kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%
FOKUS /

Riuh politik, parlemen versus pemerintah baru


Jumat, 03 Oktober 2014 / 12:32 WIB
Riuh politik, parlemen versus pemerintah baru
ILUSTRASI. 6 Cara Mengatasi Rasa Kantuk Saat Mengemudi di Perjalanan Jauh Agar Mudik Aman. KONTAN/Baihaki/13/0/2010


Reporter: Yudho Winarto, Asep Munazat Zatnika, Agus Triyono | Editor: Edy Can

Pasca pemilihan presiden, suhu politik masih tetap memanas. Ini terlihat dalam pemilihan ketua DPR dan MPR antara Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat. Hasilnya, Koalisi Merah Putih yang merupakan gabungan partai-partai pendukung calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menguasai parlemen.

Paket yang diusung koalisi yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan berhasil memenangkan kursi pimpinan DPR. Sebab suara gabungan partai di bawah koalisi tersebut memang lebih besar ketimbang Koalisi Indonesia Hebat.

Koalisi Merah Putih

Koalisi Indonesia Hebat

Di luar koalisi

Partai Golkar    91 kursi

Partai Gerindra 73 kursi

Partai PAN        48 kursi

Partai PKS        40 kursi

Partai PPP        39 kursi

PDIP                  109 kursi

Partai Nasdem 39 kursi

Partai Hanura     16 kursi

PKB                    47 kursi

Partai Demokrat 61 kursi

Total 291 kursi

Total 208 kursi

Total 61 kursi

Sebelumnya “pertarungan” kedua koalisi ini juga terlihat dalam pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah dan revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, DAN DPD (MD3). Koalisi partai pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla akhirnya kalah.

Kegaduhan politik sekarang ini memunculkan kekhawatiran soal kefektifan pemerintah di masa mendatang karena ada dua kekuatan yang saling berseberangan.  “Pengesahan tata tertib DPR, UU MD3, dan UU Pilkada sangat tidak baik di mata pelaku pasar. Mereka tahu pemerintah tidak punya gerak tanpa sokongan parlemen, " kata Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung.

Pelaku pasar juga merespon negatif atas dinamika politik dalam negeri tersebut.  Ketika para politisi Senaya berdebat alot soal RUU Pilkada Jumat (26/9) misalnya, rupiah melemah 60 poin menjadi 12.007 per dolar AS dari posisi sebelumnya 11.947. "Market memandang ini sebagai gambaran pemerintahan baru tidak akan mudah dalam menjalankan pemerintahan," kata Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti.

Indek bursa juga melemah. Sebagian analis percaya situasi politik dalam negeri sebagai penyebab pelemahan indeks. Investor asing pun mulai melakukan aksi jual saham. Terhitung sejak 23 September hingga 2 Oktober lalu, investor asing telah melepas saham senilai Rp 6,33 triliun. Aksi jual investor asing ini yang terbesar sejak 15 Agustus lalu.

Kubu Indonesia Hebat sadar dinamika politik saat ini sangat tidak menguntungkan karena bisa mengancam ruang gerak pemerintahan ke depannya. Tetapi, politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno yakin dinamika politik akan berubah dalam tiga bulan mendatang seiring pergantian pimpinan partai politik. "Yang terjadi saat ini perebutan kekuasaan saja tanpa dilandasi visi ke depan yang lebih maju, tapi hanya didasarkan pada halusinasi," jelasnya.

Karena itu, Hendrawan yakin pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak akan terganggu. "Jokowi akan membuktikan harapan besar yang telah diberikan kepadanya justru ini akan menjadi pembuktiannya," paparnya.

Pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya meminta Jokowi-JK tetap fokus dan konsisten pada isu-isu program pemerintah yang pro rakyat. Dia beralasan, pemerintahan Jokowi-JK akan mendapat dukungan ekstra parlemen jika fokus pada isu program tersebut.  "Psikologi politik akan berubah. partai akan berlomba-lomba mendekati kekuasaan terlebih pasca 20 Oktober mendatang," jelasnya.

Presiden terpilih Jokowi  cukup santai menyikapi dinamika politik yang berkembang saat ini. Dia yakin kondisi saat ini tidak akan menghambat program prioritasnya. "Jadi jangan ada yang ragu," tegasnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuturkan dinamika politik saat ini tidak lain bagian dari sistem check and balance antara pemerintah dengan DPR. “Komposisi sekarang bagus,” tegas politis Partai Keadilan Sejahtera ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×