Reporter: Herlina KD, Lailatul Anisah, Ratih Waseso, Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bursa calon presiden untuk pemilihan presiden tahun 2024 semakin ramai. Maklum, jika menghitung jadwal pemilihan umum (Pemilu) yakni pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) pada 14 Februari 2024, artinya, kurang dari 10 bulan lagi perhelatan ini bakal digelar.
Sejumlah partai politik (parpol) juga telah memunculkan calon-calon presiden yang akan diusung. Yang terbaru, pada Jumat (21/4) lalu, PDI Perjuangan (PDIP) resmi mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) dalam Pemilu 2024.
Pencapresan Ganjar Pranowo diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Batutulis, Bogor.
"Pada Hari Kartini 21 April 2023. Pada jam 13.45, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrohim, saya menetapkan Ganjar Pranowo sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasan sebagai capres dari PDIP," kata Megawati.
Baca Juga: Dunia Usaha Masih Menunggu Koalisi dan Cawapres
Sebelumnya, pada awal Maret lalu, Partai Demokrat telah menetapkan Anies Baswedan sebagai capres 2024.
Penetapan capres resmi dari sejumlah parpol ini tentu diikuti oleh pergerakan dukungan dari sejumlah parpol lain. Demikian juga dengan wacana calon wakil presiden yang akan disandingkan dengan capres-capres ini nantinya.
Keputusan parpol untuk memunculkan calon yang akan diusung dalam Pilpres tahun 2024 tentu menyedot perhatian publik.
Sejumlah harapan mulai dirapalkan oleh sejumlah kalangan bagi para capres ini. Tak terkecuali dari pengusaha.
Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira berharap,capres-cawapres yang berkontestasi mengedepankan adu gagasan. Sehingga diharapkan tidak terjadi dinamika yang terbilang cukup panas seperti pada Pilpres 2019.
“Kalau dari sisi kami yang penting adanya stabilitas dan keberlanjutan dari pembangunan yang sudah dilakukan,” ujar Anggawira saat dihubungi Kontan.co.id, Jumat (28/4).
Menurut Anggawira, pembangunan dan program kerja pemerintahan saat ini yang sudah baik perlu dilanjutkan. Misalnya keberlanjutan kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung perekonomian nasional.
Kemudian, pembangunan IKN dan transisi energi juga dinilai perlu dilanjutkan.
Anggawira menilai, setiap capres-cawapres mempunyai penekanan pada program kerja yang akan diusung. Dia menyarankan, program yang perlu perhatian pasangan capres-cawapres misalnya terkait peningkatan kualitas sistem jaminan sosial.
Hipmi juga berharap tensi politik pada pemilu dapat dijaga agar arus investasi terus berjalan meski di tahun politik.
“Kalau itu bisa dikondusifkan saya rasa investasi yang masuk bisa berjalan dengan baik dan mungkin juga bisa memberikan kepercayaan, optimis investasi bisa masuk,” jelasnya.
Senada, Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi juga mengatakan, siapapun capres yang terpilih diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Diana mengaku, belum tahu capres mana yang memenuhi kriteria dan harapan dunia usaha tersebut. Yang pasti, saat ini dunia usaha masih menunggu kepastian partai politik pendukung capres hingga pengumuman resmi nama calon wakil presiden (cawapres) masing-masing.
"Sebagai pengusaha tentu kami akan bersikap netral dan terus memantau perkembangan politik yang ada. Saat ini kami juga masih menunggu siapa calon wakil presiden yang akan bersanding dengan capres tersebut," ungkap Diana, Senin (1/5).
Tantangan Ekonomi ke Depan
Untuk maju dalam sebuah kontestasi politik, para capres dan cawapres tentu akan menawarkan berbagai program kerja dan janji politik yang akan dijalankan jika nantinya terpilih.
Di bidang ekonomi, ada sejumlah tantangan yang perlu dicermati oleh siapapun nanti presiden yang akan terpilih dalam Pilpres 2024.
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, ke depan terdapat enam tantangan ekonomi bagi capres 2024.
Pertama ialah soal kemiskinan. Bhima mengatakan, kemiskinan tercatat masih tinggi secara rata-rata nasional di angka 9,57%. Artinya berdasarkan data 2022 masih ada 26,3 juta orang miskin.
"Kemiskinan selain karena masih belum meratanya akses pendidikan, kesehatan dan infrastruktur juga dipengaruhi kebijakan perlindungan sosial yang rendah dibanding negara tetangga," kata Bhima kepada Kontan.co.id, Selasa (25/4).
Ia menjelaskan, berdasarkan data Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), porsi belanja perlindungan sosial terhadap PDB Indonesia hanya mencapai 3%, sementara Malaysia 5,5%, Thailand 6,4%, dan Vietnam 7,6%.
"Bahkan dibandingkan dengan Sri Lanka yang mencapai 4,4% saja Indonesia tertinggal," kata Bhima.
Kedua, soal ketimpangan yang semakin lebar dilihat dari sisi akumulasi kekayaan.
Menurutnya, orang kaya di Indonesia tidak saja menguasai 46% total konsumsi nasional tapi juga secara harta kekayaan tumbuh 61,6% selama pandemi.
Baca Juga: Ganjar - Anies Maju di 2024, Ini Harapan Pelaku Usaha
"Ini berarti mode pembangunan yang ada saat ini hanya menyuburkan ketimpangan. Semakin lebar ketimpangan risiko stabilitas politik makin rentan," ujarnya.
Ketiga, soal upaya melepas dari ketergantungan sumber daya alam (SDA). Bhima menilai cara pandang bahwa Indonesia kaya akan SDA harus dirubah.
Pasalnya, tahun 2021-2022 memang terjadi bonanza komoditas batubara dan sawit, tapi gejala penurunan harga komoditas sudah mulai terasa.
Oleh karenanya, tahun 2024 dikhawatirkan presiden terpilih sudah tidak menikmati boom komoditas ekspor sehingga harus mulai cari strategi lepas dari ketergantungan komoditas.
Keempat, persoalan inflasi masih cenderung tinggi diperkirakan 4-5% pada awal pemilihan capres 2024.
"Inflasi berisiko membuat daya beli masyarakat terpukul, dan membuat pertumbuhan ekonomi terganggu. Capres harus kasih solusi bagaimana inflasi bisa ditekan dibawah 3% pasca pandemi," jelasnya.
Kelima, biaya transisi energi perlu jadi bagian program kerja utama capres karena berkaitan dengan kesuksesan ekonomi dan lingkungan.
Bhima memperkirakan kebutuhan dana untuk transisi energi mencapai Rp3.500 triliun termasuk pensiun PLTU batubara hingga investasi di EBT. Maka model pembiayaan alternatif perlu dipercepat.
"Keenam, mengurangi beban utang proyek mercusuar era Jokowi. Siapapun presiden yang akan terpilih punya PR penting soal manajemen risiko proyek seperti IKN dan kereta cepat. Dengan beban bunga utang negara diproyeksikan mencapai Rp 485-Rp 530 triliun pada 2024 presiden yang baru sah-sah saja misalnya untuk tunda pengerjaan proyek yang terlalu memakan APBN," jelasnya.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, siapapun presiden yang akan datang memiliki sejumlah tantangan yang menunggu khususnya di bidang ekonomi dalam meningkatkan nilai investasi dalam negeri.
Baca Juga: Ekonom Core Beberkan Tantangan Bakal Capres 2024 di Sektor Ekonomi
Menurutnya salah satu tantangan terbesar dalam meningkatkan iklim investasi nantinya yaitu memastikan proses transisi ke pemerintahan baru bisa berjalan secara baik.
Sebab, beberapa kebijakan pemerintahan saat ini, akan ditentukan oleh pemerintahan yang baru nanti.
Executive Director Segara Research Institute Piter Abdullah menilai pertumbuhan ekonomi menjadi Pekerjaan Rumah (PR) di bidang ekonomi yang harus dituntaskan oleh bakal calon presiden berikutnya.
"PR di sektor ekonomi utamanya terkait pertumbuhan ekonomi tersebut," kata Piter pada Kontan.co.id, Selasa (25/4).
Untuk menjadi negara maju di tahun 2045 sebagaimana telah dicanangkan pemerintah, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mampu tumbuh rata-rata di atas 6%.
Piter mengatakan saat ini Presiden Jokowi sudah berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi. Namun, kata Piter, pertumbuhan ekonomi mandek hanya di kisaran 5%.
"Pasti ada masalahnya seperti ketidakefisienan, kebocoran, dan sebagianya, itu harus diatasi oleh presiden berikutnya," ungkap Piter.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
