kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.619
  • EMAS590.870 -0,68%
FOKUS /

Pajak kian rajin membidik pengusaha kecil (1)

Selasa, 20 Februari 2018 / 16:21 WIB

Pajak kian rajin membidik pengusaha kecil (1)
ILUSTRASI. Pembayaran Pajak di Kantor Pajak Jakarta Selatan
Berita Terkait

Pembeli anonim

Kecurangan-kecurangan perpajakan semacam inilah yang membuat pemerintah mendorong pemberlakuan faktur elektronik (e-faktur). Penerapannya sudah dimulai sejak 1 Juli 2016 silam.

Namun, pada perjalanannya e-faktur semata tidak bisa membuat para penjual dan pembeli masuk ke dalam sistem perpajakan.Pasalnya, banyak pedagang atau produsen yang bertransaksi tidak dilengkapi dengan NPWP. Padahal pembeliannya dalam jumlah besar. Sehingga tidak tergolong dalam pembeli kelas eceran.

Di sisi lain, pabrikan dan distributor besar tetap melayani pembeli semacam ini. “Pabrikan itu banyak yang tidak mencantumkan identitas pembelinya. Banyak sekali, terutama di pabrik tekstil, yang kedua di sparepart otomotif, kemudian elektronik,” tandas Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Beberapa kali tindakan represif diambil. Yoga berkisah, belum lama di Purwakarta, pihaknya memeriksa salah satu produsen dan pembeli dalam skala besar.

Mereka bertransaksi tanpa NPWP sehingga tidak dilaporkan lewat e-faktur. “Kami datangi dan cek, dia kena tagihan tinggi,” kata Yoga tanpa mengungkapkan identitas perusahaannya.

Lewat pola semacam ini, kecurangan tidak cuma dilakukan oleh pihak pembeli tapi juga penjual. Sebab, tanpa disertai identitas pembeli yang sahih, penjual memanfaatkannya dengan tidak melaporkan penjualan tersebut. Walhasil, banyak transaksi dalam jumlah besar tidak terekam dalam sistem perpajakan.

Dus, biar dunia usaha tidak merasa terganggu, Ken Dwijugiasteadi saat menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak (Perdirjen) Nomor PER-26/PJ/2017.

Beleid ini merupakan perubahan dari Perdirjen Nomor 16 tahun 2014. Isinya mengatur mengenai tata-cara pembuatan dan pelaporan e-faktur pajak dan berlaku mulai 1 Desember 2017.

Boleh tanpa NPWP
Aturan ini membolehkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetap melayani pembeli yang mengaku tidak mempunyai NPWP. Di kolom NPWP pada e-faktur, cukup diisi dengan NPWP 00.000.000.0-000.000.

Namun, pembeli tetap diwajibkan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor paspor untuk Warga Negara Asing (WNA) dalam kolom referensi aplikasi e-faktur.

Oh, ya, kewajiban membuat dan melaporkan e-faktur tidak diberlakukan untuk pedagang tingkat eceran. Misalnya, saat mereka melayani pembeli tingkat akhir (end user) yang membeli barang dan jasa dalam volume kecil.


Reporter: Arsy Ani Sucianingsih, Ragil Nugroho, Tedy Gumilar
Editor: Mesti Sinaga

PAJAK

TERBARU
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0020 || diagnostic_api_kanan = 0.5432 || diagnostic_web = 0.7650

Close [X]
×