: WIB    --   
indikator  I  

Menunggu janji Reforma Agraria Jokowi

Menunggu janji Reforma Agraria Jokowi

Untuk legalisasi aset, setidaknya ada sekitar 4,5 juta hektare (ha) lahan yang akan dilegalisasi dalam program reforma agraria. Dari jumlah itu, sekitar 600.000 ha lahan berada di wilayah transmigrasi. "Sedang 3,9 juta ha lainnya akan dimasukkan ke dalam program sertifikasi tanah," ujar Yuswanda akhir pekan lalu.

Catatan saja, pemerintah juga tengah mempercepat program sertifikasi lahan. Program percepatan sertifikasi tanah tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi VII yang dirilis beberapa waktu lalu. Dalam program ini, targetnya, lahan seluas 5 juta ha akan di sertifikasi pada tahun 2017. Lalu, lahan seluas 7 juta ha disertifikasi tahun 2018, dan 9 juta ha di tahun 2019.

Harapannya, pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia bisa memiliki sertifikat atau memiliki kejelasan status hukum. Adapun Menteri agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, tahun ini pemerintah memasang target penerbitan sertifikat 1,03 juta bidang tanah. 

Total target seluas 9 juta ha hingga 2019 terdiri dari 0,6 juta ha tanah transmigrasi yang belum bersertifikat, 3,9 juta ha tanah legalisasi aset masyarakat, 0,4 juta ha tanah terlantar, dan 4,1 juta ha tanah pelepasan kawasan hutan.

Untuk mencapai target itu kementeriannya akan melakukan beberapa upaya. Pertama, merekrut juru ukur swasta bersertifikat untuk turut serta dalam proses pengukuran tanah dalam penerbitan sertifikat. Kini, Kementerian ATR tengah menyusun peraturan menteri yang akan mengatur tentang juru ukur swasta. 

"Tahun depan pemerintah akan merekrut 2.500-3000 juru ukur tanah swasta sehingga masyarakat yang mau mengurus sertifikat bisa minta bantuan mereka dan tidak perlu pergi ke BPN," ujar Sofyan.

Kedua, meliberalisasi peran petugas pengumpul data pertanahan. Ke depan, petugas pengumpul data pertanahan juga boleh dilakukan oleh swasta yang bersertifikat. "Nanti akan seperti perusahaan. Semua bisa mendaftar tapi akan ada uji kompetensi dan lisensi dulu," jelas Sofyan.

Poin Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VII tentang Percepatan Proses Sertifikasi Tanah
 
Pemerintah akan mempercepat proses pengurusan sertifikat tanah dengan memberi kemudahan kepada masyarakat yang ingin mengurus sertifikat tanah
Pemerintah akan memperbanyak juru ukur tanah bersertifikat, terutama dari unsur non-PNS
Selama ini proses percepatan sertifikasi tanah masih terhambat karena jumlah juru ukur hanya 4.349 orang yang terdiri dari 2.159 PNS dan petugas ukur berlisensi 2.190 orang
Upaya percepatan pelayanan proses sertifikasi tanah dilakukan dengan: 
  • pelayanan sabtu-minggu (termasuk di area car free day)
  • pelayanan malam hari di area car free day night Bandung dan pasar tradisional Pandeglang
  • membuka outlet pelayanan untuk mendekatkan tempat pelayanan pertanahan dengan pemukiman masyarakat
  • melaksanakan pelayanan desa online di Provinsi NTB, Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Batam
  • mempercepat jangka waktu pengumuman pendaftaran tanah dari 60 hari menjadi 14 hari kerja
  • mengubah pendaftaran tanah dari manual ke sistem elektronik, sehingga total waktu proses sertifikasi tanah menjadi 30 hari kerja
 
Sumber : Kemenko Perekonomian

 


Reporter Agus Triyono, Handoyo, Teodosius Domina
Editor Rizki Caturini

REFORMA AGRARIA

Feedback   ↑ x