: WIB    —   
indikator  I  

Nasabah, sudah siap data diintip Pajak?

Nasabah, sudah siap data diintip Pajak?

Menjaga nasabah

Berdasarkan perpu tersebut, Ditjen Pajak bisa meminta data setiap rekening untuk kepentingan perpajakan. Atau, lembaga keuangan wajib lapor rekening tertentu yang sudah ditentukan untuk wajib dilaporkan.

Bank atau asuransi akan memberi laporan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), barulah regulator keuangan tersebut melaporkan pada Ditjen Pajak sesuai jangka waktu tertentu

Nasabah dan rekening seperti apa yang kemungkinan dilaporkan dan diperiksa pajak, belum ada standar teknisnya. Pemerintah dan OJK akan menerbitkan aturan turunan.

Dari Perppu tersebut, laporan isi informasi keuangan setidaknya memuat:

- identitas pemegang rekening keuangan
- nomor rekening keuangan;
- identitas lembaga jasa keuangan;
- saldo atau nilai rekening keuangan; dan
- penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan

Lembaga jasa keuangan mulai putar otak. Kekhawatiran publik pada ketentuan baru pastilah mengundang pro dan kontra. Bank yakin, ketentuan ini akan berimbas.

Tapi, bankir Tanah Air mengaku siap memenuhi peraturan ini. Mereka percaya, ada ruang untuk kerahasiaan nasabah.

"Data yang kami sampaikan hanya by request dari Ditjen Pajak bukan data keseluruhan nasabah," kata Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Imam Budi Sarjito.

Dia minta Ditjen Pajak memperjelas skema, misalnya calon penerima data nasabah hanya Direktur Jenderal atau Direktur Jenderal beserta dengan jajarannya. Perlu ada kejelasan siapa saja yang boleh melihat data nasabah perbankan agar tidak terjadi penyalahgunaan data nasabah.

Imam yakin, para nasabah tidak akan kabur memindahkan dana mereka ke luar negeri. Pasalnya, transparansi ini diikuti 100 negara.

Ada enam tujuan utama dana WNI ke luar negeri, dilihat dari hasil repatriasi program tax amnesty lalu. Selain ke Singapura, dana WNI paling banyak dibawa ke Caymand Island, Hong Kong, Virgin Island, dan China. Nah, enam negara ini telah memberikan komitmen keterbukaan nasabah juga. 

(Baca: 100 yurisdiksi telah menyatakan komitmen keterbukaan informasi keuangan AEoI)

Direktur Utama PT Bank Bukopin Tbk Glen Glenardi, Direkur Utama Bank Bukopin mengatakan, perbankan akan mengalami dampak dari keterbukaan data nasabah ini apabila ada nasabah yang selama ini belum melakukan deklarasi pajak dengan benar. "Bank juga harus melakukan usaha untuk memastikan bahwa nasabah tidak memindahkan dananya keluar," tambah Glen.

Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) Susi Meilina juga khawatir, efek kebijakan itu seperti kebijakan transparansi kartu kredit. Nasabah rame-rame menutup kartu kreditnya. "Orang bisa takut beraktivitas finansial, karena data dibaca, takut ngapa-ngapain," kata dia.

Chief Corporate Affairs Officer AXA Indonesia Benny Waworuntu, Perppu No 1/2017 membutuhkan aturan turunan yang rinci. Pemerintah harus menjelaskan detail transaksi yang harus diserahkan pajak. "Pemegang polis pasti khawatir dengan kerahasiaan datanya. Ini wajar karena hal baru," katanya.


Reporter Adinda Ade Mustami, Agus Triyono, Dede Suprayitno, Elisabet Lisa Listiani Putri, Galvan Yudistira, Ghina Ghaliya Quddus, Nina Dwiantika, Sanny Cicilia
Editor Sanny Cicilia

PAJAK

Feedback   ↑ x
Close [X]