: WIB    —   
indikator  I  

Yuk, kritisi calon bos OJK

Yuk, kritisi calon bos OJK

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan, pihaknya menghormati proses yang saat ini sedang berjalan di ranah Pansel. Ia tidak mempermasalahkan bila ada politisi termasuk pimpinan OJK yang kembali mendaftar.

Senada dengan Hendrawan, Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, tidak ada alasan bagi DPR untuk menjegal seseorang dalam menduduki pimpinan lembaga negara. "Sehingga siapapun yang tertarik dipersilakan," ujar Misbakhun.

Sekadar catatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 10 Januari 2017 telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2017 tentang Pembentukan Pansel Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) untuk Periode 2017-2022.

Anggota Komisi XI DPR RI, Donny Imam Priambodo berharap, komposisi personil Dewan Komisioner OJK profesional dan mumpuni dalam semua bidang keuangan, seperti di lembaga perbankan, lembaga keuangan non bank, pasar uang dan asuransi.

Sejauh ini, Donny menilai, kinerja Dewan Komisioner OJK telah mampu menjalankan tugas sesuai amanat yang dimandatkan UU OJK, yaitu menjaga kesehatan lembaga keuangan dan menciptakan SSK (Stabilitas Sistem Keuangan).

Sederet PR bos OJK

Siapapun yang terpilih kelak menjadi pengurus OJK, pekerjaan rumah menanti.

Yasril Y. Rasyid, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia mengatakan, OJK harus bisa menginisiasi berbagai aturan bagi industry asuransi yang belum rampung. Salah satunya, aturan kepemilikan asing di asuransi dan kejelasan lembaga penjamin polis.

Selain itu, iuran masih menjadi sorotan industri yakni  asuransi, perbankan maupun pasar modal. Yasril bilang, industri asuransi umum berharap, OJK tak mengutip iuran berdasarkan aset, namun dari ekuitas.


Reporter Dupla Kartini, Galvan Yudistira, Handoyo, Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang, Petrus Sian Edvansa, Ramadhani Prihatini, Teodosius Domina
Editor Dupla KS

PIMPINAN OJK

Feedback   ↑ x
Close [X]