: WIB    --   
indikator  I  

Presiden Jokowi: Pengusaha tak usah bicara politik

Presiden Jokowi: Pengusaha tak usah bicara politik

KONTAN: Sepertinya banyak swasta yang kurang tertarik masuk ke infrastruktur?
JOKOWI:
Itu yang perlu dipertanyakan.

KONTAN: Jika Anda bertemu dengan pengusaha, dari sektor mana pun, apa keluhan yang paling sering Anda dengar?
JOKOWI:
Masih mengenai regulasi yang rumit, izin juga. Duit mereka bilang ada. Tetapi izin belum keluar. Dulu anak BUMN sepuluh, sekarang jadi 100, itu berarti ada keistimewaan. Wong, dulu sepuluh sekarang juga tetap sepuluh. Mana coba tunjukkan?

KONTAN: Yang Anda bayangkan di akhir periode pemerintahan Anda, seperti apa pencapaian ekonominya?
JOKOWI:
Saya belum membayangkan. Tetapi ini akan kelihatan angka-angkanya kalau infrastruktur sudah selesai. Akan mulai kelihatan kecepatan pengiriman barang dan jasa, mobilitas orang juga mulai kelihatan.

Setelah kecepatan, investor akan melihat kesediaan infrastruktur ada, mereka baru akan berpikir, saya akan masuk ke sini, saya akan masuk ke situ. Ini kan dasar sekali.

Kalau kita hanya berpikir benar memang ada yang sakit, ada yang pahit, saya tahu. Tetapi itu memang harus. Kalau saya hanya bertumpu pada konsolidasi ekonomi, stabilisasi ekonomi, intinya tidak dikejar malah. Kalau saya berani ambil risiko.

KONTAN: Tetapi upaya perbaikan ekonomi ini akan berbarengan dengan situasi politik menjelang pemilu. Dan bagaimana kalau itu mengganggu agenda ekonomi?
JOKOWI:
Kembali lagi, kami akan dorong pembangunan infrastruktur oleh swasta, di BUMN dengan pola yang berbeda. Saya sampaikan selalu tolong gunakan skema KPBU, BUMN juga saya sampaikan, lakukan sekuritisasi.

Kemudian buat pola baru, misalnya untuk bandara, buat limited concession scheme dengan waktu tertentu dan terbatas. Negara lain sudah menggunakan skema itu.

Kalau kita hanya kembali ke rutinitas, APBN, anggaran yang dimiliki BUMN, ini swasta yang harus didorong untuk masuk dan berpartner. Cara seperti itu akan mempercepat.

Kemudian terobosan seperti mengenai sekuritisasi, limited concession scheme. Lalu, pembiayaan investasi non pemerintah, ini juga terus kami dorong. Orang bacanya dari APBN.

Tetapi saya tidak ingin hanya tergantung dari situ saja, karena lebih besar yang di luar. Bagaimana caranya agar dana itu bisa keluar? Anggaran kita yang idle di dalam negeri juga banyak.

Hanya skema yang mempermudah penggunaan anggaran itu untuk investasi di infrastruktur belum ada. Kita sudah lama bergerak sesuai rutinitas kita dan selalu dilihat orang. Tetapi saya tidak mau lihat APBN.    

 

JOKO WIDODO, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Riwayat pendidikan:
- S1 Kehutanan Universitas Gadjah Mada

Riwayat pekerjaan:
- Presiden Republik Indonesia
- Gubernur DKI Jakarta
- Walikota Surakarta Periode 2010-2015
- Walikota Surakarta Periode 2005-2010
- Ketua Asosiasi Mebel Indonesia Surakarta
- Ketua Kamar Dagang dan Industri Surakarta
- Eksportir mebel       

 

* Artikel ini sebelumnya sudah dimuat di Tabloid KONTAN edisi 4 September 2017. Selengkapnya silakan klik link berikut: "Pengusaha Tidak Usah Bicara Urusan Politik"


Reporter Tim KONTAN
Editor Mesti Sinaga

JOKOWI

Feedback   ↑ x
Close [X]