| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.473
  • SUN97,14 0,42%
  • EMAS600.960 -0,17%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

Pastikan tidak membeli kucing dalam karung di Pilkada 2018

Selasa, 26 Juni 2018 / 11:02 WIB

Pastikan tidak membeli kucing dalam karung di Pilkada 2018
ILUSTRASI. Kotak suara logistik Pilkada
Berita Terkait

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pada Rabu (27/6) besok menjadi hari penting jalannya pesta demokrasi tanah air. Untuk kali ketiganya, pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak digelar setelah dua Pilkada serentak sebelumnya pada 2015 dan 2017.

Sebanyak 171 daerah akan menggelar pemilihan dengan rincian 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Adapun, pasangan yang akan bertarung mencapai 520 pasangan.

Sebanyak 55 pasangan pada Pilkada provinsi, 344 pasangan pada pilkada bupati, dan 121 pasangan pada Pilkada wali kota. Sementara, total pemilih mencapai 152.058.452.

Dengan total anggaran yang pelaksanaan Pilkada 2018 mencapai Rp 12.294.977.045.327. Dengan rincian anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp 11,9 triliun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp 2,9 triliun, dan pengaman TNI-Polri Rp 339,6 miliar.

Panasnya persaingan pun Pilkada sudah terasa jauh-jauh hari. Maklum saja, Pilkada tahun ini bisa mempengaruhi peta pemilihan umum presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Koalisi antar partai dalam Pilgub Serentak 27 Juni 2018

A post shared by Kontan News (@kontannews) on

Sejumlah partai politik bersiap hitung-hitungan, apakah berani mengusung calon presiden (capres) sendiri atau memilih bergabung membangung koalisi?

Isu netralitas

Tak heran jika kebijakan pemerintah pusat yang bersinggungan dengan Pilkada selalu menjadi sorotan parpol. Tengok saja menyangkut penunjukan Jenderal Polisi menjadi Plt Gubernur.

Asal tahu saja, Senin (18/6) Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Ahmad Heryawan. 

Isu netralitas aparat akhirnya kian mencuat. Terlebih, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terang-terangan mengungkapkan ketidaknetralan aparatur negara, yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri, dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.

"Yang saya sampaikan bukan isapan jempol apalagi mendramatisir. Ini yang saya sampaikan cerita tentang oknum. Ini nyata kejadiannya, bukan hoaks," ucap SBY, saat konferensi pers kampanye akbar pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6).

SBY menyebutkan, selama dua periode memimpin negara ini, dirinya sangat mengenal soal ketiga lembaga yang dimaksud. Dia mensinyalir adanya oknum aparat TNI, Polri, dan BIN, yang ikut berpolitik dan ingin menggagalkan calon-calon yang diusung oleh Demokrat.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan (DPR) Fadli Zon yang menilai pengangkatan Jenderal Polisi selaku Plt Gubernur berpotensi memunculkan kembali dwifungsi TNI-Polri.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyatakan bahwa partainya akan menginisiasi Pansus Hak Angket Pati Polri sebagai Penjabat Gubernur. "Jangan kini pemerintah mengulang kesalahan dengan dwifungsi Polri," kata Fadli Zon.


Reporter: Kiki Safitri, Sinar Putri S.Utami, Yudho Winarto
Editor: Yudho Winarto

PILKADA

TERBARU
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0011 || diagnostic_api_kanan = 0.0409 || diagnostic_web = 0.2451

×