: WIB    —   
indikator  I  

Nasabah, sudah siap data diintip Pajak?

Nasabah, sudah siap data diintip Pajak?

 

Untuk perpajakan dan AEoI

Pemerintah beralasan, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Sehingga, diperlukan akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan.

Selain itu, keterbukaan informasi keuangan secara otomotis atau Automatic Exchange of Financial Account Information (AEoI) ini merupakan syarat bagi Indonesia untuk ikut serta dalam perjanjian internasional bidang perpajakan dengan negara-negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan G20.

Tujuan negara-negara ini mengikuti keterbukaan informasi keuangan lebih luas lagi, yaitu untuk menekan larinya dana dari suatu negara untuk menghindari pajak.

Bukan rahasia umum, dana Warga Negara Indonesia (WNI) selama ini banyak bersembunyi di Singapura. Dari hasil tax amnesty kemarin, Pajak mendapat dana kembali dari Singapura sekitar 57% dari total dana repatriasi. Singapura, seperti halnya Indonesia akan menjalankan AEoI pada tahun 2018.

Untuk keperluan pertukaran perpajakan internasional acuannya adalah traktat AEoI, termasuk batasan saldo yang dilaporkan otomatis oleh bank. "Sesuai dengan standar, US$ 250.000," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kamis (18/5). Jika dirupiahkan dengan kurs Rp 13.300 per dollar AS, maka nasabah dengan rekening simpanan Rp 3,32 miliar sudah pasti masuk radar Ditjen Pajak.

Tapi, untuk batas perpajakan domestik, pemerintah belum mau mengungkap angkanya. Menurut Sri, Indonesia akan resmi membuka diri sesuai AEoI pada 30 April 2018. 

Istana meminta semua pihak mendukung perppu ini. Pramono Anung, Sekretaris Kabinet mengatakan, tujuan perppu ini baik yaitu menciptakan transparansi finansial dan mendukung perpajakan. "Kami yakin, ini baik bagi bangsa dan dunia usaha. Seharusnya semua pihak mendukung," katanya.

Menteri Koordinasi bidang Ekonomi Darmin Nasution mengatakan, poin-poin yang diatur dalam perppu tersebut merupakan tuntutan keterbukaan dunia. "Kalau kita tidak melakukan, kita akan dianggap tidak comply yang ujungnya bisa membuat kita susah sendiri," katanya.

Dari perppu itu, tertulis beberapa kerugian jika Indonesia dianggap tidak memenuhi komitmen. "Kerugiannya akan signifikan bagi Indonesia, seperti menurunnya kredibilitas RI sebagai anggota G20, menurunnya kepercayaan investor, dan berpotensi terganggunya stabilitas ekonomi nasional, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal," tulis Perppu tersebut.

 


Reporter Adinda Ade Mustami, Agus Triyono, Dede Suprayitno, Elisabet Lisa Listiani Putri, Galvan Yudistira, Ghina Ghaliya Quddus, Nina Dwiantika, Sanny Cicilia
Editor Sanny Cicilia

PAJAK

Feedback   ↑ x
Close [X]