: WIB    —   
indikator  I  

Nasabah, sudah siap data diintip Pajak?

Nasabah, sudah siap data diintip Pajak?

JAKARTA. Pemerintah akhirnya membuat payung hukum untuk mengakses data keuangan nasabah. Per 8 Mei lalu, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Singkatnya, ini adalah kendaraan bagi aparat pajak mengintip data keuangan nasabah di lembaga keuangan untuk kepentingan perpajakan, di perbankan, asuransi, sampai pasar modal.

Selama ini, Pajak mengaku terhambat pasal kerahasiaan nasabah di lembaga keuangan. Makanya, dalam Perppu ini, pemerintah sekaligus menonaktifkan sejumlah pasal di beberapa undang-undang yang dianggap menghambat.

Kalau diingat ke belakang, sebenarnya Kementerian Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sudah beberapa kali ingin menerbitkan aturan untuk menembus data nasabah, tapi akhirnya dibatalkan karena instan menuai protes.

Misalnya, tahun 2015 lalu, pemerintah ingin bank melaporkan pemotongan pajak atas deposito secara rinci per nasabah, tidak lagi data gelondongan. Pemerintah membatalkan aturan ini karena dianggap tidak kuat.

Tahun 2017 ini, Kementerian Keuangan juga sempat ingin membuat aturan bank harus melaporkan data kartu kredit nasabahnya. Nah, pemerintah juga membatalkan aturan ini dengan alasan akan fokus dulu pada hasil program pengampunan pajak atau tax amnesty yang selesai Maret lalu.

“Masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan karena proses penegakan hukum hanya dilakukan sesuai undang-undang. Kami tidak perlu mengemis-ngemis untuk mendapatkan data sebenarnya,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani April lalu.

Namun, dengan Perppu 1/2017, pemerintah mendapatkan kewenangan besar. Toh, Ditjen Pajak merasa berhak dengan kewenangan ini.


Reporter Adinda Ade Mustami, Agus Triyono, Dede Suprayitno, Elisabet Lisa Listiani Putri, Galvan Yudistira, Ghina Ghaliya Quddus, Nina Dwiantika, Sanny Cicilia
Editor Sanny Cicilia

PAJAK

Feedback   ↑ x
Close [X]