: WIB    —   
indikator  I  

Paradise Papers: Menguak hutan gundul di Indonesia

Paradise Papers: Menguak hutan gundul di Indonesia

RGE terafiliasi dengan Asian Agri 

Kompleksitas konglomerat yang berkembang kembali menemui masalah pada 2007. Pada waktu itu, otoritas pajak Indonesia mulai menyelidiki afiliasi minyak sawit raksasa RGE, yang dikenal sebagai Asian Agri. Pemerintah Indonesia menuding, bahwa antara tahun 2002 hingga 2005, para manajer Asian Agri merancang sebuah skema penghindaran pajak yang melibatkan 14 anak perusahaan.

Pihak berwenang mengklaim bahwa Asian Agri menggunakan perusahaan cangkang di Virgin Islands Inggris, Macao dan Hong Kong untuk memanipulasi harga barang yang dipindahtangankan dan secara artifisial mengurangi keuntungan perusahaan-perusahaan Indonesia sambil meningkatkan pendapatan dari anak perusahaan offshore yang menetapkan pajak rendah. Pada tahun 2012, Mahkamah Agung Indonesia memvonis manajer pajak Asian Agri di Indonesia dua tahun penjara dan memerintahkan perusahaan kelapa sawit untuk membayar lebih pajak dan denda lebih dari US$ 440 juta.

Ketika unit minyak sawit RGE menghadapi masalah pajak, April terperosok dalam kontroversi seiring berlanjutnya ekspansi mereka.

Pada tahun 2008, seorang pejabat pemerintah di Sumatra divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 11 tahun penjara karena telah menerima suap US$ 100.000 dengan imbalan izin mendirikan perkebunan hutan kepada perusahaan yang secara ilegal melakukan penebangan kayu di hutan lindung. Menurut beberapa laporan berita, tujuh perusahaan tersebut adalah pemasok kayu April. Baik April maupun anak perusahaannya tidak dikenai biaya apapun, namun para pemerhati lingkungan mengatakan bahwa perusahaan tersebut bertanggung jawab karena anak perusahaannya membeli kayu dari perusahaan yang beroperasi secara ilegal. Eyes on the Forest, sebuah koalisi lingkungan, mengklaim bahwa April bertanggung jawab atas penghancuran sekitar 350.000 hektar hutan di Sumatra dan bahwa perusahaan tersebut "secara sadar telah merusak hutan alam dari konsesi yang izinnya dikeluarkan melalui praktik korupsi."

April membantah tuduhan tersebut. "Kami melakukan konversi lahan secara bertanggung jawab," tulis April menanggapi laporan Eyes on the Forest. "Tuduhan bahwa April atau perusahaan yang memproduksi serat kayu beroperasi secara tidak sah, atau konsesi yang diberikan telah menjadi subyek praktik korupsi, merupakan hal yang tidak benar."

Pada 2016, Mahkamah Agung Indonesia mendenda salah satu pemasok April senilai US$ 1,2 miliar setelah menemukan bahwa pemasok telah melakukan pembalakan liar dan menghancurkan lebih dari 18.000 hektar hutan.

Bank besar kucurkan kredit kepada April

Meskipun banyak komplain yang muncul, kucuran dana dari bank besar terus mengucur. Pada Desember 2016, misalnya, sekelompok bank yang dipimpin Credit Suisse, menggunakan Appleby sebagai penasehat, mengatur pinjaman ke April Group dengan dana mencapai lebih dari US$ 180 juta. 

Uang tersebut ditujukan untuk PEC-Tech, perusahaan teknologi di Cook Islands. Namun, dana tersebut tidak secara langsung mengucur ke sana. 

Menurut surat elektronik Appleby, malah, yang meminjam adalah perusahaan yang berada di Virgin Islands Inggris yakni Gold Crest Capital, yang pada gilirannya akan memberikan uang tersebut kepada perusahaan Kepulauan Virgin Inggris lainnya, yang akan mengirimkan kembali pinjaman tersebut ke perusahaan induk Singapura, yang "bertindak sebagai pusat keuangan dan keuangan untuk kelompok April."

Perusahaan induk di Singapura, Heliosity Consulting, akan meminjamkan dana tersebut ke unit pengadaan bubur kertas April di Indonesia, yang kemudian akan membayar PEC-Tech untuk jalur produksi pulp baru.

Seorang pengacara untuk bank-bank tersebut menulis dalam sebuah email kepada Appleby, pengaturan sirkuit adalah bagian dari struktur berbasis pajak yang dirancang untuk mengurangi beban pajak keseluruhan kelompok.

Appleby tidak membentuk struktur ini namun memberikan layanan hukum kepada bank-bank yang memberi pinjaman kepada beberapa anak perusahaan April.

Efek dari pengaturan ini terhadap pajak tidak diketahui. Tapi file yang bocor menunjukkan bahwa pada tahun 2013 sebuah anak perusahaan April di British Virgin Islands memperoleh pinjaman serupa yang digambarkan bebas pajak.

Juru bicara April mengatakan bahwa perusahaan tersebut "memenuhi semua kewajiban perpajakan di wilayah hukum di mana perusahaan beroperasi" dan "mematuhi semua undang-undang dan peraturan domestik dan internasional yang relevan dalam urusan keuangannya sebagai bagian dari komitmen keseluruhan terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan."

Para ahli yang diwawancarai oleh ICIJ mengatakan bahwa aksi yang dilakukan itu dapat menurunkan biaya pinjaman dengan memindahkan pinjaman melalui perusahaan cangkang di British Virgin Islands dan tempat-tempat bebas pajak lainnya ke pusat keuangan seperti Singapura. Mengarahkan uang dengan cara itu dapat mengurangi atau menghindari pemotongan pajak atas pembayaran bunga kepada pemberi pinjaman. Hasil pinjaman tersebut kemudian dapat disalurkan ke perusahaan yang beroperasi di negara dengan pajak tinggi seperti Indonesia.


Reporter Barratut Taqiyyah Rafie
Editor Barratut Taqiyyah Rafie

PARADISE PAPERS

Feedback   ↑ x
Close [X]