Reporter: Agus Triyono, Azis Husaini, Febrina Ratna Iskana | Editor: Rizki Caturini
KONTAN.CO.ID - Beredarnya surat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Menteri BUMN dan Menteri ESDM soal keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), menyadarkan semua pihak, ada sesuatu terkait megaproyek 35.000 megawatt. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah menyatakan, surat itu menunjukkan posisi strategis PLN dalam pembangunan perekonomian.
Apalagi saat ini PLN bertanggungjawab atas program 35.000 MW itu. "Untuk merealisasikan 35 GW membutuhkan dana yang tidak sedikit dan memerlukan dukungan semua stakeholder," ujarnya, Selasa (27/9).
Dalam porsi korporasi menurut Edwin, PLN telah menyiapkan langkah untuk memenuhi pendanaan, yakni revaluasi aset, meningkatkan produktivitas aset existing, efisiensi operasi serta pengadaan barang dan jasa. "Kebutuhan pendanaan melalui pinjaman diutamakan untuk dipenuhi dari lembaga multilateral development bank guna mendapatkan cost of fund lebih murah dan penarikan pinjaman disesuaikan dengan progres kemajuan proyek," jelasnya.
Selain itu, kondisi likuiditas PT PLN juga akan selalu dijaga untuk mampu mendanai operasi perusahaan ini dan pemenuhan kewajiban terhadap kreditur. "Baik kreditur perbankan maupun pemegang obligasi perusahaan," terang Edwin.
Syamsul Huda, Direktur Bisnis Regional Sulawesi PLN menerangkan, gap funding pada tahun 2017-2019 memang akan membesar karena proyek. Namun, seiring selesainya proyek dan listrik, dana sudah mulai mengalir, maka tidak akan ada lagi pinjaman. "Pada akhirnya di tahun 2026 nanti bisa dikatakan kita tak perlu lagi pinjam," imbuh dia.
Dia menyatakan, PLN memiliki porsi 1.000 MW dari 35.000 MW dan 7.000 MW dari fast track program II. Ada 83 proyek yang dikerjakan, transmisi sepanjang 46.000 kilometer sirkuit dan gardu induk 109 MVA. "Kami memerlukan dana Rp 585 triliun, yang sudah komitmen Rp 117 triliun, kami akan terus mencari agar bisa mencapai Rp 585 triliun untuk lima tahun ke depan," ungkap dia.
Direktur Utama PLN Sofyan Basir menjelaskan, agar bisa menjaga risiko keuangan tetap bagus, pembangunan beberapa proyek pembangkit listrik akan mundur. Lagi pula saat ini pertumbuhan ekonomi belum maksimal
Menteri ESDM Ignasius Jonan mempersilakan kepada PLN melakukan evaluasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan PLN memang kesulitan menjalankan proyek tersebut, proyek akan diserahkan ke pihak swasta. "Kalau PLN, memang investasinya berat," katanya di Komplek Istana Negara, Rabu (28/9).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
