: WIB    —   
indikator  I  
FOKUS /

Satgas Kemudahan Berusaha siap injak gas (2)

Satgas Kemudahan Berusaha siap injak gas (2)

Sebelumnya: Satgas Kemudahan Berusaha siap injak gas (1)

Ranking Memang Naik, Kendala Tetap Pelik

Pemerintah boleh saja bangga dengan kenaikan peringkat kemudahan berusaha. Namun, tidak perlu sampai menepuk dada terlalu kencang. Sebab, peringkat Ease of Doing Business (EODB) yang disematkan Bank Dunia belum mencerminkan kondisi Indonesia yang sesungguhnya.

Bukan apa-apa, Bank Dunia hanya menggelar survei di dua kota di Indonesia; Jakarta dan Surabaya. Betul, keduanya memang berstatus sebagai kota terbesar di Indonesia.

Jakarta misalnya, menjadi pusat kegiatan bisnis dan investasi di negeri ini. Namun, kemudahan berusaha yang ditawarkan kedua kota itu belum tentu bisa didapatkan di tempat lain.

Soal jumlah kota yang disurvei pun jauh lebih sedikit ketimbang sebelumnya. Misalnya, untuk menyusun laporan Doing of Business in Indonesia 2012, lembaga keuangan multilateral itu mensurvei 20 kota di Indonesia. Mulai dari Banda Aceh, Medan, Makassar hingga ke Manado. Saat itu peringkat EODB Indonesia ada di posisi ke-129.

Pun dari berbagai indikator doing business, pengalamannya belum seragam di semua daerah. Eddy Ganefo menyebut, untuk indikator getting electricity, hampir di seluruh wilayah Indonesia memang sudah cukup baik.

Dus, kenaikan peringkat dari 61 menjadi 38, kata Ketua Dewan Pembina DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), itu memang pantas diapresiasi.

Oh ya, indikator getting electricity menggambarkan prosedur, waktu, dan biaya untuk mendapatkan sambungan listrik, keandalan pasokan listrik dan transparansi tarif. (Lihat infografis: Ease of Doing Business in Indonesia)

Namun, persoalan kerap muncul jika sudah menyangkut soal starting business. Eddy dan pengembang rumah subsidi di berbagai daerah mengaku kerap kali dipusingkan soal perizinan di daerah. Pengembang seringkali harus mengurus izin di tempat yang sama berulang kali.

Untuk mengurus izin mendirikan bangunan (IMB), misalnya, mereka harus mendapatkan rekomendasi dari ketua rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), lurah, hingga camat.

Nah, saat mengurus izin amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) mereka harus kembali meminta rekomendasi dari para pemangku wilayah tersebut.

Bukan cuma repot, setiap rekomendasi yang diberikan juga ada biayanya. “Ada yang minta biaya per satu rumah. Ada yang minta putus, gelondongan saja. Kalau satu rumah kena Rp 500.000 saja, ketahuan berapa kami harus keluar biaya. Banyak daerah yang masih seperti itu,” keluhnya.

Freddy Ginanjar, pelaku usaha di Garut, Jawa Barat mengaku, perizinan usaha di wilayahnya sudah mengalami perbaikan jika dibanding lima tahun yang lalu. Untuk urusan pungutan liar (pungli) sudah sangat jarang ditemukan.


Reporter Arsy Ani Sucianingsih, Ragil Nugroho, Tedy Gumilar
Editor Mesti Sinaga

SATGAS KEMUDAHAN BERUSAHA

Feedback   ↑ x
Close [X]