: WIB    --   
indikator  I  

Tax Amnesty berakhir, Pajak siapkan bidikan baru

Tax Amnesty berakhir, Pajak siapkan bidikan baru

Wajib lapor

Oiya, bagi peserta tax amnesty, masih ada tugas setelah program ini berakhir. Ada dua kewajiban yang harus dipenuhi.

Pertama, terkait pengalihan dan investasi harta. Bagi peserta yang menyatakan repatriasi, dananya dinantikan di berbagai instrumen investasi legal dalam negeri, berlaku paling kurang tiga tahun sejak harta dialihkan ke Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan no 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak dan Penempatan Investasi di Pasar Keuangan, ada beberapa instrumen yang bisa dipilih peserta amnesti pajak.

Ada 6 pilihan, antara lain ke Surat Berharga Negara (SBN), obligasi korporasi dan pembiayaan BUMN, investasi keuangan pada Bank Persepsi, obligasi korporasi swasta yang perdagangannya diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), investasi infrastruktur yang bekerja sama dengan pemerintah, dan investasi sektor riil. 

Instrumen yang bisa dipilih antara lain efek bersifat utang termasuk Medium Term Notes (MTN), sukuk, saham, reksadana, efek beragun aset, unit penyertaan dana investasi real estat, deposito, tabungan dan giro. Dana juga bisa ditanamkan di produk asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, modal ventura yang mendapat persetujuan OJK.

Nah, bagi Wajib Pajak yang melakukan deklarasi harta dalam negeri, dilarang mengalihkan harta keluar dari Indonesia, paling singkat tiga tahun sejak menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Kedua, terkait pelaporan berkala harta tambahan. Peserta amnesti pajak diwajibkan melaporkan status penempatan harta tambahan yang dialihkan ke Indonesia. Laporan disampaikan setiap tahun, paling lambat pada batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam tiga tahun.

Hari ini (30/3), Ditjen Pajak mengumumkan, bagi WP Orang Pribadi (OP), batas waktu laporan tahun pertama adalah 31 Maret 2018, tahun kedua adalah 31 Maret 2019, dan tahun ketiga adalah 31 Maret 2020.

Sementara bagi WP Badan, batas waktu laporan tahun pertamanya adalah 30 April 2018, tahun kedua adalah 30 April 2019, dan tahun ketiga adalah 30 April 2020.

Peserta yang menolak kewajiban ini bisa menghadapi risiko pengenaan pajak dengan tarif normal hingga 30% atas harta bersih tambahan yang telah diungkapkan dalam Surat Pernyataan Harta, beserta sanksi administrasi 2% per bulan.

Menurut Yustinus, Ditjen Pajak harus melakukan penegakan hukum apabila Wajib pajak (WP) tidak ikut amnesti tetapi ditemukan harta yang belum dilaporkan, dan WP ikut amnesti tetapi tidak sepenuhnya jujur. Kewenangan ini penting dieksekusi agar wibawa pemerintah yang telah memberikan amnesti tetap terjaga.

Pemeriksaan harus akuntabel dan ada punishment bagi yang melanggar agar pemeriksaan tidak ngawur. Hak WP mendapat keadilan juga harus dijamin sepenuhnya.Apalagi ditambah dengan kewenangan Ditjen pajak untuk buka rekening bank dengan cepat.


Reporter Ghina Ghaliya Quddus, Sanny Cicilia

PAJAK

Feedback   ↑ x