: WIB    —   
indikator  I  
FOKUS /

Tepatkah saldo wajib lapor jadi Rp 1 miliar?

Tepatkah saldo wajib lapor jadi Rp 1 miliar?

JAKARTA. Aturan batas minimal saldo nasabah yang wajib dilaporkan untuk kepentingan pajak, masih menuai protes dari sejumlah kalangan. Padahal, Rabu (7/6), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merevisi batas minimal saldo yang wajib dilaporkan berkala kepada Direktorat Jenderal Pajak menjadi Rp 1 miliar.

Ambang batas tersebut direvisi hanya selang sehari sejak Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 70 tahun 2017 dirilis Senin (5/6). Awalnya, dalam PMK itu, batas minimal saldo nasabah wajib lapor dipatok Rp 200 juta. Namun, Kemenkeu merespons protes dari sejumlah kalangan, sehingga memutuskan mengerek batas minimal saldo wajib lapor.

"Mempertimbangkan data rekening perbankan, data perpajakan termasuk dari program amnesti pajak, serta data pelaku usaha, pemerintah memutuskan meningkatkan batasan minimum saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan menjadi Rp 1 miliar," demikian keterangan resmi Kementerian Keuangan (Kemkeu), Rabu (7/6) malam.

Kemenkeu menyatakan, perubahan dilakukan agar kebijakan tersebut lebih mencerminkan rasa keadilan, menunjukkan keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dan memperhatikan aspek kemudahan administratif bagi lembaga keuangan untuk melaksanakannya.

Dengan perubahan batasan minimal saldo menjadi Rp 1 miliar, maka jumlah rekening yang wajib dilaporkan mencapai 489.240 rekening atau 0,24% dari total rekening di perbankan saat ini.

Mengacu data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per April 2017, rekening rekening dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan dengan batas minimal Rp 1 miliar  memang hanya sekitar 0,24%. Tetapi, nilai simpanannya mencapai Rp 3.152,59 triliun atau setara 64,21% dari total simpanan di perbankan.

Sebelumnya, dengan ambang batas Rp 200 juta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, jumlah rekening yang memiliki saldo minimal Rp 200 juta sebanyak 2,3 juta rekening atau 1,14% dari total rekening. Rekening itu menyimpan dana sebesar Rp 4.051,25 triliun atau 80,8% total DPK industri perbankan.

Usul jadi Rp 2 miliar

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, batas minimal yang berubah dari Rp 200 juta ke Rp 1 miliar menyiratkan, pemerintah tidak memiliki perhitungan yang matang. Dasar penetapan batas minimal pun belum jelas.

“Harus ada dasarnya. Apa dasar perhitungannya? Apa dasarnya Rp 200 juta, dan apa dasarnya diubah? Ini penting,” tegasnya, Kamis (8/6).


Reporter Adinda Ade Mustami, Dupla Kartini, Ghina Ghaliya Quddus, Yuwono Triatmodjo
Editor Dupla Kartini

BANK

Feedback   ↑ x
Close [X]