: WIB    —   
indikator  I  
FOKUS /

Upaya selamatkan jaminan kesehatan (2)

Upaya selamatkan jaminan kesehatan (2)

Dihubungi secara terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persi Ichsan Hanafi bilang, RS tidak cuma harus menghadapi persoalan klaim yang terlambat dicairkan. Tidak sedikit kejadian, BPJS mencicil pencairan klaim dari RS. Misalnya, nilai tagihan yang diajukan Rp 2 miliar. Namun yang baru dibayarkan Rp 500 juta.

Keterlambatan pencairan klaim ditengarai akibat defisit keuangan yang dialami BPJS Kesehatan. Kondisi ini terjadi, terutama pada Agustus–September 2017. Meski tidak menunjukkan data, Kuntjoro menyebut pada periode tersebut terjadi lonjakan klaim dibanding bulan-bulan sebelumnya.

Dus, Selasa, 14 November 2017 lalu, Persi, perwakilan rumah sakit dari beberapa provinsi, dan pemangku kepentingan lainnya menemui direksi BPJS Kesehatan. Kuntjoro menyebut mereka ditemui oleh Maya Amiarny Rusady, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan.

Pertemuan dilangsungkan untuk mengklarifikasi kondisi yang tengah dialami BPJS Kesehatan. Terutama, untuk pelunasan klaim yang diajukan rumah sakit ke BPJS. Pada pertemuan itu, direksi BPJS menjanjikan, untuk tahun 2017 hingga Desember, tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

BPJS disebut memiliki dana untuk membayar klaim yang diajukan ke mereka. “Omongan itu kami pegang dan harapannya tidak ada masalah. Pertanyaannya, apakah pada Januari, Februari, dan Maret tahun depan masih bisa aman?” kata Kuntjoro sembari tertawa.

Seperti pesawat

Bagi pengelola rumah sakit, mendukung pelaksanaan program JKN sudah masuk dalam daftar prioritas. Namun, kepastian pencairan klaim juga penting bagi keberlanjutan pelayanan rumah sakit.

Ia mengibaratkan rumah sakit seperti pesawat terbang. Sama-sama rumit dan memiliki banyak titik keseimbangan yang harus dijaga agar bisa berjalan dengan baik.
Kinerja dan operasional RS, atas nama keselamatan pasien, banyak regulasi.

Dus, dibutuhkan banyak sumber daya untuk memenuhi standar tersebut. “Kalau kinerja keuangan terganggu, kinerja manfaatnya juga akan terganggu. Sudah pasti itu,” tukasnya.

Dampak keterlambatan pembayaran klaim dari BPJS ke fasilitas kesehatan menjalar ke banyak aspek. Salah satunya soal kesejahteraan dokter. Bagi RS yang ditopang oleh kondisi keuangan yang bagus, tentu tidak akan jadi masalah.

Lain halnya bagi rumah sakit yang menghadapi keterbatasan pendanaan. Honor dokter yang melayani pasien BPJS juga akan ikut molor dibayarkan.

Noor Arida Sofiana menyebut, selayaknya dokter juga mesti dihargai dan memiliki hak untuk dibayar sesuai jasa medisnya tepat waktu. Jika terus-menerus terganggu oleh urusan kesejahteraan, dikhawatirkan pelayanan terhadap pasien bisa terdampak.

“Dokter juga manusia sama seperti manusia lainnya,” ujar Kepala Bidang Kesejahteraan Dokter di Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) itu.


Reporter Arsy Ani Sucianingsih, Ragil Nugroho, Tedy Gumilar
Editor Mesti Sinaga

BPJS KESEHATAN

Feedback   ↑ x
Close [X]