: WIB    --   
indikator  I  

Menunggu janji Reforma Agraria Jokowi

Menunggu janji Reforma Agraria Jokowi

Sementara itu, untuk skema redistribusi aset, pemerintah akan mendistribusikan 4,5 juta ha lahan kepada masyarakat. Dari jumlah itu, sekitar 400.000 ha di antaranya merupakan lahan hak guna bangunan (HGB) yang izinnya sudah tidak diperpanjang lagi. 

Pemerintah juga akan meredistribusi lahan pelepasan kawasan hutan ke masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saat ini ada 4,1 juta ha lahan kawasan hutan yang akan dilepaskan menjadi tanah objek reforma agraria (TORA). 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, lahan yang akan dilepaskan menjadi objek reforma agraria memiliki dua kriteria. Pertama, lahan kawasan hutan yang belum dikuasai masyarakat.
Lahan yang masuk kriteria jenis ini meliputi, alokasi 20% areal perkebunan masyarakat yang berasal dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan besar dan pelepasan hak pengelolaan kawasan untuk cadangan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Juga lahan yang berupa lahan kering di kawasan hutan.

Kedua, untuk kawasan hutan yang telah dikuasai masyarakat, baik untuk permukiman dan transmigrasi maupun lahan garapan. Lahan yang akan dilepaskan untuk kriteria jenis ini sebelumnya belum ada pelepasan. Menurut Siti, pelepasan lahan hutan ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di kawasan hutan. 

Selain itu, upaya ini juga merupakan cara pemerintah untuk menyelesaikan sengketa dan konflik di dalam kawasan hutan. Rencananya, pelepasan lahan hutan ini akan dilakukan lewat beberapa skema. Antara lain dengan melegalisir 335 satuan permukiman transmigrasi seluas 403.542 ha yang saat ini sudah ada. Sayangnya, Siti masih belum merinci skema pelepasan tanah hutan ini. "Detail pelepasannya, semua sedang dikoordinasikan pelaksanaannya," kata Siti.

Kementerian dan lembaga terkait berupaya agar tanah yang didistribusikan kepada masyarakat nantinya tidak hanya menjadi aset, tetapi juga bisa menjadi akses ke perbankan dan lembaga keuangan. "Ini agak rumit dan pasti akan melibatkan banyak kementerian, tapi harus dicari supaya tanah itu nantinya tidak hanya menjadi aset tapi juga akses," kata Sofyan.

Dalam program ini, kata Sofyan, pemerintah akan melakukan pendampingan terhadap warga yang menerima hak penggunaan lahan, agar lahan digunakan memperbaiki taraf hidup mereka.

Capaian reforma agraria selama 2 tahun (2015-2016)
     
  Tahun 2015 Tahun 2016
Legalisasi atas tanah yang sebelumnya dijadikan Tanah Objek reforma agraria (TORA) dan tanah rakyat miskin lainnya realisasi legalisasi aset 836.921 bidang sekitar 188.307 ha Target legalisasi aset 1.050.073 bidang, dengan total luas sekitar 236.266 ha
     
Identifikasi tanah terlantar Target 119 bidang, terealisasi 91 bidang Target 205 bidang, terealisasi 66 bidang
     
Redistribusi tanah pada tanah HGU yang habis masa berlakunya, tanah terlantar dan tanah negara 90.829 bidang, sekitar 63.985 ha 175.000 bidang, sekitar 123.280 ha
     
Penanganan sengketa dan konflik agraria 932 kasus, dimana 515 kasus selesai 2.642 kasus, dimana 251 kasus selesai
     
Sumber: Kantor Staf Presiden    

 


Reporter Agus Triyono, Handoyo, Teodosius Domina
Editor Rizki Caturini

REFORMA AGRARIA

Feedback   ↑ x
Close [X]