: WIB    —   
indikator  I  

Properti masih loyo, pajak progresif ditunda

Properti masih loyo, pajak progresif ditunda

Timing tidak tepat

Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani menyebut, pihaknya sempat memberi masukan kepada pemerintah terkait wacana penerapan pajak progresif, terutama  atas apartemen belum terjual dan tidak ditempati. "Kami  memberi masukan bahwa properti masih tahap recovery, kami memohon penundaan. Kami juga meminta pemerintah untuk memberikan stimulus pada saat seperti ini," tuturnya.

Itu sebabnya, ia merespons positif penundaan penerapan pajak progresif untuk apartemen. Menurutnya, keputusan itu akan sangat berdampak pada pertumbuhan bisnis properti di Indonesia. 

Hingga kuartal I 2017, industri properti masih dalam tekanan. Ini tercermin pada kinerja sejumlah perusahaan properti. Tak sedikit yang mencatatkan laba lebih kecil dibandingkan tahun lalu. Tengok, PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) yang membukukan laba bersih Rp 142,66 miliar pada triwulan I 2017. Pencapaian itu lebih rendah 54,17% dibanding periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp 311,28 miliar.

Senada, keuntungan PT Pakuwon Tbk (PWON) selama tiga bulan pertama di tahun ini tergerus 35,91% year on year (yoy) menjadi Rp 348 miliar. Bahkan, PT Intiland Development Tbk (DILD) mencatatkan penurunan laba signifikan sebesar 80,5% yoy menjadi Rp 19,7 miliar.

Pelambatan ini meneruskan tren buruk di industri properti yang terjadi sejak 2015. Kondisi ini juga sejalan dengan catatan Bank Indonesia. BI mencatat penyaluran kredit pada apartemen tipe menengah dan besar pada kuartal IV terkontraksi masing-masing sebesar -0,5% (yoy) dan -3,33% (yoy).

Tak ayal, harga jual ikut terimbas. Secara tahunan, survei BI menyebut, kenaikan harga properti residensial melambat. Pertumbuhan harga properti residensial hanya 2,38% (yoy), melambat dibandingkan kuartal I 2016 yang naik 2,75% (yoy).

Analis Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada berpendapat, kebijakan pajak tinggi atas properti menganggur terbilang dilematis. Sejatinya, pengembang harus mengamankan lahan demi kelangsungan kinerja. Di sisi lain, proyek properti tak bisa langsung jadi begitu ada permintaan. Oleh karena itu, banyak lahan menganggur. "Developer tidak jor-joran membangun sehingga banyak lahan nganggur," paparnya.

Menurut Reza, seharusnya pemerintah membantu meningkatkan permintaan properti terlebih dulu, baru mengutip pajak tinggi. Sebab, jika permintaan properti tinggi, maka harga jual ikut naik. “Jika terkena pajak tinggi, hal itu masih wajar. Namun, jika pajak tinggi saat permintaan properti melemah, itu akan menekan emiten properti,” ungkapnya.


Reporter Adinda Ade Mustami, Dupla Kartini, Elisabeth Adventa, Ghina Ghaliya Quddus, Hasyim Ashari
Editor Dupla Kartini

PAJAK PROGRESIF TANAH

Feedback   ↑ x
Close [X]