Beras Oplosan Bikin Heboh, Empat Produsen Beras Diperiksa Bareskrim Polri

Reporter: Arif Budianto, kompas.com, Lailatul Anisah, Lidya Yuniartha, Tri Sulistiowati | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Belakangan masyarakat tengah dihebohkan dengan beredarnya beras oplosan di pasaran.

Berdasarkan pantauan KONTAN, tidak sedikit nitizen yang mengunggah konten tentang beras oplosan di akun media sosialnya.

Dari mana munculnya temuan beras oplosan?

Melansir dari Kompas.com, temuan beras oplosan ini bermula dari naiknya harga beras di beberapa daerah sekitar dua bulan lalu.

Padahal, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi beras mencapai 3 juta ton. Selain itu, harga padi di petani mengalami penurunan.

Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Polri melakukan penyelidikan, hasilnya menyatakan bahwa 86 persen beras yang beredar di pasaran tidak sesuai dengan standar mutu (komposisi serta berat) dan label.

Temuan ini merupakan hasil pengecekan terhadap 268 merek beras di 10 provinsi penghasil beras terbesar di Indonesia.

Tidak berhenti di situ, Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan terus melakukan pengecekan beras. Hasil terbarunya adalah 90 persen beras yang beredar di pasar tidak sesuai dengan standar mutu.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengakui bahwa banyaknya beras oplosan yang beredar di pasar tradisional atau pun modern.

Dia menambahkan beras dikemas seolah premium, namun isinya dicampur. Label kemasan beras ditulis premium padahal menggunakan beras biasa.

212 Merek diduga oplos beras

Hasil investigasi Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan menunjukkan bahwa ada 212 merek beras yang diduga melakukan pengoplosan beras.

Beberapa merek tersebut adalah Sania, Sovia, Fortune, Siip produksi Wilmar Group. Sentra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos produksi Food Station Tjipinang Jaya.

Raja Platinum dan Raja Ultima produksi PT Belitang Panen Raya, serta merek Ayana milik PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri memanggil dan memeriksa keempat produsen beras tersebut.

Selain itu, Menteri Pertanian juga menyampaikan hasil investasi ke Jaksa Agung dan Kapolri dengan harapan segera ditindak.

Amran mengaku kasus beras oplosan ini telah menimbilkan kerugikan negara sekitar Rp 99 triliun per tahun.

Pengusaha siap tarik beras dari pasaran

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) buka suara terkait temuan beras oplosan di pasaran.

Ketua Umum Aprindo, Solihin menegaskan bahwa pihaknya siap menurunkan beberapa merek beras di pasaran jika terbukti melanggar hukum melakukan pengoplosan beras.

Aprindo juga terus berkomunikasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mengikuti perkembangan kasus tersebut.

"Jadi kita masih menunggu arahan, andaikan memang ada perintah (penurunan) akan kami lakukan di ritel," kata Solihin pada KONTAN, Selasa (15/7).

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), produsen beras yang ikut terseret dalam kasus beras oplosan menampik kabar bahwa perusahaan mengoplos beras.

"Itu salah, tidak benar," kata Direktur Corporate Affairs JAPFA Rachmat Indrajaya saat ditemui Kontan di Probolinggo, Jawa Timur, Selasa (15/7).

Sayangnya, Rachmat enggan memberikan keterangan lebih lanjut.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta siap menarik beras dari pasaran jika PT Food Station Tjipinang Jaya terbukti mengoplos beras atau melanggar mutu.

“Kalau terbukti dioplos akan ditarik,” ujar Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok, saat dikonfirmasi KOMPAS, Selasa (15/7/2025).

Sebagian merek mengubah harga sesuai mutu

Kabar terbaru, Menteri Pertanian Amran Pertanian mengatakan bahwa sebagian merek beras yang melakukan pengoplosan beras curah menjadi premium telah merubah harga jual dan kualitas.

“Alhamdulillah kemarin kami cek merek yang sudah diumumkan itu sudah mulai sebagian, belum seluruhnya, itu menarik dan mengganti harganya, harganya sesuai standar dan kualitasnya sama,” ujar Amran saat rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta, Rabu (16/7).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan oplosan beras terjadi karena Pemerintah tidak memiliki infrastruktur yang memadai dalam penanganan penjualan beras di pasar.

“Karena pemerintah ini tidak punya infrastruktur, sekarang pemerintah mau operasi pasar kemana berasnya? taruh di pasarkan. Karena ngga ada infrastruktur taruh di pasar, di pasar dioplos,” ujarnya saat ditemui di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (16/7).

Zulhas mengatakan salah satu solusi untuk mengatasi dam mencegah kasus beras oplosan adalah dengan koperasi desa merah putih.

“Makanya kita mau ada koperasi desa nanti kalau ada Kopdes 80 ribu desa, setiap desa ada koperasinya kan, jadi kalau ada operasi pasar (nanti) langsung kasih koperasi, nggak mungkin dioplos karena tiap desa (ada koperasi),” jelasnya.