: WIB    —   
indikator  I  
FOKUS /

Satgas Kemudahan Berusaha siap injak gas (2)

Satgas Kemudahan Berusaha siap injak gas (2)

Cuma, ia masih mengalami kendala perizinan yang memakan waktu lama. Misalnya, saat ia mengurus izin operasional pendirian lembaga kursus dan pelatihan (LKP) beberapa bulan silam. Berdasar aturan, harusnya izin sudah bisa dikeluarkan dalam 30 hari kerja. “Tapi kenyataannya malah tiga bulan,” ungkap Freddy.

Kesulitan mengurus perizinan usaha ini rupanya tidak hanya dialami di daerah. Hafizh Suradiharja malah mengaku menghadapi persoalan di Jakarta. Ceritanya, pemilik bisnis roti khas Singapura, John Fresh, itu hendak membuka outlet baru di daerah Tebet, Jakarta Selatan.

“Sudah delapan bulan, sampai sekarang surat keterangan domisili usahanya (SKDU) belum keluar,” kata Hafizh dengan nada geram.

Jakarta sudah menerapkan antrean online untuk mengurus izin usaha. Namun, tetap saja Hafizh harus datang ke kelurahan untuk mengecek apakah permohonannya sudah disetujui atau belum.

Belum lagi, data berupa surat perjanjian sewa tempat usaha yang sudah ia serahkan ke kelurahan sempat hilang. Dus, Hafizh terpaksa harus membuat surat yang baru dengan pemilik tempat.

Hafizh membandingkan dengan pengalamannya mengurus izin serupa di tempat lain. Seperti di Depok, Bekasi, dan di Tangerang. Di sana, dia cukup datang ke kelurahan membawa semua persyaratan yang dibutuhkan.

Sore di hari yang sama, izin sudah dikeluarkan. “Sekalian saja semuanya online. Jangan cuma antrenya saja yang online tapi mengurusnya harus tatap muka juga. Kalau setengah-setengah begini, lebih baik offline sekalian biar kami datang, hari itu juga izinnya kelar,” tandasnya.

Izin yang tidak kunjung keluar membuat Hafizh merugi. Pasalnya, kontrak sewa tempat usahanya tetap berjalan. Dus, daripada terus dirundung rugi, ia memutuskan untuk tetap membuka usaha. Sembari mengurus segala perizinan yang dibutuhkan.

Namun, cara ini pun tidak menyelesaikan seluruh masalahnya. Tanpa SKDU, Hafizh tidak bisa mengajukan pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di tempat usahanya. Dia juga kesulitan mengurus kewajiban perpajakannya.

Pemda kerepotan

Yang menarik, ternyata bukan cuma pelaku usaha yang kesulitan terkait perizinan usaha. Pun pemerintah daerah (pemda) juga mengalami hal serupa. Valeanto Soekendro mengaku, pihaknya seringkali menghadapi keluhan pengusaha bukan terkait aturan daerah.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Semarang, itu menyebut, keluhan paling banyak justru muncul terkait aturan dari pemerintah pusat. Entah itu karena prosedur birokrasi yang terlalu berbelit-belit, maupun soal aturan yang banyak tumpang-tindih.

Ambil contoh soal izin amdal. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang, seperti halnya daerah tingkat II yang lain, tidak bisa mengeluarkan semua izin amdal.

Kewenangan mereka hanya terbatas untuk lokasi usaha yang menggunakan lahan di bawah 10 hektare (ha). Jika luas tempat usahanya di atas 10 ha, pengusaha mesti mengurus izin ke provinsi.


Reporter Arsy Ani Sucianingsih, Ragil Nugroho, Tedy Gumilar
Editor Mesti Sinaga

SATGAS KEMUDAHAN BERUSAHA

Feedback   ↑ x
Close [X]