: WIB    --   
indikator  I  

Subsidi tetap BBM, kado akhir tahun dari Jokowi-JK

Subsidi tetap BBM, kado akhir tahun dari Jokowi-JK

JAKARTA. Menjelang akhir tahun 2014 ini, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf  Kalla bakal memberikan kado spesial bagi penduduk republik ini. Kado itu berupa kebijakan subsidi tetap bahan bakar minyak (BBM).

Kebijakan yang akan dikeluarkan sebelum malam pergantian tahun dan mulai berlaku awal 2015 itu mengharuskan masyarakat membeli BBM dengan mengikuti harga pasar. Namun di dalam harga jual BBM tersebut ada sebagian harga yang akan ditanggung oleh pemerintah.

Misalkan pemerintah memberi subsidi tetap Rp 1.000 per liter. Maka jika harga pasar BBM per liter Rp 8.000, masyarakat cukup membeli BBM dengan harga Rp 7.000. Dan ketika harga bila naik menjadi Rp 10 ribu, warga harus membeli dengan harga Rp 9.000. Begitupun ketika harga minyak dunia turun, maka harga jual juga akan turun.

Dengan kebijakan ini, harga BBM mirip dengan harga Pertamax, namun ada subsidi tetap yang ditanggung pemerintah. "Subsidi tetap ini diberlakukan Januari 2015 dan akan diumumkan akhir bulan ini," kata Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, pekan lalu kepada wartawan.

Namun Sofyan belum bisa memastikan berapa besaran subsidi tetap yang akan ditanggung pemerintah. Apakah Rp 1.000 atau 2.000 untuk setiap liternya. Kata Sofyan, saat ini pemerintah memiliki beberapa opsi, dan tengah dikonsultasikan kepada Presiden Joko Widodo.

Salah satu opsinya adalah harga BBM jenis Premium yang ber oktan 88 akan dilepaskan ke pasar dan hanya solar yang akan disubsidi tetap. Sebab, harga BBM Premium yang sebesar Rp 8.500 per liter saat ini sudah sama dengan harga pasar international.

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan kebijakan subsidi tetap ini harus segera direalisasikan dan jangan sampai molor. Sebab kata dia, disaat harga minyak dunia yang terus turun seperti saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mengeluarkan kebijakaan tersebut.

Bahkan BI memperkirakan pada awal tahun depan harga minyak masih akan turun. "Penurunan harga minyak ini sebuah kesempatan bagi kita untuk segera menerapkan subsidi tetap," ujar Juda akhir pekan.

Menurutnya, dengan menerapkan subsidi tetap pada bulan Januari, maka pada bulan Februari dan seterusnya bisa terjadi deflasi. Adanya deflasi ini setidaknya mampu mengimbangi berbagai rencana kenaikan tarif yang akan dilakukan pemerintah tahun depan.

Asal tahu saja, pemerintah merencanakan kenaikan beberapa tarif pada tahun 2015. Pertama, menaikkan tarif listrik untuk golongan rumah tangga dan industri. Kedua, tarif pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM). Ketiga, kenaikan tarif kereta ekonomi. Keempat, kenaikan harga gas elpiji ukuran 3 kilogram.

Dengan adanya berbagai rencana kenaikan tersebut dan dengan pengenaan subsidi tetap yang bisa memicu adanya deflasi dan target inflasi tahun depan 4% plus minus 1% masih bisa tercapai.

Kepala Ekonom BII Juniman sependapat dengan opsi hanya solar yang diberikan subsidi tetap. Sebab menurutnya yang menggunakan premium saat ini kebanyakan adalah masyarakat mampu, sedangkan solar digunakan masyarakat kecil.

Mengenai rencana pemerintah yang ingin menaikkan berbagai tarif, menurut Juniman, sebaiknya dilakukan pada bulan-bulan yang periode inflasinya rendah bahkan cenderung deflasi, seperti di bulan Februari dan Maret. Hal ini penting sebagai strategi untuk menjaga inflasi akhir tahun tetap terjaga.

Rupiah atau persentase

Kurtubi, pengamat perminyakan yang juga anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), mempertanyakan pola subsidi tetap seperti apa yang akan dilakukan pemerintah. Apakah subsidi tetapnya adalah tetap secara persentase ataukah subsidi tetap secara rupiah alias harga per liter.

Ia menyarankan agar pemerintah memberikan pola subsidi tetap secara persentase. Misalnya, 80%-90% dari harga minyak adalah harga pasar sedangkan sisanya adalah subsidi pemerintah.

"Sebaiknya persentase karena rakyat masih membutuhkan subsidi di bawah harga keekonomiannya," ujar Kurtubi ketika dihubungi KONTAN, Minggu (21/12).

Jika pemerintah menetapkan subsidi tetap berdasarkan harga, maka masyarakat akan menanggung beban yang porsinya lebih besar. Sebab kata dia, harga minyak ke depan tidak ada yang tahu apakah masih akan terus turun atau naik. Nah, jika harga minyak naik, dengan pola subsidi tetap masyarakat akan menanggung beban yang tinggi.

Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah masih harus memberikan subsidi di bawah harga keekonomiannya. Saat ini, harga ekonomi premium dengan harga minyak dunia yang turun adalah Rp 8.500 atau sama dengan harga jual yang ada di pasar.

"Pemerintah harus menurunkan harga BBM Rp 1.000 per liter dulu, lalu baru tetapkan subsidi tetap," ujarnya.

Untuk mengeluarkan kebijakan subsidi tetap ini, pemerintah tidak perlu mendapatkan persetujuan DPR, melainkan hanya perlu mengeluarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kartel bensin RON 88

Opsi penghapusan subsidi untuk BBM jenis Premium ini sejalan dengan rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas). Kajian yang dilakukan oleh tim yang diketuai oleh Faisal Basri tersebut menyarankan adanya perubahan penggunaan BBM dari bensin berkadar research octane number (RON) 88 menjadi bensin RON 92.

Penggantian itu, menurut Tim Reformasi, bertujuan untuk membasmi kartel dalam kegiatan impor BBM yang dilakukan anak usaha Pertamina, yakni Pertamina Trading Limited (Petral).

Faisal Basri menjelaskan, rekomendasi penggantian bensin RON 88 menjadi RON 92 itu demi transparansi impor BBM yang selama ini dilakukan Petral dan mempersempit upaya kartel.

Sebab saat ini Indonesia merupakan satu-satunya negara yang masih memakai bensin RON 88. Itu sebabnya, produsen BBM jenis itu pun terbatas. Dan karena tak banyak pesaingnya, produsen bensin RON 88 bisa menentukan harga sesuai dengan keinginan mereka.

Tim Reformasi Tata Kelola Migas menemukan, produsen mencampur bensin jenis RON 92 dengan nafta untuk mendapatkan bensin jenis RON 88.

Temuan Faisal, pemenang lelang RON 88 memang berbeda-beda. Tapi, pemilik berbagai perusahaan itu ternyata sama. Atas dasar itulah, Tim Reformasi menyarankan pemerintah menghapus bensin RON 88 menjadi bensin RON 92 agar kegiatan pengadaannya pun jadi lebih transparan.

Ia menargetkan, Indonesia tidak lagi memakai bensin jenis RON 88 bersulfur 0,35% dalam waktu lima bulan, setelah rekomendasi ini diterima pemerintah.

"Dalam waktu dua bulan, Pertamina juga diminta untuk meng-upgrade kilang domestik agar mampu memproduksi RON 92," ungkap dia dalam konfrensi pers, di kantor Kementerian ESDM, Minggu (21/12).

Cara peningkatan produksi bensin jenis RON 92 bisa dilakukan dengan menambah methyl tertiary butyl ether (MTBE) pada pertamax off untuk mengurangi kadar aromatik yang dihasilkan oleh kilang-kilang milik Pertamina.

"Butuh waktu. Kalau ingin cepat dilaksanakan penghapusan 88, maka impor 92 harus naik," ujar dia. Namun memang, kilang Indonesia yang bisa menghasilkan bensin RON 92 baru Balongan.

Untuk menentukan harga jual bensin RON 92, pemerintah disarankan memberikan subsidi yang bernilai tetap, seperti Rp 500 per liter. Formula perhitungan harga patokan subsidi sudah termasuk harga patokan BBM dan harga eceran. "Menteri ESDM Sudirman Said sudah menyetujui rekomendasi kami," ujar dia.

Direktur Retail dan Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang, bilang, pengubahan RON 88 menjadi 92 bisa dilakukan dalam dua bulan hingga tiga bulan mendatang, jika kilang TPPI diserahkan ke Pertamina.


Reporter Hendra Gunawan, Margareta Engge Kharismawati, Pratama Guitarra
Editor Hendra Gunawan

SUBSIDI BBM

Feedback   ↑ x