: WIB    —   
indikator  I  

Yuk, kritisi calon bos OJK

Yuk, kritisi calon bos OJK

Tak hanya itu, Pansel meminta masukan dan data dari lembaga lain, termasuk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PPATK, dan badan kode etik. Ini dilakukan untuk mendapatkan rekam jejak, reputasi, kompetensi dari seluruh calon anggota DK OJK.

Ketua KPK Agus Rahardjo bilang, pihaknya akan menggali informasi terhadap seluruh nama tersebut sebelum target waktu, yaitu 24 Februari 2017.

Lembaga anti rasuah itu harus bekerja keras lantaran peran strategis OJK yang disebut-sebut sebagai lembaga super bodi di jasa keuangan. "Jadi darahnya ekonomi kita pengaturannya ada di lembaga ini," ujar Agus.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, setidaknya ada dua instrumen yang dijadikan patokan untuk menelisik rekam jejak para politisi tersebut, yakni LHKPN dan ketertiban melaporkan gratifikasi. "Kami akan lihat dari pelaporan LHKPN selama ini serta keaktifan dalam melaporkan gratifikasi," ujarnya.

Potensi konflik kepentingan?

Masuknya nama dua politisi dalam proses seleksi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak dipermasalahkan panitia seleksi (Pansel). Hanya saja, Pansel akan memastikan calon tersebut memiliki rekam jejak yang bersih. "Kami akan teliti integritas masing-masing calon," kata Ketua Pansel Sri Mulyani ketika bertandang ke KPK, Kamis (9/2).

Politisi Golkar yang lolos seleksi awal, Melchias Markus Mekeng menjamin, tidak ada konflik kepentingan (conflict of interest) jika dirinya terpilih. Dia berjanji akan bekerja profesional dan sesuai aturan kerja yang telah ditetapkan.

"Banyak yang mempertanyakan ini (conflict of interest). Saya pastikan itu tidak akan terjadi. OJK itu kan sudah ada Standar Operasional Pekerjaan (SOP). Kemudian ada UU yang mengatur soal OJK. Jadi kita bekerja berdasarkan UU dan SOP yang ada," janji Mekeng, Kamis (9/2).

Menurutnya, siapapun yang bekerja di OJK, setelah terpilih harus lepas semua atributnya, termasuk atribut partai. Lanjutnya, konflik kepentingan tidak akan terjadi karena pengambilan keputusan di OJK bukan perorangan tetapi bersama-sama lewat pleno komisioner.

Mekeng mengemukakan, tidak adil jika seseorang yang punya pengalaman politik dan ingin mengabdi ke eksekutif, ditolak karena dianggap punya konflik kepentingan. "Saya memang sudah beritahu ke partai, tapi bukan meminta restu. Sebagai warga negara saya punya hak untuk mencalonkan diri. Jadi tidak ada usulan partai, apalagi perintah khusus dari partai," ungkap Mekeng.

Selain, UU tidak melarang kalangan politisi ikut mendaftar anggota OJK.

"Saya punya pengalaman tiga tahun di perbankan. Sudah puluhan tahun di pasar modal. Di DPR sudah tiga periode dan duduk di Komisi perbankan dan keuangan dan punya pengalaman di Badan Anggaran DPR. Saya ingin membawa OJK lebih berwibawa lagi. Saya ingin OJK seperti Monetary Authority of Singapore (MAS)," kata Mekeng.


Reporter Dupla Kartini, Galvan Yudistira, Handoyo, Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang, Petrus Sian Edvansa, Ramadhani Prihatini, Teodosius Domina
Editor Dupla KS

PIMPINAN OJK

Feedback   ↑ x
Close [X]