| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.473
  • SUN97,14 0,42%
  • EMAS600.960 -0,17%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%
FOKUS /

Pajak kian rajin membidik pengusaha kecil (2)

Rabu, 21 Februari 2018 / 14:54 WIB

Pajak kian rajin membidik pengusaha kecil (2)
ILUSTRASI. Iklan Sosialisasi Pembayaran Pajak
Berita Terkait

Bareng e-commerce

Lalu, kapan kabar baik itu akan menjadi kenyataan? Sejatinya, pedomannya sudah ada di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 tahun 2017 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 21 Juli 2017.

Mengacu ke Perpres tersebut, Peraturan Menteri Perdagangan soal e-commerce mesti dirilis pada Februari tahun ini. Nah, biar bisa berjalan beriringan, revisi PP 46/2017 juga bisa dirilis pada saat bersamaan. Atau dengan jarak waktu yang tidak terlalu lama.

“Regulasi e-commerce harus segera keluar sesuai dengan Perpres 74 pada Februari atau Maret. Nah, revisi PP 46 tahun 2017, ini harus mendapatkan akselerasi untuk segera selesai,” imbuh Hestu Yoga.

Satu yang pasti, berapa pun dan kapan pun penurunan tarif PPh final, bakal menjadi angin segar. Bagi para pengusaha kecil, penurunan tarif pajak bisa menjadi insentif yang menarik. Apalagi, peta persaingan saat ini tak sama lagi dengan beberapa tahun silam.

Edward Subrata, pemilik toko elektronik Kharisma di kawasan Glodok, Jakarta Barat menyebut, penjualannya sudah turun 15% dibanding dua tahun lalu. “Pengusaha UMKM masih butuh banyak insentif,” ujar Edward.

Darussalam, Pengamat Perpajakan berujar, UMKM memang membutuhkan kemudahan secara administrasi melalui skema khusus berupa pengenaan pajak secara final. Di dunia internasional, sistem pengenaan pajak seperti ini dinamakan schedular taxation.

Namun kenyataannya, hanya mengandalkan skema PPh dengan tarif final semata tidak cukup menarik minat pelaku UMKM. Dus, pemangkasan tarif  PPh menjadi senjata merayu UMKM agar mau masuk ke dalam sistem perpajakan.

Buktinya, dengan tarif PPh final 1%, menurut data tahun 2016, hanya ada sekitar 600.000 pengusaha UMKM yang membayar pajak sesuai dengan PP 46/2017. Padahal, menurut klaim Hestu Yoga, pihaknya sudah melakukan sosialisasi dengan targetting WP tertentu.

Contoh lainnya, saat program pengampunan pajak digelar, hanya ada sekitar 433.000 WP UMKM yang mengikuti tax amnesty. Sekitar 74% di antaranya merupakan WP orang pribadi.

Padahal, potensi yang bisa digali jauh lebih besar daripada yang sudah terekam dalam sistem perpajakan. Berdasar data Kementerian Koperasi dan UKM yang merujuk perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah UMKM di Indonesia hampir 60 juta. (lihat infografis: Perbandingan Jumlah Unit Usaha di Indonesia)


Reporter: Arsy Ani Sucianingsih, Ragil Nugroho, Tedy Gumilar
Editor: Mesti Sinaga

PAJAK

TERBARU
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0009 || diagnostic_api_kanan = 0.0440 || diagnostic_web = 0.2162

×