: WIB    —   
indikator  I  
FOKUS /

Upaya selamatkan jaminan kesehatan (2)

Upaya selamatkan jaminan kesehatan (2)

Sejauh ini para dokter, kata Noor, masih berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh pasien. Namun, jika keterlambatan klaim tidak bisa diatasi, pada akhirnya bakal berpengaruh ke mutu pelayanan.

Contoh sederhananya, jika BPJS Kesehatan telat mencairkan klaim, rumah sakit bakal kesulitan memasok obat. Jika sampai terjadi kekosongan obat, kemampuan dokter untuk memberikan layanan yang optimal pun bakal terganggu.

Pemasok obat tidak bisa terus-terusan menyuplai ke RS jika pembayaran tagihan mereka terganggu. Kata Kuntjoro, dalam jangka waktu tertentu, berdasar pengalamannya 35 hari–40 hari, jika tidak kunjung dibayar, pemasok obat tidak bisa mengirim pasokan ke RS.

Noor tidak bisa memastikan ada berapa banyak dokter yang terdampak persoalan ini. Yang pasti, semua dokter yang bekerja di fasilitas kesehatan yang menjadi provider BPJS ikut melayani peserta JKN.

Baik dokter umum yang ada di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun dokter umum dan spesialis yang bekerja di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).

Sejauh ini ada 21.413 FKTP di seluruh Indonesia yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Terdiri dari klinik TNI, Polri, Klinik Pratama, Puskesmas, Dokter Umum, Dokter Gigi, dan RS D Pratama.

Untuk FKRTL yang terdiri dari klinik utama, RS swasta, RS pemerintah, dan RS khusus yang menjadi provider BPJS Kesehatan jumlahnya mencapai 2.445. (lihat infografis: Perkembangan Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Bekerjasama Dengan BPJS Kesehatan)

Lantas, bagaimana dampaknya terhadap peserta JKN? Betul, sejauh ini Persi dan PB IDI memberikan komitmen terhadap untuk tetap memberikan layanan yang optimal.

Hasmoro menjamin RS Hermina tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dan sesuai peraturan. Saat ada pasien yang datang, rumah sakit akan memberi pilihan: apakah memakai BPJS Kesehatan atau dengan metode pembayaran yang lain.

Apapun metode yang dipilih, Hasmoro menjanjikan pelayanan terbaik. “Misalnya, kalau pasien yang dirawat memang secara medis belum boleh pulang, ya kami tetap akan rawat,” tandas Hasmoro.

Kurang memuaskan

Namun fakta di lapangan, cerita tidak mengenakkan soal layanan fasilitas kesehatan bagi peserta JKN terus bermunculan. Lihat saja pengalaman Sudarsono (59), peserta BPJS kelas 2. Sekitar tiga bulan lalu ia diantar oleh Dwi, anaknya, ke salah satu rumah sakit swasta di Daan Mogot, Jakarta Barat.

Sudarsono ingin mengobati penyakit diabetes yang dideritanya. Setelah antre dari pagi hingga siang hari, Sudarsono pun melakukan pemeriksaan laboratorium. Keesokan harinya, ia datang lagi ke rumah sakit untuk mengambil hasil uji laboratorium.

Namun, ia tidak bisa langsung mendapatkan pelayanan dari dokter. Sudarsono malah diminta datang ke rumah sakit hari berikutnya untuk diperiksa oleh dokter. “Eh, pas ke dokter. Waktu periksa nggak sampai 10 menit. Cuma diliat-liat doang. Nggak dikasih obat atau apa gitu buat hilangin rasa sakit,” kisah Dwi.

Sudarsono hanya diminta untuk kembali lagi ke rumah sakit yang sama untuk pemeriksaan kedua. Barulah pada pemeriksaan dokter yang kedua ia diberikan obat.

Lantaran keluarga khawatir dengan kondisi sang ayah, akhirnya Sudarsono memutuskan berhenti menggunakan layanan BPJS Kesehatan. Atas kejadian ini, pihak keluarga tidak tinggal diam dan melayangkan surat pembaca lewat sebuah media massa.

“Dibalas tuh sama BPJS Kesehatan. Katanya dia akan tanya ke rumah sakit bersangkutan. Tapi ya sudah gitu doang,” kata Dwi.

Ibarat pepatah, ada uang abang disayang!

 

* Artikel ini sebelumnya sudah dimuat di Laporan Utama Tabloid KONTAN edisi 20 November -26 November  2019. Artikel selengkapnya berikut data dan infografis selengkapnya silakan klik link berikut:  "Klaim Tertunda Banyak yang Merana"


Reporter Arsy Ani Sucianingsih, Ragil Nugroho, Tedy Gumilar
Editor Mesti Sinaga

BPJS KESEHATAN

Feedback   ↑ x
Close [X]