Reporter: Agus Triyono | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pencapaian Program reforma Agraria sampai dengan tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo masih belum sesuai harapan. Data Kementerian Koordinator Perekonomian menunjukkan tiga skema pemerintah untuk melaksanakan program tersebut masih berjalan lambat.
Untuk skema program nasional agraria misalnya, dari target 3,9 juta hektare yang dimiliki pemerintah sampai 2019 mendatang, saat ini baru tercapai 323.733 hektare atau 8,3% dari target. Untuk redistribusi tanah dengan skema pelepasan kawasan hutan.
Dari target 4,1 juta hektare, sampai saat ini baru terlaksana750.123 hektare atau 18,2% dari target. Pun begitu untuk program redistribusi tanah dengan skema hak guna usaha atas tanah terlantar dan tanah terlantar.
Dari target 0,4 juta hektare yang diprogramkan, sampai saat ini baru terlaksana 46,49% dari target atau 185.985 hektare. Sementara itu, untuk pemberian akses pengusahaan hutan pada periode tertentu, atau perhutanan sosial.
Dari target 12,7 juta hektare yang sudah terlaksana sampai saat ini baru 1.053.477 hektare atau13,8% dari target.
Darmin Nasution, Menko Perekonomian mengatakan, pelaksanaan program tersebut memang menghadapi kendala. ". Ini adalah kebijakan yang sangat fundamental tapi memang tidak mudah mewujudkan dalam jangka pendek, ada masalahnya," katanya di Jakarta, Selasa (17/10).
Untuk program perhutanan sosial, masalah terjadi akibat status lahan kawasan hutan yang akan diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat. Darmin bilang, sebenarnya ada 150 titik lahan kawasan hutan yang sudah diidentifikasi pemerintah.
Tapi dari 150 titik tersebut, baru 50 yang sudah dinyatakan beres administrasinya. "Hanya 50 saja yang sudah clean and clear, dan itu akan mulai diresmikan presiden mulai November nanti," katanya.
Darmin mengatakan, pemerintah terus berupaya agar program tersebut bisa berjalan cepat. Maklum saja, pemerintah sadar, akses masyarakat, khususnya terbawah terhadap lahan merupakan pilar penting yang harus dilaksanakan agar kemiskinan bisa diatasi.
Pemerintah Presiden Jokowi berkeinginan meningkatkan akses masyarakat dalam mendapatkan tanah. Untuk akses tanah yang diberikan dalam bentuk Program Perhutanan Sosial, pemerintah telah menyiapkan 12 juta ha lahan untuk didistribusi ke masyarakat.
Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, lahan tersebut berada di antaranya; Purwakarta seluas 1.836 hektare dan Pemalang seluas 699 hektare. Selain di wilayah tersebut, Siti mengatakan, program juga akan dilaksanakan di Probolinggo, Jember, Tulung Agung, Madiun, Kediri, Tuban, Blitar, Bojonegoro, Brebes, Pekalongan, Tegal, Pati, Indramayu, Garut, Karawang, Bekasi, Karo, Aceh Timur, Sumatera Selatan dan Riau.
"Secara luas, di Jawa luasnya sampai Desember ini 43.840 hektare, dan di Bangka Belitung ada 86.000 hektare," katanya.
Darmin mengatakan, agar Program Perhutanan Sosial yang dijalankan pemerintah nantinya bisa memberi manfaat maksimal ke masyarakat pihaknya akan mengatur; perhutanan sosial yang dilakukan masyarakat nantinya harus dilakukan secara berkelompok atau kluster.
Dengan pengelompokan tersebut Darmin bilang, masyarakat bisa mendapat banyak keuntungan. Pemerintah bisa memberikan bantuan bibit bagus kepada mereka. Kedua, mempermudah penyaluran KUR untuk membantu permodalan mereka dalam melaksanakan Program Perhutanan Sosial.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
