikan tanah; kepemilikan IMB; ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; keterbangunan paling sedikit 20%; dan hal yang diperjanjikan.

Pasal 109

Pelanggaran Pasal 97 dapat dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 20 miliar

Pasal 110

Pelanggaran Pasal 98 dapat dipidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp 4 miliar.

Sayangnya, sampai saat ini aturan hukum turunan dari UU Rumah Susun berupa Peraturan Pemerintah (PP) tak kunjung terbit. Pedoman memayungi antara hak dan kewajiban hunian vertikal.

Namun, untuk mengisi kekosongan dari PP muncul Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2018 tentang PPPSRS dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.

“Terbitnya aturan ini sebagai terobosan setelah pembahasan PP selama delapan tahun tidak kunjung selesai. Saya menduga ada pihak yang menciptakan kondisi agar PP ini tidak kunjung terbit,” ujar Togar Arifin Silaban, anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta.

Kedua payung hukum ini dipandang telah memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan di lingkungan hunian vertikal. Berdasarkan kajian yang dilakukan Kolegium Jurist Institute terdapat beberapa substansi penting dalam beleid tersebut, yakni:

1.Mempertegas kapan perhitungan masa transisi, yakni masa waktu paling lambat PPPSRS harus sudah terbentuk. Kedua regulasi tersebut mempertegas, masa transisi adalah paling lama 1 (satu) tahun sejak penyerahan pertama kali Sarusun kepada Pemilik, tanpa dikaitkan dengan belum terjualnya seluruh Sarusun.

2. Makna Fasilitasi Pelaku Pembangunan dalam pembentukan PPPSRS dalam kedua regulasi ini telah dirumuskan secara limitasi. Fasilitasi pelaku pembangunan hanya terbatas sarana untuk memberikan segala kebutuhan pembentukan PPPSRS. Berdasarkan putusan MK 21/PPU-XIII/2015, fasilitasi tidak boleh diartikan pelaku pembangunan turut dalam membentuk PPPSRS.

3. Proses edukasi kepada calon pembeli tentang pembentukan PPPSRS dirumuskan secara tegas dalam kedua regulasi

4. Adanya asas transparansi dan partisipatif dalam pembentukan Panitia PPPSRS

5. Peran pemerintah dalam pengawasan dalam kedua regulasi ini di tingkatkan. Hal ini tampak dari kewajiban pamus untuk melakukan konsultasi kepada instansi teknis pemerintah daerah

6. Diletakkan kedaulatan pemilik secara tepat dalam pembentukan PPPSRS. Pemilik lah yang memiliki hak suara untuk membentuk PPPSRS

7. Mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan pemilihan pengurus dan pengawas PPPSRS dilakukan dengan suara terbanyak dan Pemilik hanya memiliki 1 (satu) suara walaupun memiliki lebih dari 1 (satu) Sarusun

8. Pengurus dan pengawas merupakan Pemilik yang bertempat tinggal di Rumah

9. Terdapatnya pengaturan batas waktu penyerahan pengelolaan dari pelaku pembangunan kepada PPPSRS yakni paling lama 3 (tiga) bulan sejak terbentuknya PPPSRS,

10. Terdapatnya pedoman bagaimana menyusun akta pendirian, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga dalam pembentukan PPPSRS.




TERBARU

Close [X]
×