| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.473
  • SUN97,14 0,42%
  • EMAS600.960 -0,17%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%
FOKUS /

Transaksi tunai di atas Rp 100 juta akan dilarang (2): Yang gede siap, yang kecil?

Selasa, 05 Juni 2018 / 19:07 WIB

Transaksi tunai di atas Rp 100 juta akan dilarang (2): Yang gede siap, yang kecil?
ILUSTRASI. Kampanye Non Tunai
Berita Terkait

UKM yang kena
 

Kendati banyak sektor usaha yang sudah terbiasa dengan transaksi nontunai, tetap ada yang bakal terkena dampak negatif dari penerapan RUU PTUK. Beberapa sektor bisnis yang berpotensi terganggu adalah usaha kecil dan menengah (UKM).

Selama ini, pelaku UKM masih terbiasa menggunakan transaksi tunai di kampung-kampung dan desa-desa.

Contohnya, sektor pertanian di pedesaan yang selama ini belum terbiasa dengan perbankan. “Mereka juga tidak terbiasa dengan pendaftaran tertulis dan penulisan anggaran keuangan yang baik, sehingga belum mau mencoba fasilitas perbankan,” jelas Danang.

Padahal, ada banyak petani yang sekali melakukan transaksi di atas Rp 100 juta. Menurut Danang, hal semacam ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Terlebih, jika batas transaksi tunai benar-benar diturunkan menjadi Rp 25 juta, sesuai usulan dari KPK.

Ahmad Kholid, pelaku bisnis jual beli padi di daerah Lampung Selatan, mengaku keberatan dengan aturan pembatasan transaksi tunai maksimal Rp 100 juta. Selama ini, ia selalu membayar gabah petani dengan cara tunai. “Nilainya bervariasi tapi banyak juga yang sampai ratusan juta sekali transaksi dengan petani,” bebernya.

Menurut Kholid, banyak petani lebih senang dibayar tunai karena belum terbiasa melakukan transaksi lewat bank. Bila dilarang melakukan transaksi secara tunai di atas Rp 100 juta, ia khawatir akan berdampak terhadap bisnis yang sekarang dia geluti. “Jadi faktanya di daerah seperti itu,” cetusnya.

Selain sektor pertanian, RUU PTUK juga bakal merugikan para pelaku usaha di pasar tradisional. Abdullah Mansuri, Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), menyampaikan, aturan ini kurang relevan dengan kondisi di lapangan.

Terlebih, jika diterapkan di pasar tradisional klasifikasi B dan C. Khusus untuk klasifikasi A, sudah tidak ada yang melakukan transaksi tunai untuk transaksi di atas Rp 100 juta.

“Saat ini, di pasar tradisional masih gunakan tunai. Kalau pasar tradisional klasifikasi A tidak perlu diatur juga sudah berlaku, terlalu berisiko kalau bayar tunai, apakah selip, dicuri, atau lainnya,” tutur dia.

Meski transaksi pasar tradisional klasifikasi B dan C masih tunai, nilainya memang tidak besar. Abdullah bilang, tidak boleh semua berasumsi modern, sebab pasar tradisional ada untuk mengakomodasi kelas menengah bawah.

Di pasar tradisional sekarang banyak pembeli dan penjual berusia lanjut yang sulit beradaptasi dengan kemajuan teknologi.

“Kalau mau cashless di pasar tradisional, maka akan membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Pedagang dan pembeli di pasar tradisional konvensional dan rata-rata sudah berumur,” lanjut Abdullah.

Agus Muharram, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, membenarkan, masih banyak pengusaha kecil dan menengah yang kerap menggunakan uang tunai dalam bertransaksi.

Makanya, pemerintah harus mensosialisasikan rencana pembatasan transaksi tunai seperti tertuang dalam RUU PTUK secara gencar, khususnya ke para pelaku UKM.

Aturan main tersebut, Agus menegaskan, tidak bisa langsung diterapkan begitu saja. “Harus bertahap, disosialisasikan dulu,” katanya.

Di luar negeri sekalipun, Agus menambahkan, proses transaksi jual beli belum sepenuhnya secara nontunai, dengan menggunakan bantuan mesin electronic data capture (EDC).

Mengakomodasi kekhawatiran tersebut, tim penyusun RUU PTUK telah membuat pengecualian khusus. Misalnya, tetap boleh melakukan transaksi tunai di atas Rp 100 juta di daerah yang belum tersedia penyedia jasa keuangan (PJK). Atau, sudah ada PJK tapi belum memiliki infrastruktur sistem pembayaran yang memadai.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Erwin Rijanto menilai, kebijakan pengecualian itu masih perlu diperjelas. “Prinsipnya, harus  dipastikan bahwa tidak terdapat unsur atau  klausul dalam RUU PTUK yang bisa mengganggu kegiatan perekonomian,” ujarnya.

Jadi, dalam pembahasan RUU PTUK masih terbuka peluang untuk perubahan, kok.           


Reporter: Havid Vebri, Lamgiat Siringoringo, Merlinda Riska
Editor: Mesti Sinaga

PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI

TERBARU
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0109 || diagnostic_api_kanan = 0.0437 || diagnostic_web = 0.2085

×