kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pegiat lingkungan dorong keadilan ekologi


Senin, 11 Desember 2017 / 21:01 WIB
Pegiat lingkungan dorong keadilan ekologi


Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Dadan M. Ramdan

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Walhi bersama rakyat pengelola sumber daya alam, organisasi masyarakat sipil, dan unsur lainnya akan mendorong politik lingkungan menjadi platform dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 untuk mempercepat terwujudnya keadilan ekologi. Platform lingkungan harus menjadi arus utama dalam berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia.

Walhi sebagai organisasi lingkungan hidup terbesar dan tertua di Indonesia menggelar acara Temu Rakya Pengelola Sumber Daya Alam dan Konferensi Lingkungan Hidup 2017 pada 11–13 Desember 2017 di Jakarta. Dari kedua kegiatan tersebut diharapkan lahir platform politik lingkungan yang akan dideklarasikan bersama-sama.

Pada acara pembukaan, Senin (11/12), hadir antara lain Brahmantya Satyamurti Poerwadi, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan; Sabrina, Staf Ahli Menteri KLHK bidang Pangan; Ratna Dewi Andriati, Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati mengatakan perjuangan kelompok-kelompok warga selama berpuluh tahun saat ini menemukan momentumnya, dimana negara mulai mendengarkan apa yang selama ini dituntut komunitas yaitu akses atas penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan kekayaan alam, tanah, hutan laut untuk kesejahteraan.

“Oleh karenanya menjadi hal yang penting bagi kita semua untuk menjaga terus keberadaan momentum politik tersebut, dan memastikan negara tetap setia memenuhi komitmennya atas wilayah kelola rakyat, bukan hanya untuk periode hari ini, namun juga untuk periode-periode pemerintahan ke depan,” kata Nur Hidayati dalam keterangan resminya.   

Momentum politik tersebut berupa konsep memperluas Wilayah Kelola Rakyat melalui program Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria. Konsep ini jika dilakukan secara benar akan mampu menjawab berbagai program struktural mulai dari dari ketimpangan, konflik agraria, bencana ekologis, dan bahkan bagian dari penanganan perubahan iklim. Karena itu momentum Pemilu dua tahun ke depan harus menghasilkan pemimpin yang mendorong mempercepat proses redistibusi lahan 12,7 juta ha dalam skema Perhutanan Sosial dan 9 juta ha dalam bentuk tanah objek reforma agraria (TORA).

Ratna Dewi Andriati, Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengatakan, fakta yang tidak terbantah bahwa ketimpangan struktur penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam/agraria merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya kemiskinan di desa.

Salah satu fakta lemahnya penguasaan SDA adalah 55,33% petani di desa hanya menguasai lahan kurang dari 0,25 ha. Dalam sambutannya, ia  berharap Walhi dapat membantu untuk bisa secara bersama-sama menjawab tantangan. Keberadaan Walhi bukan saja sebagai kontrol kebijakan tetapi telah memberikan banyak inspirasi bagi pemerintah dalam proses pengakuan dan perlindungan terhadap sumber kehidupan rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan menambahkan, KKP sebagai regulator memastikan bahwa semua kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan harus pro  keberlanjutan dan memberi manfaat pada masyarakat luas. Jika masyarakat luas mendapat manfaat untuk meningkatkan kesejahteraannya, maka tentu memberi dampak positip juga kepada keberlanjutan sumber daya alam.
 
Acara Temu Rakya Pengelola Sumber Daya Alam dan Konferensi Lingkungan Hidup 2017 dihadiri komunitas rakyat pejuang lingkungan hidup, aktifis gerakan lingkungan hidup, dan organisasi masyarakat sipil yang selama ini berjibaku untuk memperjuangkan keadilan sosial dan ekologis di 34 provinsi. Acara mulai dari diskusi, workshop, coaching clinic terhadap usulan-usulan perhutanan sosial dan reforma agraria, pameran berbagai produk dari komunitas, hingga panggung demokrasi dengan berbagai bentuk kesenian.  

Pada akhir acara tersebut akan lahir platform politik yang memuat agenda politik rakyat dengan berbasiskan pada nilai-nilai universal hak asasi manusia dan prinsip demokrasi dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial dan ekologis di Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mastering Financial Analysis Training for First-Time Sales Supervisor/Manager 1-day Program

[X]
×