Reporter: Asep Munazat Zatnika, Barratut Taqiyyah, Fahriyadi, Margareta Engge Kharismawati | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Presiden Joko Widodo mengagetkan banyak pihak dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi secara tiba-tiba tadi malam (17/11). Jokowi yang mengumumkan langsung kebijakan tersebut mengatakan, harga BBM akan naik sekitar 30% atau Rp 2.000. Kenaikan harga BBM bersubsidi itu akan berlaku per hari ini (18/11) pukul 00.00 WIB.
Dengan demikian, harga bensin naik menjadi Rp 8.500 per liter dan solar menjadi Rp 7.500 seliter.
Jokowi mengaku kebijakan yang diambil pemerintah ini merupakan keputusan yang berat. Sebab, dipastikan, kenaikan harga BBM akan menyebabkan harga kebutuhan pokok ikut terkerek. "Tapi ini demi menghadirkan belanja negara yang lebih bermanfaat bagi rakyat," ujar Jokowi, saat mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi, Senin (17/11) di Istana.
Dengan menaikkan harga BBM, Jokowi berharap, kesehatan anggaran negara akan semakin sehat karena dapat menghemat anggaran yang cukup signifikan.
Hitungannya, penghematan anggaran tahun ini bisa mencapai sekitar Rp 20 triliun. Penghematan anggaran subsidi tahun depan lebih besar. "Sekitar Rp 100 triliun," kata Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan.
Pro dan kontra pengamat
Ekonom Institut Pertanian Bogor, Iman Sugema, menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi adalah opsi terburuk karena meningkatkan inflasi, memperlambat ekonomi, dan menambah kemiskinan. Perhitungan Iman, inflasi tahun ini naik 2% atau menjadi 7,3%. Dia lebih setuju pembatasan BBM bersubsidi untuk mobil pribadi karena lebih minim risikonya.
Sedangkan Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih berpendapat kenaikan harga Rp 2.000 akan mengakibatkan inflasi hingga akhir tahun akan berada pada posisi 6,5%. Inflasi ini bila dibanding inflasi pada tahun lalu yang mencapai 8,38% relatif lebih terkendali.
Menurut Lana, yang paling penting dari kenaikan harga ini adalah realokasi anggaran. "Realokasi subsidi digunakan untuk kesejahteraan sosial dan pembangunan infrastruktur," ujar Lana ketika dihubungi KONTAN, Senin (17/11). Penghematan anggaran yang terjadi dari kenaikan yang mencapai Rp 100 triliun harus digunakan untuk mendongkrak ekonomi tahun depan.
Di sisi lain, Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual berpendapat, kenaikan harga sebesar Rp 2.000 per liter sesuai dengan ekspetasi harga minyak dunia yang sedang turun.
Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah keberlangsungan jangka panjang. Harga minyak dunia bisa saja terus turun atau mengalami kenaikan, maka dari itu sebaiknya pemerintah menerapkan subsidi tetap.
Dengan subsidi tetap, anggaran subsidi akan stabil hingga akhir tahun. Menurut David, inflasi yang akan terjadi hingga akhir tahun dengan kenaikan Rp 2.000 per liter adalah 7,5%. Sementara itu, untuk inflasi tahun depan adalah 6%-8,5%.
Dengan melihat prediksi inflasi tersebut, David melihat bisa saja Bank Indonesia (BI) melakukan kenaikan suku bunga 25 bps untuk mengimbangi ekspektasi inflasi.
Bisa keluar dari fragile five
Sedangkan pengamat asing menilai, kebijakan yang diambil Jokowi cukup berani dan akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. "Hal ini akan menjadi hal positif bagi ekonomi Indonesia yang belakangan melambat. Kebijakan ini juga akan memperbaiki kondisi defisit fiskal Indonesia dan memberikan pemerintah ruang untuk fokus pada pengembangan pembangunan," papar Kunal Kujar Kundi, ekonom Socite Generale kepada CNBC.
Seperti yang diketahui, pada tahun lalu, Indonesia masuk ke dalam kategori "fragile five" yakni negara yang akan terkena dampak paling besar dari penghentian program quantitative easing the Fed dan kenaikan suku bunga AS.
Besarnya defisit neraca perdagangan tersebut menyebabkan posisi lima negara tersebut sangat rentan jika sewaktu-waktu terjadi arus dana keluar dan pengetatan lukuiditas. Nah, subsidi BBM menjadi faktor utama terjadinya defisit yang berada di level 4,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal kedua.
"Secara artifisial, rendahnya harga BBM menyebabkan konsumsi BBM yang tidak efisien. Hal ini memberikan Indonesia status sebai negara pengimpor minyak. Ini menekan neraca perdagangan Indonesia," tulis CIMB.
Kundu mengestimasi, kenaikan harga BBM akan memotong anggaran subsidi minyak sekitar US$ 7,5 miliar pada 2015 dari sekitar US$ 22,6 miliar sebelum harga BBM dinaikkan.
Kundu juga menambahkan, kenaikan harga minyak dunia juga akan membantu menekan defisit karena akan menghemat pengeluaran Indonesia dengan total mencapai US$ 11 miliar. Sebagai perbandingan, defisit neraca perdagangan kuartal dua lalu mencapai US$ 9,1 miliar.
"Penurunan harga minyak dunia yang terjadi beberapa waktu terakhir menyebabkan isu pemangkasan subsidi sempat memudar. Namun, fakta bahwa Jokowi masih tetap melakukan pemangkasan nilai subsidi BBM menandakan bahwa dirinya benar-benar serius melakukan reformasi ekonomi meskipun kebijakan ini membuat dirinya tidak populer," jelas Gareth Leather, economist Capital Economics seperti yang dikutip dari CNBC.
Para analis asing itu sepakat, kenaikan harga BBM subsidi dan inflasi nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Sebab, subsidi BBM selama ini lebih dinikmati oleh warga menengah atas yang menggunakan kendaraan pribadi dibanding warga miskin yang sangat tergantung dengan transportasi publik.
"Jika penghematan dana dari pemangkasan subsidi digunakan untuk penggunaan yang baik, seperti pembangunan infrastruktur, maka pemangkasan subsidi ini akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang," urai Leather.
Jokowi sendiri berjanji akan menggunakan dana hasil penghematan anggaran tersebut untuk membiayai program produktif. Misalnya, proyek infrastruktur, pendidikan, hingga pengembangan transportasi massal. Tahun ini, sebagian penghematan anggaran terpakai untuk pemberian kompensasi ke keluarga miskin. Soalnya, keluarga miskin yang akan merasakan efek paling besar atas kenaikan BBM.
Menurut Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, pemerintah sudah membagikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) ke masyarakat miskin. Khusus KKS, disalurkan kepada 15,6 juta keluarga miskin dan hampir miskin. "Mulai besok (hari ini) hingga 2 Desember, mereka bisa mencairkan dana di Kantor Pos," ujar Khofifah. Nilainya Rp 200.000 per bulan per rumah tangga selama delapan bulan.
Toh, palu sudah dijatuhkan Jokowi, kendati masih banyak persoalan yang belum jelas dan terang. Misalnya, belum ada perlindungan warga menengah berpenghasilan pas-pasan dan tak masuk target penerima kartu-kartu sakti itu. Belum lagi, rencana konversi energi juga tak terdengar lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
