: WIB    —   
indikator  I  

Properti masih loyo, pajak progresif ditunda

Properti masih loyo, pajak progresif ditunda

Skema pengenaan pajak progresif secara bertahap dilakukan untuk mengantisipasi anjloknya investasi di bidang properti. "Kalau nominalnya langsung besar, kebanyakan pelaku bisnis properti tidak siap dan berpotensi melemahkan bisnisnya," imbuh Agus.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, kebijakan pajak ini masih perlu pembahasan lebih lanjut. Ia menilai, kebijakan pajak pertanahan dan properti ini salah, apabila nantinya pajak dibebankan kepada konsumen. Sebab, hal tersebut kontraproduktif dengan kebijakan pelonggaran kredit untuk mendorong pertumbuhan.

“Jangan dihantam di sisi demand. Perlu lebih holistik. Disesuaikan dan diselaraskan dengan kebijakan lain,” katanya, Jumat (7/4).

Prastowo berpendapat, jika pemerintah ingin menghindari adanya spekulan, opsi yang dapat dipertimbangkan adalan pemberian batasan. Misalnya, yang menjual sebelum lima tahun dikenai pajak lebih tinggi. “Jadi yang didorong developer-nya, bukan konsumen dipenalti,” paparnya.

Ia melanjutkan, untuk kebijakan meminimalisir spekulan, pemerintah bisa mempertimbangkan opsi mengenakan hoarding land tax kepada investor atau pengembang. Dalam skema hoarding land tax, ada jangka waktu selama dua tahun untuk menjual apartemen atau dikenai pajak. 

“Singapura sudah berhasil hoarding land tax, sasaran ke developer bukan konsumen atau individu. Itu hampir sama dengan ide pajak tanah atas underutilized land,” ucap Prastowo.

Tentu, publik menunggu kejelasan penerapan dan mekanisme pajak progresif ini. Diharapkan, kebijakan pajak ini nantinya bisa membantu pemerintah untuk mewujudkan program ekonomi berkeadilan. Namun, di sisi lain, tidak melemahkan industri properti di Tanah Air.  


Reporter Adinda Ade Mustami, Dupla Kartini, Elisabeth Adventa, Ghina Ghaliya Quddus, Hasyim Ashari
Editor Dupla Kartini

PAJAK PROGRESIF TANAH

Feedback   ↑ x
Close [X]