: WIB    --   
indikator  I  
FOKUS /

Tepatkah saldo wajib lapor jadi Rp 1 miliar?

Tepatkah saldo wajib lapor jadi Rp 1 miliar?

Sasaran lebih fokus

Meski masih menuai protes, di sisi lain, kesigapan pemerintah merespons kritikan publik mendapat apresiasi. Direktur Eksekutif Center for Indonesia TaxationAnalysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, revisi batas minimal yang dilakukan Kemenkeu sebagai bentuk sensitivitas dan responsiveness pemerintah terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat.

“Dengan naiknya (ambang batas) threshold, terdapat kesan kuat bahwa pemerintah mengedepankan sasaran yang lebih jelas dan sesuai prinsip dasar pemajakan, yaitu ability to pay dan who own what. Penyesuaian threshold bisa dilakukan bertahap,” ujarnya.

Menurut Prastowo, pembatasan saldo Rp 1 milar juga membuat biaya administrasi (cost of administration) lebih efisien, cost of compliance rendah, dan pemungutan pajak lebih efektif.

Namun, ia mengingatkan, Ditjen Pajak harus menyiapkan sistem IT yang lebih baik dalam rangka keterbukaan data keuangan. Selain juga governance dan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus ditingkatkan, sehingga Indonesia lebih siap melaksanakan AEoI tahun depan.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Ecky Awal Muharam juga mengapresiasi langkah berani pemerintah untuk mengoreksi batasan dari Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar. “Karena dengan batasan Rp 1 miliar ke atas, sasarannya lebih fokus yaitu golongan kaya, sehingga lebih sesuai dengan sumber daya DJP yang ada saat ini. Sedangkan jika Rp 200 juta, maka wajib pajak yang bergerak di usaha mikro dan menengah yang jadi sasarannya,” katanya.

Sementara, Haru Koesmahargyo, Direktur Keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengatakan, kian sedikit data yang harus dijaring, tentu akan membuat Ditjen Pajak semakin fokus. "Kalau terlalu banyak data, apakah juga akan efektif?" ujar Haru setengah bertanya.

Tapi, secara umum, katanya, batas Rp 1 miliar sudah cukup bagus karena sudah mendekati kebiasaan di dunia internasional.

Kepala BKF Suahasil Nazara mengatakan, nantinya Kemenkeu akan menerbitkan PMK baru untuk perubahan batas minimal saldo ini. Ia bilang, batas minimal Rp 1 miliar ini bukan hanya untuk perbankan, melainkan juga untuk lembaga keuangan lainnya, seperti asuransi pasar modal, dan koperasi.


Reporter Adinda Ade Mustami, Dupla Kartini, Ghina Ghaliya Quddus, Yuwono Triatmodjo
Editor Dupla Kartini

BANK

Feedback   ↑ x
Close [X]