Reporter: Adi Wikanto, Agus Triyono, Asep Munazat Zatnika, Handoyo | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Akhirnya, pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Memang, penurunan ini tak menjadi kado Natal dan Tahun Baru yang indah bagi konsumen dan pelaku usaha.
Soalnya, harga BBM hanya turun tipis.
Rabu lalu (23/12), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, mengumumkan harga dasar premium turun Rp 150 per liter menjadi Rp 7.150 per liter.
Sedangkan harga solar turun Rp 750 per liter jadi Rp 5.950 per liter.
Harga BBM baru ini berlaku mulai 5 Januari 2016 demi memberi kesempatan kepada pengusaha SPBU untuk menghabiskan stok BBM dengan harga lama.
Pemerintah optimistis kebijakan ini bisa mendorong daya beli masyarakat.
Apalagi, masyarakat memang sejak lama mengharapkan harga premium dan sola turun.
Wajar saja, harga minyak dunia sudah di kisaran US$ 40 per barel sejak beberapa bulan lalu.
Dengan banderol itu, seharusnya harga BBM turun sejak lama.
Terlebih lagi, sebelumnya Pertamina, Shell dan Total sudah menurunkan harga BBM beroktan 92 (sekelas Pertamax) dan 95 (Pertamax plus) sebanyak tiga kali.
Namun, kalangan DPR tetap memberikan apresiasi.
"Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah yang peka terhadap keinginan rakyat," ujar anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.
Pebisnis pun juga bertepuk tangan.
Roy Nicolas Mandey, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) mengatakan, meski tidak terlalu signifikan namun hal tersebut telah memberikan angin segar bagi tren peningkatan konsumsi masyarakat.
Penurunan harga BBM diyakini akan membuat daya beli masyarakat meningkat.
"Penurunan harga BBM ini akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengalihkan pengeluarannya dari bahan bakar ke sektor konsumsi," kata Roy, Rabu (23/12).
Jenis BBM yang akan berdampak langsung terhadap konsumsi masyarakat adalah Premium.
Sementara untuk solar, memberikan dampak bagi sektor manufaktur yang berkaitan dengan biaya produksi.
Ekonom Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Doddy Ariefianto, menganalisa, penurunan harga Premium terlalu kecil.
Secara teori, penurunan itu tak akan berefek signifikan bagi peningkatan daya beli konsumen.
"Jika ingin meningkatkan daya beli konsumen, Premium harus turun harga minimal 10%," jelas Doddy.
Meski demikian, sekecil apapun penurunan harga, secara psikologis akan mempengaruhi persepsi konsumen.
Konsumen semakin percaya diri, sehingga akan bermanfaat bagi perekonomian.
"Ini susah diukur," terang Doddy.
Menekan BI rate
Inflasi 2016 mungkin akan terbantu.
Pasalnya, harga minyak pada tahun depan masih akan stabil rendah.
Dengan demikian, inflasi dari sektor energi akan minimal.
Apalagi, berkaca pada pengalaman, setiap kali penurunan harga BBM, terjadi penurunan inflasi yang signifikan (lihat tabel).
Tabel perkembangan harga BBM dan laju inflasi
| Periode | Harga Premium (Rp) | Harga Solar (Rp) | Inflasi Tahunan (%) |
| 28 Maret 2015 | 7.300 | 6.900 | 6,79 (April2015) |
| 1 Maret 2015 | 6.800 | 6.400 | 6,38 (Maret 2015) |
| 19 Januari 2015 | 6.700 | 6.400 | 6,29 (Februari 2015) |
| 1 Januari 2015 | 7.600 | 7.250 | 6.96 (Januari 2015) |
| 18 November 2014 | 8.500 | 7.500 | 8,36 (Desember 2015) |
| 22 Juni 2013 | 6.500 | 5.500 | 8,61 (Juli 2013) |
| 15 Januari 2009 | 4.500 | 4.500 | 8,60 (Februari 2009) |
Sumber: Riset KONTAN
Jika inflasi tahun 2016 semakin terkendali dan berada di level rendah seperti tahun ini, akan mendorong BI untuk menurunkan suku bunga acuan.
Mungkin BI masih akan khawatir dengan kenaikan Fed rate tahun ini.
Perhitungan saya, Fed rate hanya akan naik 0,5% pada tahun ini.
"Jadi Fed rate akan menjadi 0,5%-1%, sedangkan BI rate masih 7,5%, inflasi tahun 2015 di bawah 3%, ada spare yang besar, sehingga bunga acuan BI seharusnya bisa turun sekitar 0,5%," jelas Doddy.
Insentif pebisnis
Namun, bagi Doddy kebijakan terbaru pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ini memang bukan untuk mendongkrak daya beli.
Sekali lagi, kebijakan ini merupakan insentif bagi pengusaha.
Buktinya, harga Solar turun 11,19% dari sebelumnya.
"Solar masih jadi bahan bakar utama industri kita," kata Doddy.
Dengan penurunan itu, pengusaha mendapat angin segar setelah tertekan pelemahan rupiah, kenaikan upah, hingga penurunan penjualan.
Tak hanya itu, daya saing pengusaha Indonesia pun bakal terkatrol, sehingga bisa menjadi tambahan modal menghadapi persaingan bebas di Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mulai awal 2016.
Pastinya, biaya produksi akan berkurang akibat penurunan harga Solar.
"Mestinya pelaku usaha fair, mau menurunkan harga," tandas Doddy.
Namun, kebijakan tersebut hanya akan dianggap angin lalu oleh Organisasi Angkutan Darat (Organda).
Mereka menyatakan, tidak akan menurunkan tarif.
"Kecil dan tidak mungkin bagi kami turunkan tarif," kata Shafruhan Sinungan, Ketua Organda DKI Jakarta.
Shafruhan mengatakan, kebijakan tersebut diambil karena organisasinya melihat penurunan tersebut tidak berdampak banyak dan sebanding dengan kenaikan suku cadang yang dalam waktu setahun sudah naik 30%.
"Lagipula, kontribusi BBM ke tarif juga cuma 20% jadi kalaupun itu diturunkan, tidak memberi dampak," katanya
Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik & Hubungan Antar Lembaga Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Rahmat Hidayat mengatakan, penurunan harga BBM tidak akan memberikan dampak yang terlalu signifikan terhadap penurunan harga makanan dan minuman.
Banyak hal-hal yang menjadi perhitungan dari dunia usaha yang belum menurunkan harga.
Salah satu alasannya karena bahan baku yang ada saat sekarang merupakan stok lama sehingga harganya masih tinggi.
Meski demikian, jika tak terjadi penurunan harga, khususnya dari bisnis transportasi dan logistik sebagai pengguna Solar terbanyak, kebijakan ini menjadi sinyal positif.
Doddy memandang, hal ini menunjukkan pemerintah konsisten dengan kebijakannya untuk menumbuhkan sektor swasta.
Tentu saja, kebijakan ini sangat tepat, karena sektor swasta merupakan tumpuan utama perekonomian nasional.
Lambatnya pertumbuhan ekonomi tahun ini yang hanya akan mencapai 4,7%-,4,9% merupakan imbas dari lesunya sektor swasta.
Tahun depan, pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi di atas 5%, mau tak mau harus menggerakkan sektor swasta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
