kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR15.192
  • EMAS622.149 -0,48%
FOKUS /

Bagi-bagi sertifikat ala Jokowi (1)

Rabu, 14 Maret 2018 / 16:35 WIB

Bagi-bagi sertifikat ala Jokowi (1)
ILUSTRASI. Presiden serahkan sertifikat tanah



Berita Terkait

Hingga akhirnya keberadaan lembaga khusus ini diakomodir lewat Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria. Sayangnya, meski digadang sejak 2015 silam, sejauh ini regulasi itu masih berstatus rancangan. Walhasil, kehadiran lembaga khusus pelaksana reforma agraria yang dinantikan juga masih sebatas rencana.

Dampaknya, semua kementerian berjalan sendiri-sendiri. Kementerian LHK menetapkan objek Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dengan kriterianya sendiri.

Sementara Kementerian ATR juga punya kriteria sendiri. “Ketika masyarakat mengusulkan tempat, nggak nyambung antara yang dibuat di atas dengan usulan di bawah. Tiga tahun ini kita masih berdebat di mana sih tanahnya,” tandas Dewi.

Dus, daripada berlarut-larut, Dewi mengusulkan agar pengusulan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) menggunakan skema bottom up. Masyarakat mengajukan usulan, lalu pemerintah melakukan validasi.

Reforma agraria juga belum terlalu menampakkan tajinya lantaran operasionalisasinya tidak difokuskan pada kawasan yang menyimpan konflik. Sejatinya, program reforma agraria bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan lahan dan menekan konflik tanah. Maka, fokus di kawasan konflik akan menyelesaikan dua persoalan sekaligus.

Tumpang tindih lahan dan penguasaan yang sedemikian luas oleh korporasi. Lalu, menyelesaikan persoalan petani gurem yang tidak memiliki akses ke tanah.

Penyelesaian konflik lahan juga bisa dilakukan jika pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap tanah-tanah berstatus hak guna usaha (HGU). Jika ditemukan ditelantarkan atau peruntukannya tak sesuai ketentuan, HGU tersebut lantas dicabut. Atau, dengan mengurangi luasannya.

Catatan Syaiful, di Jawa Barat saja, terdapat sekitar 2 juta hektare lahan HGU yang terlantar. Lahan tersebut kini sudah diduduki oleh masyarakat.

Nah, jika HGU ini dievaluasi, pemerintah bisa menarik kembali lahan tersebut. Untuk kemudian diserahkan kepada masyarakat yang sudah mendiami wilayah tersebut.

“Kalau memang perusahaan perkebunan itu tidak mampu untuk mengelola lahan HGU itu, ya, harus dikembalikan pada negara. Nah, negara nanti memberikan akses lahan tersebut kepada masyarakat,” tandas Syaiful.

Belum tuntas

Pemerintahan Jokowi juga menjalankan program perhutanan sosial. Namun program yang menjadi andalan untuk redistribusi tanah ini juga bukan hal yang istimewa. Ini merupakan program lama yang diwarisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Belakangan, program ini memancing kritik lantaran tidak mampu menyelesaikan masalah. Namun program ini tetap dilanjutkan tanpa perubahan berarti oleh pemerintah sekarang.

Ide dari program perhutanan sosial adalah menyerahkan pengelolaan kawasan hutan ke masyarakat di sekitarnya yang kurang mampu. Kawasan hutan diberdayakan dengan partisipasi penuh masyarakat agar bisa menghasilkan nilai ekonomi,  tanpa mengenyampingkan perlindungan dan fungsi hutan untuk kelestarian lingkungan hidup.

Perhutanan sosial digelar melalui berbagai skema, mulai dari hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat.

Hingga akhir Januari 2018, luasan perhutanan sosial sudah mencapai 1,42 juta ha. Kementerian LHK tahun ini menargetkan tambahan alokasi kawasan hutan seluas 2 juta ha untuk program perhutanan sosial. Hingga tahun 2019, ditargetkan luasannya sudah mencapai 4,3 juta ha.

Awalnya, program perhutanan sosial melingkupi lahan seluas 12,7 ha. Namun, kata Siti Nurbaya, Menteri LHK, berdasar tinjauan terkini, yang paling mungkin hanya seluas 4,38 juta hektare.

Cuma, masih ada persoalan di program ini. Salah satu titik lemah perhutanan sosial di mata Dewi adalah tidak semua masalah agraria dapat diselesaikan dengan program ini. Pasalnya, ada sekitar 33.000 titik di kawasan hutan yang kini sudah berubah menjadi desa.

Kondisi di lapangan tempat-tempat itu tidak bisa lagi disebut hutan. Dus, tanpa segera dilepas dari klaim kawasan hutan maka sulit berharap ada solusi yang menyeluruh.

Berikutnya: Bagi Sertifikat Biar Penerima Naik Derajat

Artikel ini sebelumnya sudah dimuat di Laporan Utama Tabloid KONTAN edisi 19 Februari - 25 Februari 2018. Artikel berikut data dan infografis selengkapnya silakan klik link berikut: "Mesti Komprehensif Biar Hasilnya Lebih Sip"


SERTIFIKASI TANAH

TERBARU
Seleksi CPNS 2018
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0006 || diagnostic_api_kanan = 0.0550 || diagnostic_web = 2.4137

Close [X]
×