: WIB    --   
indikator  I  

Properti masih loyo, pajak progresif ditunda

Properti masih loyo, pajak progresif ditunda

JAKARTA. Pengusaha properti dan pemilik lahan menganggur (idle) bisa sedikit lega. Setidaknya dalam waktu dekat, mereka tidak akan terbebani tambahan pajak. Pasalnya, pemerintah memutuskan menunda penerapan pajak progresif atas properti dan tanah menganggur.

Alasan pemerintah, industri properti belum siap. Kondisi perekonomian yang belum pulih masih menekan kinerja perusahaan properti hingga awal tahun ini. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan, kajian pajak progresif atas tanah menganggur dan terlantar sejatinya tak menemui kendala. Hanya, pemerintah harus mempertimbangkan rencana kebijakan ini dengan kondisi ekonomi dan industri properti. "Jadi ini masalah timing saja," kata Sofyan di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (2/5).

Penundaan juga berlaku atas rencana pajak progresif di sektor properti, yakni terhadap apartemen yang tidak disewakan atau dihuni, serta apartemen yang tidak laku dijual. 
Sofyan menyebut, pengenaan pajak progresif untuk apartemen yang tidak disewakan/belum laku, belum menjadi fokus pemerintah. "Untuk penerapannya kami tunda," ucapnya.

Menurutnya, penundaan wacana pengenaan pajak di sektor properti karena perekonomian Indonesia masih stagnan. Kondisi tersebut berimbas pada penjualan properti yang lambat.

Nah, kata Sofyan, jika ekonomi sudah membaik dan pasar properti kembali menggeliat, pengenaan pajak apartemen tak terjual akan dilaksanakan. "Kebijakan ekonomi ini akan dirilis jika terjadi over heating ekonomi, jika nanti terjadi kenaikan harga apartemen luar biasa, kebijakan pajak itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi kebijakan itu tergantung situasi," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution sudah memberikan sinyal penundaan kebijakan ini. Darmin menyebut, penerapan kebijakan pajak progresif belum menjadi kebijakan prioritas. Darmin bilang, pajak progresif tanah dan properti tidak akan berlaku dalam waktu dekat. Sebab, jangka pendek, pemerintah akan lebih dulu merealisasikan program reforma agraria. "Tidak dibilang batal. Tapi belum menjadi prioritas," ujarnya, Senin (10/4).

Seperti diketahui, demi mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, meningkatkan produktivitas tanah serta mengurangi spekulasi pembelian lahan, Kementerian ATR/BPN telah mengusulkan tiga pajak di sektor pertanahan dalam program ekonomi berkeadilan. Pertama, pengenaan pajak progresif kepemilikan lahan ke-2 dan seterusnya atau setiap tambahan lahan hingga batas tertentu. 


Reporter Adinda Ade Mustami, Dupla Kartini, Elisabeth Adventa, Ghina Ghaliya Quddus, Hasyim Ashari
Editor Dupla Kartini

PAJAK PROGRESIF TANAH

Feedback   ↑ x
Close [X]