kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
FOKUS /

Ada borok di tubuh induk BUMN Keuangan (1)

Selasa, 06 Maret 2018 / 14:14 WIB

Ada borok di tubuh induk BUMN Keuangan (1)
ILUSTRASI. Ilustrasi Opini - Super-holding untuk Penguatan BUMN



Masih ditolak
Cuma, perjalanan pembentukan holding BUMN bukanlah tanpa halangan. Kalangan politisi Senayan masih menolak skema holding yang diusung pemerintah.

Menurut Azam Asman Natawijana, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2016 yang menjadi pedoman pembentukan holding BUMN, mengerdilkan peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Beleid tersebut juga ditenggarai tidak memiliki cantolan ke peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Soal alasan yang pertama, kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu, PP 72/2016 telah menghilangkan fungsi DPR ketika akan ada pengalihan kekayaan atau aset negara dari satu BUMN ke BUMN lain. Pada regulasi yang merupakan perubahan dari PP Nomor 44 tahun 2005 itu, pemerintah memang menambahkan pasal 2A.

Isinya, penyertaan modal negara (PMN) yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas kepada BUMN atau perseroan terbatas lain, dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Nah, jika di luar mekanisme APBN, DPR merasa tidak memiliki fungsi kontrol dan pengawasan.

Azam beralasan, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 mengatur, perubahan kekayaan negara menjadi aset BUMN dan PT tidak dapat langsung dikerjakan oleh pemerintah. Melainkan harus dibahas lebih dulu dengan DPR, dalam hal ini Komisi VI dan XI.

Kedua, politisi Senayan mempertanyakan ketentuan soal saham istimewa yang diatur dalam PP 72/2016. “Hanya dengan satu saham istimewa atau khusus di perusahaan, maka perusahaan itu masih bisa dibilang sebagai BUMN dan pemerintah berwenang penuh. Ini kami tidak setuju,” tandas Azam.

Soal saham istimewa (saham seri A dwiwarna) dijadikan pemerintah sebagai instrumen negara untuk mengontrol BUMN yang menjadi anak perusahaan holding BUMN.

Termasuk menyetujui pengangkatan anggota direksi dan komisaris, perubahan anggaran dasar, perubahan struktur kepemilikan saham. Juga segala aksi korporasi yang dilakukan anak usaha holding BUMN.

Dengan begitu, BUMN inbreng yang menjadi anak usaha holding, tetap bisa diminta mengerjakan penugasan pemerintah. Mekanisme kontrol pun tetap bisa dijalankan. Termasuk oleh pemerintah, DPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berbekal argumentasi ini, holding BUMN, termasuk holding perbankan dan jasa keuangan, tampaknya tidak terelakkan.

Berikutnya: Hasil pemeriksaan si induk semang

Artikel ini sebelumnya sudah dimuat di Laporan Utama Tabloid KONTAN edisi 12  Februari - 18 Februari 2018. Artikel berikut data dan infografis selengkapnya silakan klik link berikut: "Menanti Kehadiran Holding Keuangan"

 


HOLDING BUMN

TERBARU
Seleksi CPNS 2018
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0004 || diagnostic_api_kanan = 2.1156 || diagnostic_web = 4.5444

Close [X]
×