| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.073
  • SUN98,24 0,00%
  • EMAS606.004 0,84%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%
FOKUS /

Pajak kian rajin membidik pengusaha kecil (2)

Rabu, 21 Februari 2018 / 14:54 WIB

Pajak kian rajin membidik pengusaha kecil (2)
ILUSTRASI. Iklan Sosialisasi Pembayaran Pajak
Berita Terkait

Pendapatan naik

Meski tarif PPh final dengan penghasilan bruto tertentu diturunkan, pemerintah rupanya tidak khawatir penerimaan pajak bakal tersunat. Ini bukan soal setoran pajak dari WP golongan UMKM yang selama ini memang rendah. Kalau tarif finalnya diturunkan, tidak akan banyak berpengaruh terhadap penerimaan pajak secara total.

Sebaliknya, dengan penurunan tarif Pph final, asumsinya jumlah WP UMKM yang patuh pajak bakal bertambah banyak. Ini ibarat logika pedagang grosiran saja. Keuntungan dari penjualan produk secara satuan boleh saja kecil. Tapi volume barang yang dijual dalam jumlah besar.

Di sisi lain, alih-alih turun, penerimaan pajak berpotensi naik melalui revisi PP 46/2013. Bukan berkat strategi tarif, melainkan melalui penurunan ambang (treshold) batas peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final.

Saat ini WP jenis apapun bisa mengikuti rezim tarif PPh final, jika omzetnya dalam setahun tidak lebih dari Rp 4,8 miliar. Mestinya kata Hestu Yoga, kemudahan semacam ini tidak bisa diberikan terus-menerus.

Setelah beberapa tahun menikmati fasilitas pajak rendah, pelaku usaha seyogyanya sudah lebih berkembang sehingga bisa masuk ke sistem perpajakan dengan tarif yang normal.

Pertimbangan lainnya, setelah bertahun-tahun menikmati pajak rendah, seolah-olah nilai peredaran usaha WP tidak berkembang. Ini bisa dilihat dari hampir tidak adanya WP yang menikmati pajak final 1% naik kelas menjadi pembayar pajak dengan tarif yang normal.

Belum lagi, tidak sedikit wajib pajak yang saking betahnya berada di zona nyaman, rela mengakali omzet usahanya sendiri. “Kecenderungan WP yang omzetnya di atas Rp 4,8 miliar itu mau masuk ke situ (PPh final 1%-red), dengan cara memanipulasi omzetnya. Nah, ini yang kami evaluasi terus,” tandas Hestu Yoga.

Cuma, Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo mewanti-wanti pemerintah agar lebih cermat dan hati-hati dengan ide penurunan ambang batas yang saat ini ada di Rp 4,8 miliar.

Sebab, jika dilakukan tanpa kajian yang mendalam, langkah tersebut malah bisa kontraproduktif dengan usaha pemerintah untuk mendorong pertumbuhan usaha di Indonesia.

Lagipula, penurunan ambang batas penghasilan bruto tertentu malah bisa membuka potensi perilaku curang. Wajib Pajak bisa saja memecah usahanya agar omzetnya tetap di bawah threshold. Dengan begitu, tujuan pemerintah untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dan memperluas basis pajak malah tidak tercapai.

Dus, daripada mengotak-atik ambang batas penghasilan bruto Rp 4,8 miliar, ia mengusulkan, perubahan PP 46/2013 juga mencakup urusan layering tarif pajak. Sejauh ini pemberlakuan tarif PPh final 1% main pukul rata, diberlakukan bagi semua skala usaha, asalkan  omzetnya dalam setahun tidak lebih dari Rp 4,8 miliar.

Padahal, cara ini belum tentu yang paling adil. Sebab, pelaku usaha mikro yang omzetnya tidak sampai Rp 300 juta, perlakuan pajaknya malah disamakan dengan pengusaha skala menengah yang punya omzet hingga Rp 50 miliar.

Lapisan tarif yang dimaksud Yustinus misalnya, untuk pelaku usaha mikro dengan omzet di bawah Rp 300 juta setahun diberikan pembebasan pajak. Tarif 0,25% diberlakukan untuk WP dengan omzet di atas Rp 300 juta sampai dengan Rp 600 juta.

Lalu, tarif 0,5% dibebankan bagi WP yang memiliki omzet di atas Rp 600 juta sampai dengan 1,8 M. Layer terakhir, WP dengan omzet di atas Rp 1,8 miliar sampai dengan Rp 4,8 miliar membayar pajak 1% yang terdiri dari PPh final 0,5% dan PPN 0,5%.

“Ini sekaligus sebagai edukasi dan persiapan WP menjadi pengusaha kena pajak (PKP),” kata Yustinus.

Selain itu, pemerintah juga bisa memberikan kriteria WP yang boleh memanfaatkan skema pajak rendah ini. Misalnya, hanya untuk WP OP. Sementara untuk WP badan menggunakan skema normal dengan pembukuan sederhana.

Namun, ini mesti dibarengi dengan penyediaan sistem untuk pembukuan hingga pelaporan yang praktis dan sederhana.

Pembagian tarif final berdasar omzet ini rupanya didukung pelaku UMKM. Freddy Ginanjar, pembuat sarung tangan Freestyle, asal Garut, Jawa Barat bilang, mekanisme tersebut lebih adil bagi pelaku usaha. “Lagipula, para wajib pajak memang harus diedukasi terlebih dahulu, jangan langsung ditagih,” tandasnya.

Lebih dari itu, upaya pemerintah mengejar pengemplang pajak kelas kakap belum terlihat mendatangkan hasil. “Selama ini hanya terus menekan yang kecil. Kalau ini terus terjadi, mustahil target pajak yang tiap tahun naik bisa tercapai,” keluhnya.

Nah, WP nakal kelas kakap jangan dilupain, ya, pak!

* Artikel ini sebelumnya sudah dimuat di Laporan Utama Tabloid KONTAN edisi 29 Januari - 4 Februari 2018. Artikel berikut data dan infografis selengkapnya silakan klik link berikut:  "Tarif Bikin Senang, Treshold Bikin Meriang"


Reporter: Arsy Ani Sucianingsih, Ragil Nugroho, Tedy Gumilar
Editor: Mesti Sinaga

PAJAK

Komentar
TERBARU

KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0004 || diagnostic_api_kanan = 0.0390 || diagnostic_web = 0.2084

Close [X]
×