: WIB    --   
indikator  I  

Properti masih loyo, pajak progresif ditunda

Properti masih loyo, pajak progresif ditunda

Kedua, pajak aset menganggur atau unutilized asset tax. Semula, Kementerian ATR mengusulkan, pajak progresif dikenakan pada lahan yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukan, vacant apartemen yang tidak disewakan/dihuni, serta apartemen yang tidak laku terjual.

Ketiga, pengenaan capital gain tax, yakni pajak selisih harga beli dengan harga jual. Ini artinya, capital gain yang didapat dalam penjualan properti akan kena pajak.

Ketidakpastian bagi industri

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menduga, pemerintah dengan sengaja menunda kebijakan ini karena ketidaksiapan dan banyaknya investasi properti di kalangan pejabat pemerintah. 

Agus menyebut, wacana kebijakan pajak progresif bagi apartemen kosong dan lahan terlantar bisa batal jika ditunda terlalu lama. "Bulan lalu sudah ditunda, sekarang juga ditunda lagi, lama-lama batal. Karena tidak jelas batasan waktu penundaannya," katanya, Rabu (3/5).

Bagi pengembang, penundaan ini menimbulkan ketidakpastian. Sekretaris Perusahaan PT Intiland Development Tbk, Theresia Rustandi mengatakan, kebijakan seperti ini seharusnya dikaji lebih matang dan mendalam. "Jangan menimbulkan ketidakpastian dengan mengeluarkan rencana yang belum matang ke media. Sebaiknya, pemerintah berdiskusi dulu dengan para pelaku usaha. Kalau sudah matang dan pasti, baru diumumkan ke media," katanya, Rabu (3/5).

Pasalnya, wacana kebijakan yang belum matang tersebut mempengaruhi iklim investasi bidang properti. "Pemaparan wacana belum matang seperti ini ikut mengguncang bisnis kami dan bisa melemahkan saham emiten properti," imbuh Theresia.

Jika pemerintah berdiskusi dengan pelaku usaha, Theresia memastikan pihaknya akan ikut memfasilitasi apabila rencana tersebut bisa dijelaskan secara spesifik. Dengan demikian, kebijakan atau aturan yang dibuat tidak merugikan para pelaku usaha.

Menurut Theresia, wacana aturan pajak progresif untuk apartemen kosong juga belum jelas landasannya. Karena tidak ada apartemen yang dengan sengaja dibiarkan kosong oleh pengembangnya. Ia menilai, aturan tersebut dapat melemahkan pertumbuhan bisnis properti.

"Kebanyakan, orang membeli apartemen untuk tujuan investasi. Bisa saja tidak dihuni karena disiapkan untuk anaknya atau hanya dihuni saat akhir pekan. Tujuan investasi orang tidak bisa disamakan," kata Theresia.

Oleh karena itu, ia menilai, jika pajak progresif ini berlaku, ditaksir akan banyak orang enggan berinvestasi di apartemen. Kondisi semacam ini dikhawatirkan menghambat perkembangan bisnis properti.


Reporter Adinda Ade Mustami, Dupla Kartini, Elisabeth Adventa, Ghina Ghaliya Quddus, Hasyim Ashari
Editor Dupla Kartini

PAJAK PROGRESIF TANAH

Feedback   ↑ x