: WIB    —   
indikator  I  

Menunggu janji Reforma Agraria Jokowi

Menunggu janji Reforma Agraria Jokowi

JAKARTA. Reforma Agraria menjadi salah satu daftar Program Prioritas Nasional yang digaungkan Presiden Joko Widodo sebagai terobosan mengatasi kemiskinan, ketimpangan serta penciptaan lapangan pekerjaan. Ini termasuk untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan penguasaan tanah khususnya di pedesaan agar tanah dan sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara maksimal. 

Dengan begitu cita-cita dari Reforma Agraria yang tak kalah penting yakni peningkatan ketahanan pangan, perbaikan kualitas hidup dan pengurangan sengketa lahan bisa tercapai. Banyak hal yang harus disiapkan secara matang dan terencana oleh pemerintahan Jokowi-JK agar reforma agraria benar-benar bisa terealisasi di negeri ini. Bukan hal mudah untuk merealisasikan hal tersebut lantaran butuh integrasi pemerintah dan masyarakat serta gerakan sosial yang masif. 

Reforma agraria sebenarnya juga telah bergulir pada pemerintah sebelumnya, namun belum banyak perubahan yang terjadi lantaran rumitnya masalah yang terjadi di lapangan. Sebab, salah satu masalah terbesar adalah pertanian Indonesia merupakan pertanian berbasis petani gurem. Mayoritas rumah tangga tani hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektare. 

Opini Ukay Karyadi, Pengamat Ekonomi Dan Kebijakan Publik di Harian KONTAN pada 24 Oktober 2016 menjelaskan, dengan luas lahan mini tersebut, jelas aktivitas usaha pertanian tidak akan mencapai skala keekonomian. Kendala struktural ini harus diatasi. Karena itu diperlukan kebijakan yang radikal, yakni kebijakan yang dapat mendorong redistribusi aset, terutama yang menyangkut lahan dan kapital. Kebijakan itulah yang dikenal dengan istilah land reform policy (reforma agraria).

Proses redistribusi aset dapat dilakukan melalui cara lain. Menurut Ukay, pertama, pengembangan pengelolaan kelembagaan lahan pertanian secara bersama-sama antara petani kecil (kelompok tani) untuk mendapatkan manfaat skala ekonomi, melalui insentif peningkatan mutu lahan dan penyediaan kredit murah. Dengan cara demikian, maka penguatan pengelolaan kelembagaan pengolahan lahan akan diikuti oleh redistribusi kapital melalui pemberian fasilitas kredit kepada kelompok-kelompok tani.

Kedua, menyediakan reservasi lahan pertanian melalui perpajakan dan transfer. Kebijakan ini bertujuan untuk menahan laju konversi lahan pertanian, terutama ditujukan pada lahan dengan produktivitas yang tinggi.

Tentunya upaya redistribusi aset tersebut harus ditopang upaya-upaya komplementer lainnya, seperti pembangunan infrastruktur pedesaan, penerapan teknologi tepat guna, peningkatan investasi (modal), peningkatan kualitas SDM, akses pasar, maupun perbaikan kelembagaan di pedesaan. Tanpa itu, keberpihakan anggaran pada pembangunan desa seberapa pun besarnya akan kurang efektif memberantas kemiskinan. 

Untuk itu upaya realisasi program Reforma Agraria ala Jokowi, pada tahun 2017, pemerintah akan menerapkan dua skema reforma agraria. Inspektur Jenderal Kementerian agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Yuswanda A.Tumenggung mengatakan, dua skema yang akan dijalankan adalah skema legalisasi aset tanah dan skema redistribusi aset.


Reporter Agus Triyono, Handoyo, Teodosius Domina
Editor Rizki Caturini

REFORMA AGRARIA

Feedback   ↑ x
Close [X]