: WIB    --   
indikator  I  

Nasabah, sudah siap data diintip Pajak?

Nasabah, sudah siap data diintip Pajak?

Pasal tidak berlaku

Dengan Perppu 1/2017, ada sejumlah pasal di undang-undang lembaga keuangan lain yang menjadi tidak berlaku, terkait dengan pelaksanaan keterbukaan informasi keuangan ini. Berikut pasal-pasal yang dianggap menghambat pajak selama ini untuk mendapatkan informasi keuangan.

A. UU Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

Pasal 35 ayat 2
Untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan data perbankan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.

Pasal 35A
Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

B. UU Nomor 7/1992 tentang Perbankan

Pasal 40
Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan.

Pasal 41
Untuk kepentingan perpajakan menteri berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah tertentu kepada pejabat pajak.

 

C. UU Nomor 8/1995 tentang Pasar Modal

Pasal 47
Kustodian atau pihak terafiliasinya dilarang memberikan keterangan mengenai rekening efek nasabah kepada pihak manapun, kecuali kepada:

a.         Pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris pemegang rekening.
b.         Polisi, jaksa, atau hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana.
c.         Pengadilan untuk kepentingan peradilan perkara perdata atas  permintaan pihak-pihak yang berperkara.
d.         Pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan.
e.         Bapepam, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Emiten, Biro Administrasi Efek, atau Kustodian lain dalam rangka melaksanakan fungsinya masing-masing; atau
f.          Pihak yang memberikan jasa kepada kustodian, termasuk konsultan, konsultan hukum, dan akuntan.

 

D. UU Nomor 21/2008 tentang Perbankan Syariah

Pasal 41
Bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya.

Pasal 42
Untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis serta surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan atau nasabah investor tertentu kepada pejabat pajak.

 

E. UU Nomor 10/2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditas

Pasal 17c
Kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha Anggota Bursa Berjangka dijamin, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan UU No 10/2011 dan/atau peraturan pelaksanaannya

Pasal 55
Pialang berjangka, penasihat berjangka, dan pengelola sentra dana berjangka wajib menjamin kerahasiaan data dan informasi mengenai nasabah, klien, atau peserta sentra dana berjangka, dan dilarang mengungkapkan data dan informasi tersebut, kecuali memperoleh persetujuan tertulis dari nasabah, klien, atau peserta sentra dana berjangka yang bersangkutan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.  


Reporter Adinda Ade Mustami, Agus Triyono, Dede Suprayitno, Elisabet Lisa Listiani Putri, Galvan Yudistira, Ghina Ghaliya Quddus, Nina Dwiantika, Sanny Cicilia
Editor Sanny Cicilia

PAJAK

Feedback   ↑ x
Close [X]