kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR13.964
  • SUN102,00 -0,22%
  • EMAS614.076 -0,49%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%
FOKUS /

Menguak masalah gas industri yang masih mahal (1)

Rabu, 13 Desember 2017 / 19:30 WIB

Menguak masalah gas industri yang masih mahal (1)

Semen Holcim ---- Pekerja berdiri diatas semen saat melakukan bongkar muat di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Rabu (10/5). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) bahan bangunan dan kontruksi pada April 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,20 persen di banding bulan sebelumnya. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc/17.

Berita Terkait

Penguasa Pasar Disemprit Wasit

Nasib kurang baik tengah merundung PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. Pada 14 November 2017, perusahaan pelat merah ini dinyatakan bersalah oleh wasit persaingan usaha. PGN diwajibkan membayar denda sekitar Rp 9,92 miliar.

Vonis dijatuhkan majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diketuai Tresna P. Soemardi.

Dalam amar putusannya, majelis komisi menyatakan, PGN telah melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perusahaan pelat merah ini dinilai telah melakukan praktik monopoli distribusi gas di Medan, Sumatra Utara.

Area Medan meliputi wilayah operasi penyaluran gas bumi melalui pipa di Belawan, Kawasan Industri Medan 1 dan 2, Labuhan Deli, seluruh area Medan Kota, Binjai, Tanjung Morawa, Hamparan Perak, dan Wampu.

KPPU juga menilai perusahaan dengan kode emiten PGAS itu menetapkan harga yang berlebihan (excessive price). Dus, muncul kerugian konsumen di Medan sebesar Rp 11,92 miliar.

Perusahaan ini juga dinilai tidak mempertimbangkan kemampuan daya beli konsumen dalam menetapkan kenaikan harga gas dalam kurun waktu Agustus-November 2015.

Selain itu, berdasar fakta persidangan KPPU menyebut banyak pelanggan yang merasa dirugikan dengan Perjanjian Jual beli Gas dengan PGN. Konsumen tidak memiliki banyak pilihan lantaran pasokan gas bumi melalui pipa di daerah itu memang dikuasai oleh PGN.

Asal tahu saja, KPPU sudah memulai penyelidikannya pada 2014-2015. Beberapa bukti yang mereka kumpulkan mengarah pada praktik usaha tidak sehat yang dilakukan PGN.

Keputusan KPPU disambut gembira pengusaha di Medan. Parlindungan Purba, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Medan, mengatakan, mereka sejak lama menanti penurunan harga gas. Sebab, harga yang kelewat tinggi membuat pengusaha sulit bersaing.

Lagipula, ujar Parlindungan, gas bumi untuk industri memang sebaiknya tidak diperlakukan sebagai komoditas biasa. Sehingga penentuan harganya bisa dilakukan tanpa kontrol pemerintah. Gas untuk industri mesti diperlakukan sebagai komoditas strategis lantaran berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Meski begitu, dampak keputusan KPPU tersebut terhadap biaya produksi perusahaan baru akan dirasakan dalam tiga bulan ke depan. “Jadi PGN saya minta menaati keputusan KPPU,” ujar Parlindungan yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Sumatra Utara.

Cuma, harapan pengusaha Medan tampaknya mesti disimpan dulu rapat-rapat. Bukan lantaran denda Rp 9,92 miliar tidak seberapa bagi perusahaan yang mempunyai aset dengan nilai hampir mencapai US$ 6,31 miliar itu.

Namun, lantaran PGN punya pandangan lain. PGN menilai, penetapan harga gas bumi untuk industri di wilayah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan atas ketentuan yang berlaku.

Dus, dalam penjelasannya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Utama menyatakan, keputusan KPPU belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. “Saat ini PGN mengkaji untuk melakukan berbagai upaya hukum sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Rachmat.

Senada, tim kuasa hukum PGN menilai putusan KPPU keliru. Sebabn, menurut mereka, banyak keterangan para saksi yang tidak ditampilkan secara utuh, sehingga mengaburkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Selain itu, kuasa hukum PGN juga menilai bahwa majelis hakim kurang kompeten dalam memahami skema bisnis hilir gas bumi.

Namun Fahmy Radhi, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) berpendapat, keputusan KPPU terkait PGN sudah tepat. Namun sayangnya, vonis yang dijatuhkan wasit anti monopoli dalam banyak kasus hampir tidak bertaji.

Padahal, kata Fahmy, KPPU sejatinya memiliki kewenangan yang besar, bahkan lebih besar ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, komisi ini menggenggam kewenangan penyidikan, penuntutan, dan pengenaan sanksi. “Tapi setelah KPPU memberikan vonis, dan putusannya digugat ke pengadilan banding, selalu kalah,” ujar Fahmy.


Reporter: Pratama Guitarra, Tedy Gumilar
Editor: Mesti Sinaga

GAS INDUSTRI

Komentar
TERBARU
KONTAN TV
Hotel Santika Premiere Slipi Jakarta
14 May 2018
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy
Close [X]
×