Reporter: Barratut Taqiyyah, Yudho Winarto | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Setelah bergulir selama hampir sebulan, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Bahkan, dalam keputusannya, majelis hakim konstitusi memutuskan perkara ini secara bulat alias tidak ada satu pun dissenting opinion (beda pendapat) di antara sembilan hakim konstitusi.
"Menyatakan menolak eksepsi termohon dan pihak terkait. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Hamdan Zoelva, Kamis (21/8) malam.
Dapat dikatakan, keputusan MK ini merupakan tonggak sejarah baru bagi Indonesia. Sebab, keputusan MK sekaligus menetapkan siapa pihak yang memenangkan sengketa pemilihan presiden (pilpres) 2014 ini, yaitu Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Pasca keputusan MK, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menyampaikan ucapan terima kasih kepada MK yang telah memutuskan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) secara profesional dan independen. "Saya dan Pak JK sangat menghargai dan mengapresiasi kerja dari MK dan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP)," kata Jokowi saat mengelar jumpa pers di Taman Suropati, Kamis (21/8).
Putusan MK yang sifatnya final dan mengikat ini menjadi dasar bagi pasangan ini untuk segera tancap gas menyiapkan pemerintahannya yang baru. "Segera merencanakan pemerintahan baru," jelas Jokowi.
Sementara itu, JK secara gamblang mengajak pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk bersatu dan tidak lagi memperpanjang sengketa pemilihan presiden (pilpres). Menurutnya, upaya apapun ke depan atas sengketa pilpres hanya akan sia-sia, tapi justru sebaliknya merugikan rakyat Indonesia. "Contoh gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), atau melalui panitia khusus (pansus) DPR. Itu kan kasus hukumnya sudah selesai, lalu apa lagi," paparnya.
Pertimbangan MK tolak gugatan Prabowo-Hatta
Majelis dalam pertimbangannya berpendapat kubu Prabowo-Hatta tidak mampu membuktikan seluruh dalilnya dalam petitum alias tuntutan dalam permohonan PHPU.
Setidaknya ada 11 tuntutan dalam gugatan Prabowo-Hatta ke MK. Petitum pertama, Prabowo-Hatta selaku pemohon meminta agar MK mengabulkan permohonan mereka seluruhnya. Kedua, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor satu ini meminta MK menyatakan bahwa berita acara tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara pilpres oleh KPU tertanggal 22 Juli 2014 jo surat keputusan KPU 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 batal dan sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Petitum ketiga, meminta MK menyatakan perolehan suara yang benar adalah Prabowo-Hatta sebesar 67.139.153 suara atau 50,25% dan Jokowi-JK 66.435.124 suara atau 49,74%.
Dalam hal pelanggaran pilpres secara terstruktur, sistematis dan massif sekaligus sebagai petitum keempat, Prabowo-Hatta meminta mahkamah menyatakan keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pilpres 2014 Tingkat Nasional batal dan tidak sah. Terutama, mereka menyoroti hasil di 5.802 TPS di Propinsi DKI Jakarta, Kota Surabaya, Sidoarjo, Malang, Kota Batu, Jember, Banyuwangi, 287 TPS di Kabupaten Nias Selatan, 2 TPS di Maluku Utara, 2 TPS di Bali, Jayawijaya, Nduga, Yahukimo, Puncak, Puncak Jaya, Tolikara, Yalimo, Pegunungan Bintang, Paniai, Intan Jaya, Dogiai, Deyai dan Jawa Tengah seluruhnya.
Petitum kelima agar mahkamah memerintahkan KPU melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS di Jawa Timu, dir sepanjang di Kabupaten Sidoarjo, Malang, Kota Batu, Jember, Banyuwangi, dan seluruhnya di Jatim.
Petitum keenam meminta agar mahkamah memerintahkan KPU melaksanakan PSU di Kabupaten Nias Selatan sepanjang di 287 TPS. Petitum ketujuh, agar mahkamah memerintahkan KPU melaksanakan PSU di Propinsi Maluku Utara sepanjang di 2 TPS di Desa Soasangaji Kabupaten Halmahera Timur.
Petitum kedelapan, meminta agar mahkamah memerintahkan KPU melaksanakan PSU di Propinsi DKI Jakarta sepanjang di 5.802 TPS. Petitum kesembilan, agar mahkamah memerintahkan KPU melaksanakan PSU di Propinsi Bali sepanjang di 2 TPS.
Petitum kesepuluh agar mahkamah memerintahkan PSU di 12 Kabupaten/Kota di Propinsi Papua. Yakni Kabupaten Jayawijaya, Nduga, Yakuhimo, Puncak, Puncak Jaya, Tolikara, Yalimo, Pegunungan Bintang, Paniai, Intan Jaya, Dogiyai dan Kabupaten Deyai.
Dan, petitum terakhir, tim Prabowo-Hatta meminta mahkamah agar memerintahkan KPU untuk melaksanakan PSU di Propinsi Papua Barat.
Prabowo hormati keputusan MK
Sebelum keputusan MK diketok semalam, muncul kekhawatiran di masyarakat. Beredar isu akan terjadi kerusuhan oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil keputusan MK.
Meski demikian, kecemasan tersebut tak terbukti. Meskipun siang kemarin (21/8) terjadi bentrokan antara massa pendukung Prabowo-Hatta dengan anggota Kepolisian, namun kondisi tersebut dinilai masih dalam batas terkendali.
Seperti diketahui, sempat terjadi insiden bentrokan sehubungan aksi unjuk rasa massa pendukung Prabowo-Hatta. Bentrokan terjadi dipicu upaya massa pendukung Prabowo-Hatta menerobos blokade pengamanan kepolisian di jalan Medan Merdeka Barat. Hingga saat ini majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) masih membacakan putusannya.
Bagaimana tanggapan Prabowo terhadap keputusan MK? Melalui akun resmi jejaring social Facebook miliknya, Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada para pendukungnya. Menurutnya, walau tidak mencerminkan keadilan substantif, keputusan MK harus dihormati.
“Malam ini saya ingin menyampaikan kepada sahabat sekalian, kepercayaan yang telah sahabat berikan kepada kami tidak akan pernah kami sia-siakan. Di parlemen dan di setiap kesempatan yang ada saya bersama saudara Hatta Rajasa dan seluruh mitra Koalisi Merah Putih berkomitmen untuk terus berjuang untuk mewujudkan Indonesia yang kita cita-citakan,” tulis Prabowo.
Sebelum posting di Facebook tersebut dirilis, kubu Prabowo-Hatta bersama koalisi merah putih memutuskan untuk terus berjuang melalui langkah hukum maupun politik.Koalisi merah putih memastikan bakal menjadi poros penyeimbang pemerintahan mendatang.
Juru bicara koalisi merah putih Tantowi Yahya menuturkan, putusan MK yang menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Prabowo-Hatta sama sekali tidak mencerminkan keadilan subtansi sebagaimana keadilan subtansi yang dijunjung oleh MK. Pasalnya, dalam dua pekan persidangan di MK, kubu Prabowo-Hatta sudah menghadirkan sejumlah saksi dan barang bukti dalam jumlah yang besar dari sumber otentik yang membuktikan adanya kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif. "Ternyata, MK tidak memeriksa dan menggali keterangan secara dalam," kata Tantowi dalam jumpa pers, Kamis (21/8).
Berpijak pada pertimbangan tersebut, Prabowo-Hatta bersama koalisi merah putih menegaskan akan terus berjuang. "Langkah hukum yang sudah kami lakukan akan terus kami kawal, begitu juga politik," paparnya.
Menunggu janji Jokowi JK
Setelah putusan ini, jalan Jokowi-JK sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden RI semakin mulus. Itu artinya, Jokowi menjadi Presiden RI ke tujuh.
Pasangan tersebut memastikan akan segera mempersiapkan diri untuk menjalankan tugas. Walau Jokowi-JK tidak mempunyai program 100 hari, mereka mengaku akan langsung tancap gas.
Salah satu Deputi Tim Transisi Akbar Faisal mengatakan bahwa Jokowi- JK akan langsung kerja mengatasi masalah yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup masyarakat banyak. "Misalnya membangun pasar dan lain sebagainya," kata Akbar di Rumah Transisi, Kamis (21/8).
Selain fokus menjalankan program tersebut, Akbar juga mengatakan bahwa Jokowi- JK juga akan fokus dalam mencari solusi keterbatasan ruang fiskal. Upaya ini dilakukan terkait subsidi yang pada tahun 2015 nanti masih cukup besar.
"Jebakan fiskal ini luar biasa maka kami sedang bangun komunikasi dengan pemerintahan yang ada saat ini agar bisa dicari solusi sehingga 2 bulan sepuluh hari setelah presiden dilantik kami sudah bisa kerja untuk rakyat," katanya.
Sedangkan untuk urusan kabinet, Jokowi menargetkan kabinet yang akan dibentuknya bisa selesai pada 15 September 2014. Sementara itu, terkait program yang akan dijalankan pemerintahan Jokowi-JK, Tim Transisi diberikan target menyelesaikannya pada 15 Oktober 2014.
Sekadar mengingatkan, berikut sejumlah program yang dipaparkan Jokowi-JK sebagai visi misinya: (sumber: Kompas.com)
1. Pendidikan
Di sektor pendidikan, Jokowi menekankan pada revolusi mental. Menurutnya, revolusi mental akan efektif bila diawali dari jenjang sekolah, terutama pendidikan dasar. Menurutnya, siswa SD seharusnya mendapatkan materi tentang pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, pendidikan etika sebesar 80%. Sementara itu, ilmu pengetahuan cukup 20% saja.
Menurut Jokowi, porsi materi ilmu pengetahuan diperbesar pada tingkat SMP. Meski porsi ilmu pengetahuan diperbesar, Jokowi mengatakan, materi pendidikan karakter, budi pekerti, dan etika harus lebih besar. Ia menggambarkannya dengan persentase 60-40% untuk pendidikan karakter.
Jokowi mengatakan, porsi besar untuk materi tentang ilmu pengetahuan baru diberikan di jenjang SMA. Besarnya, kata dia, mencapai 80%. Pada tahap SMA, porsi untuk pendidikan karakter, budi pekerti, dan akhlak cukup 20% saja.
Selain itu, ia juga ingin meningkatkan jumlah SMK. Menurutnya, negara-negara industri maju seperti Jepang, Korea, dan Jerman adalah negara-negara yang punya banyak SMK.
"Peningkatan jumlah SMK adalah salah satu yang penting. Karena keterampilan semua ada di sana. Karena di situ ada teknologi, di situ ada keterampilan, di situ ada skill yang dibangun," ucap Jokowi.
Ia yakin, jika semua hal di atas dilakukan, akan muncul generasi yang memiliki sikap mental dan budaya kerja yang baik, serta penuh daya saing, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas bagi bangsa dan negara.
2. Pertanian
Di sektor pertanian, Jokowi menilai, Indonesia kehilangan orientasi untuk membangun sektor ini. Indonesia, kata dia, tak pernah lagi memunculkan varietas-varietas unggul. Bahkan, menurut Jokowi, satu hektar lahan pertanian di Indonesia hanya dapat menghasilkan maksimal 4,5 ton, sementara di negara lain bisa mencapai 8-9 ton.
Selain itu, Jokowi juga menyoroti banyaknya lahan-lahan pertanian yang terkonversi menjadi perumahan, industri, dan pertambangan. Menurutnya, hal tersebut adalah kesalahan karena Indonesia saat ini membutuhkan banyak lahan untuk sawah dan ladang baru. Tak hanya itu, ujarnya, infrastruktur pendukung lahan pertanian seperti waduk dan bendungan juga harus diperbanyak.
Lebih lanjut, Jokowi juga menyoroti mahalnya ongkos produksi karena petani bergantung pada pupuk dan pestisida kimia.
"Harusnya petani disediakan pupuk dan pestisida gratis sehingga mereka tidak terbebani biaya," katanya.
Jokowi juga menyoroti keberadaan terminal agro. Menurutnya, terminal agro sudah seharusnya berada di setiap kabupaten. Ia menilai, menambah keberadaan terminal tersebut akan dapat meningkatkan produksi di sektor pertanian, seperti yang dilakukan Thailand.
3. Kelautan
Di bidang kelautan, Jokowi menyoroti kalah bersaingnya nelayan-nelayan lokal karena ketertinggalan dalam bidang teknogi dibanding nelayan-nelayan asing. Hal itu, menurutnya, menjadi salah satu penyebab melonjaknya harga ikan di pasaran.
Jika terpilih sebagai presiden, dia berjanji akan menyediakan kapal-kapal modern untuk para nelayan, yang disertai dengan pelatihan bagi para nelayan.
4. Energi
Di bidang energi, Jokowi menyoroti besarnya subsidi BBM dan subsidi listrik. Menurutnya, daripada terus-terusan memberikan subsidi BBM, lebih baik memaksimalkan gas dan batubara yang jauh lebih murah.
Jokowi mencurigai, selama ini ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari besarnya subsidi BBM dan listrik. Hal itu yang dinilaiya menjadi penyebab dilakukannya kebijakan yang sebenarnya lebih banyak merugikan kas APBN itu.
"Kenapa harus kita lakukan terus menerus? Karena ada yang mengambil keuntungan besar dari sana. Dan keuntungannya itu dibagi-bagi. Saya sudah tahu. Dulu waktu di Solo belum tahu. Tapi setelah di Jakarta jadi tahu semuanya," kata mantan Wali Kota Solo itu.
5. Infrastruktur
Di bidang infrastruktur, Jokowi menyoroti masih kurangnya pengembangan infrastruktur di laut, pengembangan bandara, maupun penambahan jalur kereta api. Untuk infrastruktur laut, ia menilai, jika dapat dimaksimalkan, maka ke depannya tidak ada lagi ketimpangan harga antara daerah yang satu dengan yang lain. Ia mengistilahkan konsep pembagunan infrastruktur laut yang akan ia lakukan dengan istilah "tol laut".
Menurutnya, tol laut adalah penyediaan kapal-kapal berukuran besar untuk pengangkutan antarpulau dalam waktu yang sesering mungkin.
"Jadi tol laut ini modalnya hanya kapal. Bukan bangun tol di atas laut. Jadi tol laut itu pengangkutan pakai kapal dari pelabuhan ke pelabuhan, tapi bolak-balik. Ini akan mempermudah manajemen distribusi logistik, sehingga harga-harganya akan lebih murah," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan bahwa tol laut adalah konsep distribusi jalur laut yang menghubungkan lima pelabuhan besar, yakni Pelabuhan Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Makassar, dan Sorong (Papua Barat).
"Jadi harus ada penyediaan kapal besar, dari Sumatera langsung ke Papua, Papua ke Sumatera. Kalau ada kapal besar, ongkos angkutnya akan menjadi kecil dan murah, karena ngangkutnya langsung banyak. Jadi tidak akan ada lagi harga semen di Jawa Rp 50 ribu, di Papua Rp 1 Juta," ujar Jokowi.
Sementara itu, untuk pengembangan bandara, Jokowi mengaku akan menerapkan konsep kerja sama dengan investor swasta. Menurutnya, ide tersebut muncul tak lepas dari permasalahan lambannya pengembangan Bandara Soekarno-Hatta, yang berpengaruh pada semakin karut-marutnya jadwal penerbangan.
Lebih lanjut, Jokowi juga menyoroti seputar infrastruktur jalur kereta. Menurutnya, sudah seharusnya dilakukan penambahan jalur kereta di Jawa, sembari membangun jalur kereta di kawasan-kawasan tambang di Sumatera dan Kalimantan.
6. Administrasi birokrasi
Jokowi menutup pemaparan visi dan misinya dengan program pembenahan di bidang administrasi dan birokrasi. Ia berjanji, bila terpilih, akan segera menerapkan sistem elektronik dan jalur online dalam hal pengadaan barang dan jasa di seluruh institusi pemerintah, termasuk dalam hal pengawasannya. Sistem tersebut adalah sistem yang saat ini diterapkannya di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta.
"Kita harus menerapkan e-budgeting, e-purchasing, e-catalogue, e-audit, pajak online, IMB online. Kita online-kan semua. Jadi tidak ada lagi 'ketema-ketemu', supaya 'amplop-amplopan' hilang," katanya.
Nah, sekarang MK sudah memutuskan bahwa Jokowi-JK terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2014-2019. Saatnya kita menagih janji-janji pasangan ini. Selamat bekerja Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
