: WIB    —   
indikator  I  

Menunggu janji Reforma Agraria Jokowi

Menunggu janji Reforma Agraria Jokowi

Menyisir masalah tata ruang

Kementerian agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional juga tengah menyusun beleid berupa peraturan menteri yang mengatur tentang pencabutan izin hak guna usaha (HGU) milik perusahaan yang tanahnya tidak dimanfaatkan pasca izin diberikan.

Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian agraria dan Tata Ruang Budi Situmorang mengatakan, peraturan menteri yang mengatur ketentuan pencabutan izin HGU yang tidak digunakan itu ditargetkan rampung pada tahun 2017. "Saat ini, pemetaan lahan sedang dilakukan di kabupaten/kota," ujarnya.

Menurutnya, aturan pencabutan izin HGU milik perusahaan yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukan penting dilakukan untuk memperbaiki tata ruang dalam reformasi agraria. Penataan ini juga perlu dilakukan untuk menghindari spekulan yang bermain dan mengakibatkan harga tanah melambung.

Selain memperbaiki tata ruang, pencabutan HGU milik perusahaan yang tak digunakan semestinya juga berguna untuk pengadaan tanah pemerintah (land banking), khususnya bagi proyek infrastruktur. Maklum, selama ini, banyak proyek infrastruktur pemerintah yang tersendat realiasinya lantaran ketersediaan lahan yang minim.

Menurut Budi, pencabutan izin HGU ini utamanya akan dilakukan terhadap lahan HGU yang tak kunjung digunakan pengusaha. Selain itu, pemerintah juga akan mencabut HGU lahan yang tidak digunakan sesuai perencanaan awal. "Kalau ada yang idle, kami ambil," ujarnya.

Rencananya aturan ini akan berlaku surut. Alhasil, jika perusahaan yang telah mendapat izin HGU namun lahannya tak tergarap maksimal, izin penggunaan itu juga berpotensi untuk ditarik kembali oleh pemerintah. Tapi, kata Budi, untuk menerapkan rencana ini, nantinya akan ada persyaratan yang ketat, sehingga tak akan diterapkan secara sembarangan. Nantinya lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang terlantar dan tanah negara yang tidak termanfaatkan ini akan diredistribusikan kepada para petani. 

Kementerian ATR/BPN juga akan mengeluarkan kebijakan bagi lahan-lahan yang berstatus sebagai lahan sengketa. Nantinya, Kementerian ATR/BPN akan memberi perlakuan khusus, yakni tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan umum sampai status putusan sengketanya memiliki kejelasan sehingga tidak ada tanah terlantar. Pengelolaannya akan diserahkan kepada pemerintah provinsi untuk digunakan sebagai taman, ruang hijau atau lokasi bagi pedagang kecil.

Menurut Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan agraria Iwan Nurdin, banyak celah bagi pemerintah merealisasikan reforma agraria. Salah satunya, mengambil alih HGU tanah yang sudah habis dan tak sesuai peruntukan dan menyerahkan kepada masyarakat. Namun, Iwan melihat reforma agraria masih belum berjalan. Redistribusi tanah untuk masyarakat dan petani miskin masih belum tersalurkan dengan baik. Imbasnya ketimpangan kepemilikan tanah masih terjadi. "Waktu sekitar 2,5 tahun tersisa cukup untuk membuktikan janji pemerintah," katanya.

 

 

 


Reporter Agus Triyono, Handoyo, Teodosius Domina
Editor Rizki Caturini

REFORMA AGRARIA

Feedback   ↑ x
Close [X]