: WIB    —   
indikator  I  
FOKUS /

Satgas Kemudahan Berusaha siap injak gas (2)

Satgas Kemudahan Berusaha siap injak gas (2)

Soal amdal lalu-lintas juga banyak dikeluhkan di daerah. Pasalnya, jika lokasi usahanya berada di jalan milik provinsi, pengusaha harus minta izin ke provinsi. Jika tempat usahanya berada di jalan negara, pelaku usaha harus meminta izin hingga ke Kementerian Perhubungan.

Tata-cara seperti ini merepotkan  lantaran pelaku usaha harus bolak-balik ke Jakarta atau ke ibukota provinsi. Padahal, mestinya izin-izin tersebut cukup diproses di daerah. “Lagipula yang terkena dampaknya, kan, di daerah bukan di pusat,” kata Seokendro.

Contoh lain soal surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP). Aturan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak mensyaratkan IMB dan izin gangguan untuk mengurus SIUP dan TDP.

Tapi di aturan lain yang mengatur soal IMB dan tata ruang, untuk melakukan kegiatan usaha harus sesuai dengan tata ruang dan memiliki IMB.

Di dalam pertemuan Forum PTSP Jawa Tengah, pemda kerap mengundang kalangan pengusaha untuk menjelaskan berbagai persoalan terkait perizinan. Saat mengundang pengembang perumahan misalnya, sempat terjadi selisih pandangan.

“Nanti pengembang akan menjual rumah, Menteri Perdagangan ngatur mereka harus punya SIUP perumahan. Pengusaha teriak lagi hanya butuh SIUP biasa,” ujar lelaki yang akrab disapa Kendro itu.

Dus, Kendro mengaku pemda kerap kali dibilang berbelit-belit dalam mengurus perizinan usaha. Padahal, selama ini mereka yang harus berhadapan dengan pengusaha. Mereka merangkum dan menjelaskan semua aturan pemerintah pusat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Perbaikan layanan

Di sisi pemda, perbaikan perizinan juga dilakukan. Di PTSP Kabupaten Semarang, dari 62 izin, sudah ada 48 izin yang dilimpahkan. Sementara 14 izin lainnya tidak dilimpahkan lantaran terlalu teknis. Misalnya izin laik sehat yang mensyaratkan uji laboratorium. Untuk uji kendaraan, juga tetap harus diurus di instansi teknis.

Untuk surat pengantar dari RT, RW, dan lurah tetap diwajibkan. Filosofinya, pelaku usaha mesti kulonuwun kepada pemangku wilayah setempat. Namun, surat ini digunakan pemangku untuk seluruh izin, mulai dari izin prinsip sampai ke TDP dan SIUP. Sehingga pelaku usaha tidak perlu lagi meminta surat pengantar berulang kali.

Selain itu, insentif juga diberikan kepada pengusaha di sektor pariwisata. Mereka bebas berusaha di mana saja, asal kegiatan usahanya sejalan dengan zonasi di tempat tersebut. Misalnya, pengusaha bisa mendapatkan izin usaha wisata di zonasi pertanian. Sepanjang usahanya tersebut masih terkait dengan pertanian.

Saat ini Pemkab Semarang juga tengah menggodok pencabutan perda izin gangguan. “Kedua, kami akan menurunkan tarif retribusi IMB untuk investor atau calon investor yang kegiatannya padat karya. Kami ajukan dari Rp 5.000 per m2 menjadi 2.700 per m2. Awal tahun depan mudah-mudahan bisa jalan aturannya,” ujar Soekendro.

Berbagai terobosan juga dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Semua pelayanan publik kini sudah dipindahkan ke Mal Pelayanan Publik di Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Saban hari, ujar Edy Junaedi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta, pihaknya melayani 1.000 pemohon. Semua perizinan dilayani di 318 service point. “Kami buat estimated time complies atau perkiraan waktu selesainya kapan,” kata Edy.

Selain itu, Pemprov DKI memiliki layanan layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB). Ini adalah layanan antar jemput izin yang sudah dilakukan sejak tahun lalu. AJIB melayani pembuatan izin dan non izin di tempat-tempat umum, seperti di gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit.

Pada Januari tahun depan, Pemprov DKI akan merilis aplikasi PTSP generasi ke 3. Aplikasi ini bisa diakses oleh gawai berbasis sistem operasi android dan iOS. Lewat terobosan ini, pemohon izin usaha cukup memasukan beberapa data seperti data diri, identitas perusahaan, dan lokasi usaha.

Oh ya, aplikasi PTSP generasi ketiga ini kata Edy diperuntukan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia mengklaim, pelaku UMKM bisa bisa menyelesaikan perizinan usaha dalam waktu kurang dari 10 menit. “Nantinya enggak perlu tatap muka lagi. Semua digital, izinnya pun nanti akan pakai e-signature,” pungkasnya.

Per tahun, PTSP DKI Jakarta mengeluarkan rata-rata empat juta izin. Khusus tahun ini hingga Oktober, sudah ada 3,5 juta izin yang dikeluarkan. Tahun depan, Pemprov tidak lagi menyasar kuantitas, melainkan kualitas, kecepatan, presisi, dan kepuasan masyarakat.

* Artikel ini sebelumnya sudah dimuat di Laporan Utama Tabloid KONTAN edisi 13 November -19 November  2019. Artikel selengkapnya berikut data dan infografis selengkapnya silakan klik link berikut: "Ranking Memang Naik, Kendala Tetap Pelik"


Reporter Arsy Ani Sucianingsih, Ragil Nugroho, Tedy Gumilar
Editor Mesti Sinaga

SATGAS KEMUDAHAN BERUSAHA

Feedback   ↑ x
Close [X]