: WIB    --   
indikator  I  

Tax Amnesty berakhir, Pajak siapkan bidikan baru

Tax Amnesty berakhir, Pajak siapkan bidikan baru

Bidik kartu kredit

Ditjen Pajak masih optimis mengejar sumber pendapatan pajak. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo menyatakan, ada sekitar 60 juta kepala keluarga yang semestinya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Namun yang tercatat saat ini hanya 36 juta WP. "Masih ada space untuk NPWP baru. Termasuk yang punya NPWP, tapi tidak pernah lapor untuk ikut amnesti pajak," katanya, Rabu (29/3).

Direktur Eksekutif lembaga Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengusulkan, Ditjen Pajak menggencarkan ekstensifikasi untuk menambah WP baru melalui kerja sama antarlembaga yang efektif.

Pemerintah tengah menggarap kerja sama ini. Dimulai dengan perbankan. Ditjen Pajak kini sudah meminta bank menyiapkan data nasabah kartu kredit. Program ini disebut merupakan bagian dari upaya pengawasan atas kepatuhan pembayaran pajak.

Asal tahu saja, aturan ini sebelumnya telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 39/PMK.03/2016 tentang rincian data informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Data yang yaitu data pokok pemegang kartu dan transaksi kartu kredit periode Juni 2016 - Maret 2017 untuk seluruh pemegang kartu kredit.

“Kami cek profiling Wajib Pajak (WP) apakah cocok? Misalnya, WP itu lapor SPT berapa (penghasilannya), tapi transaksi kartu kreditnya berapa,” jelas Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo, Rabu (29/3). Pengumpulan data transaksi kartu kredit akan dilakukan rutin setiap akhir bulan.

Adapun aparat pajak terikat hukum untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data tersebut. Pasal 34 UU Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan, pegawai pajak yang membocorkan dikenakan sanksi satu tahun penjara.

“Masyarakat tidak perlu khawatir sepanjang bayar pajak dan lapor SPT dengan benar. Ke depan kan data perbankan terbuka bagi Ditjen Pajak terkait Automatic Exchange of Information (AEoI),” ujar Suryo.

AEoI atau kerja sama pertukaran data pajak dengan negara-negara yang sepakat merupakan langkah besar pemerintah lainnya. Tujuannya, agar ada keterbukaan WP di luar negeri, menghindari penghindaran pajak yang dilarikan ke luar negeri.

Pemerintah telah menyerahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) kerahasiaan bank dan menunggu masukan dari negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) atas Perppu ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan, Perppu tersebut akan rampung Mei mendatang. Selain perangkat hukum level undang-undang, ada syarat lagi yang harus dipenuhi Indonesia untuk ikut AEoI.

Persyaratan tersebut berupa sistem pelaporan yang sama dengan negara lain mulai dari format hingga konten. Dengan begitu, pertukaran informasi dianggap adil, seimbang, dan sama-sama bertanggung jawab. Indonesia juga harus memiliki kerahasiaan database yang kuat. "Pemerintah akan terus memperbaiki semua termasuk sistem TI agar setara AEoI," katanya.

Yang terbaru, Ditjen Pajak berencana meluncurkan platform aplikasi pajak yang bisa diintegrasikan dengan beberapa produk instansi pemerintah lainnya dengan nama Kartu Indonesia Satu (Kartin1).

Pemerintah berencana  mengkolaborasikan Kartin1 dengan fitur dalam kartu kredit perbankan. Misalnya, akan ada reward point adalah pengurang Pajak Penghasilan (PPh) bruto bagi pengguna kartu kredit tersebut. Apabila program ini diterapkan secara konsisten bisa menjadi cikal bakal Single Identity Number (SIN).


Reporter Ghina Ghaliya Quddus, Sanny Cicilia

PAJAK

Feedback   ↑ x
Close [X]