: WIB    --   
indikator  I  

Nasabah, sudah siap data diintip Pajak?

Nasabah, sudah siap data diintip Pajak?

Kebal hukum

Menurut Benny, hal terpenting yang harus dijamin pemerintah adalah akses ke data keuangan wajib Pajak tak disalahgunakan oleh oknum pajak nakal. Sebab, Perppu itu memberi kewenangan luar biasa besar ke aparat pajak.

Pemerintah juga harus memiliki mekanisme pengawasan serta check and balance. Pasalnya, kelalaian wajib pajak, baik disengaja atau tidak, rawan jadi objek pemerasan oleh aparat pajak.

Inilah yang harus diawasi. Peraturan ini memberi kekebalan hukum bagi pelakasana tugas. Mereka adalah menteri keuangan dan pegawai jajarannya, pegawai OJK dan lembaga keuangan, yang terkait dengan tugas tugas tersebut.

Sebaliknya, jika pimpinan atau pegawai lembaga keuangan menolak melaksanakan tugas ini, hukuman pidana mengancam maksimal satu tahun dengan denda sampai Rp 1 miliar.

Pihak nasabah yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan, mengurangkan informasi yang wajib disampaikan juga bisa terkena pidana dan denda yang sama.

 


Reporter Adinda Ade Mustami, Agus Triyono, Dede Suprayitno, Elisabet Lisa Listiani Putri, Galvan Yudistira, Ghina Ghaliya Quddus, Nina Dwiantika, Sanny Cicilia
Editor Sanny Cicilia

PAJAK

Feedback   ↑ x
Close [X]