: WIB    —   
indikator  I  
FOKUS /

Pangkas massal anak cucu BUMN (1)

Pangkas massal anak cucu BUMN (1)

Peluang terbuka
Imam menandaskan, sinergi antara BUMN dengan korporasi swasta sudah terjalin. Saat ini sudah cukup banyak perusahaan patungan yang didirikan oleh BUMN bersama swasta.

Namun, Rini meminta, dalam perusahaan patungan itu, BUMN tetap menjadi pemegang saham mayoritas. Tujuannya, agar BUMN bisa mengontrol perusahaan tersebut demi kepentingan negara dan masyarakat.

Imam juga membantah dominasi BUMN di proyek-proyek infrastruktur. Sejak akhir 2014, BUMN konstruksi tidak lagi mengambil proyek di bawah Rp 30 miliar. Ini seiring penandatanganan kesepakatan antaran Kementerian BUMN dengan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) pada Desember 2014.

Tahun berikutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merilis Peraturan Menteri PUPR No. 31 Tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi. Pada beleid ini ditegaskan, BUMN tidak bisa mengikuti lelang proyek di bawah Rp 50 miliar.

Meski tidak dibungkus dalam regulasi khusus, batasan ini sebetulnya malah sudah naik ke angka Rp 100 miliar. Persis seperti yang diinginkan Kadin. “Bu menteri itu menegaskan, malah sampai Rp 100 miliar pun diminta BUMN tidak mengerjakan. Biarkan memberikan kesempatan kepada  swasta,” tandas Imam.

Sebetulnya, bukan cuma proyek-proyek infrastruktur skala menengah. Bahkan, untuk proyek-proyek besar dan strategis ikut ditawarkan kepada swasta. Pemerintah selama ini banyak memposisikan BUMN untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur yang secara bisnis kurang menguntungkan.

Tol Trans Sumatera, misalnya, sudah tiga kali dilelang tapi tiada peminat. Hingga akhirnya pemerintah menugaskan PT Hutama Karya (Persero) untuk menggarap jalan tol tersebut.

Persoalan di Tol Trans Jawa juga tidak jauh berbeda. Izin jalan tol ini sudah dikeluarkan pemerintah sejak tahun 1996. Namun, Trans Jawa tidak pernah tersambung lantaran swasta yang mengantongi izin tidak kunjung menggarap proyek tersebut. Dus, akhirnya BUMN berinisiatif membeli izin-izin tersebut dari tangan investor swasta.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia  (HIPMI) Bahlil Lahadalia menilai, sudah sewajarnya BUMN menggarap proyek-proyek yang belum punya nilai ekonomi.

Sebab, peran BUMN memang seharusnya menjadi lokomotif pembangunan. Tapi dalam menggarap proyek-proyek tersebut, ada bagian-bagian yang mestinya bisa diserahkan ke swasta, malah masih digarap anak cucu perusahaan negara.

“Kalau anak cucu BUMN juga ikutan berarti BUMN menarik gerbong yang mana? Harusnya menggandeng dan menarik gerbong swasta. Yang terjadi di lapangan malah gontok-gontokan. Itu tidak fair,” tandasnya

Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, berpendapat lain. Menurutnya, dominasi negara melalui BUMN saat ini terbatas hal-hal yang bersifat penugasan.

Misalnya, Pertamina untuk bahan bakar minyak (BBM), PLN di distribusi listrik, serta holding BUMN pupuk. Yang selama ini menghegemoni justru korporasi swasta.

“Sektor otomotif, air mineral, perkebunan, pertambangan dan banyak lagi itu konglomerasi swasta yang menguasai. Tapi kenapa malah konglomerasi BUMN yang dipersoalkan,” ujarnya.

Penguasaan aset juga ada di tangan swasta bukan BUMN. Di perbankan, aset empat bank BUMN tak sampai separuh dari total aset perbankan di Indonesia. Di bidang sumber daya alam (SDA), BUMN juga bukanlah penguasa di negeri ini.

Said mengambil contoh produksi batubara BUMN yang cuma 5% dari total proyeksi produksi nasional yang mencapai 477 juta ton. “Luas lahan kebun sawit satu konglomerat besar di Indonesia itu sama dengan seluruh kebun sawit PTPN yang jumlahnya ada 14 PTPN,” tandas Said.

Jadi, siapa yang mendominasi bisnis di negeri ini?

Berikutnya: Ada opsi yang tidak bikin gaduh

* Artikel ini sebelumnya sudah dimuat di Laporan Utama Tabloid KONTAN edisi 6 November -12 November  2019. Artikel selengkapnya berikut data dan infografis selengkapnya silakan klik link berikut: "Dinilai Mendominasi, Makanya Mau Dikebiri"

 


Reporter Agus Triyono, Arsy Ani Sucianingsih, Ghina Ghaliya Quddus, Ragil Nugroho, Tedy Gumilar
Editor Mesti Sinaga

HOLDING BUMN

Feedback   ↑ x
Close [X]